Non Conviction Based Asset Forfeiture: Jawaban Degradasi Perampasan Aset TPPU di Indonesia



Pendahuluan

Realitas penjeratan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut TPPU melalui pidana penjara selama ini dinilai tidak efektif, termasuk di Indonesia.  Ketidakefektifan ini berimbas pada pengembalian aset keuangan negara yang tidak optimal. ini merupakan konsekuensi dari penghukuman yang masih berorientasi pada paradigma klasik yakni hanya berfokus pada pemenjaraan pelaku. Paradigma penghukuman ini realitanya tidak memberikan efek jera, sebab pasca penghukuman para pelaku masih bisa menikmati hasil kejahatannya. Sistem penghukuman pada kejahatan ini dinilai lebih dominan pada aspek penghukuman badan semata. Oleh karena itu lahirlah kebijakan perampasan aset sebagai bentuk penanganan dan pengembalian keuangan negara terhadap pelaku.

Menurut Mardjono Reksodiputro, perampasan aset dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu secara Pidana atau in persona, secara Administrasi atau tanpa jalur pengadilan, serta secara Perdata atau in rem. Di Indonesia, lazimnya mekanisme perampasan aset yang digunakan adalah secara pidana atau in persona. Pada kenyataannya mekanisme ini memiiliki beberapa kelemahan diantaranya mengharuskan adanya putusan pengadilan yang incraht. Masalah yang kemudian muncul pelaku tidak dapat dijerat dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan.[1] Adapun mekanisme perampasan aset secara administrasi, hanya diberlakukan pada kasus tertentu tanpa melalui jalur pengadilan. Tentunya hal ini tidak sesuai jika diterapkan secara general pada semua kasus. Jenis perampasan aset yang terakhir adalah secara perdata atau in rem atau perampasan objek yang disebut Non Conviction Based Asset Forfeiture yang selanjutnya disebut NCB. Konsep NCB merupakan tindakan perampasan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada pelaku.

Realitas penyelamatan aset negara melalui perampasan dengan sistem saat ini yaitu hanya pemenjaraan nyatanya tidak maksimal. Peneliti Indonesian Corruption Watch atau selanjutnya disebut ICW yaitu Lalola Easter mengatakan, pada tahun 2018, kerugian negara berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa adalah sebesar Rp.9,2 triliun. Sementara, pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp805 miliar dan USD3.012 (setara Rp.42 miliar). Maka, hanya sekitar 8,7 persen kerugian negara yang diganti melalui pidana tambahan berupa uang pengganti. Fakta ini memperkuat bahwa mekanisme perampasan aset secara pidana tidak relevan lagi untuk diterapkan dewasa ini.

Kelemahan metode perampasan pidana dan administrasi yang dipertegas dengan fakta di atas, semakin memperkuat bahwa perampasan aset secara perdata merupakan mekanisme paling optimal untuk direalisasikan secara konsekuen. Pelaksanaan ini kemudian merujuk pada ketentuan United Nations Convention agains corruption yang atau selanjutnya disebut  UNCAC yang relevan hukum posistif yang berlaku. Dalam menunjang pelaksanaan  NCB sejatinya perlu ditegaskan bahwa kendatipun NCB telah diterapkan, pelaku masih dapat dituntut secara pidana. Selain itu agar pelaksanaannya terjamin maka RUU Perampasan aset perlu dikonversi menjadi UU. Penerapan NCB adalah refleksi dari pengefesiensian  dalam peradilan agar terwujud efektifitas dalam proses penyelesaiannya. Dalam Ikhtiar dari pengefektifan ini tidak lain adalah untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara.

Pembahasan

Menurut Prof. Dr. M. Giovanoli pencucian uang atau Money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka yang dimaksud TPPU “perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dari ketentuan tersebut maka jelas TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 . Oleh karena itu jelas bahwa TPPU merupakan serious crime sesuai konvensi PBB tahun 1995 dan terakhir pada konvensi Palermo 2000.

Melihat dampak TPPU yang sangat berpengaruh sistemik maka dibutuhkan pemulihan kembali aset Negara dengan cara perampasan aset. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan aset, dijelaskan bahwa  perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh Negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Lantas mengapa perampasan aset yang dianggap relevan untuk memulihkan aset? Hal ini dikarenakan penghukuman pidana penjara untuk TPPU tidak memberikan esensi keadilan, disebabkan pelaku TPPU pasca penghukuman masih dapat menikmati hasil kejahatannya.

Terkait dengan perampasan aset, Mardjono Reksodiputro mengemukakan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu perampasan pidana atau in persona, perampasan administrasi, serta perampasan perdata atau in rem. Diantara ketiga cara perampasan tersebut, ditegaskan kembali bahwa hanya perampasan Perdata atau in rem yang paling optimal untuk digunakan untuk memulihkan aset Negara. Theodore S. Greenberg mengemukakan bahwa Non Conviction Based Aset Forfeiture disebut juga perampasan perdata, perampasan in rem, atau perampasan obyek, merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada seorang individu. Menurutnya, proses ini merupakan tindakan yang terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan dasar bahwa harta tersebut tercemar.

Penerapan NCB dalam hal Model pengejaran terhadap keuntungan ilegal ini kemudian diatur dalam United Nations Convenant Against Corruption (UNCAC) pada 2003. Dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC pun diatur bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lainnya. Hal ini membuat negara pihak sepakat bahwa NCB asset forfeiture dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.

Konsep NCB asset forfeiture pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata atau in rem.[2] Istilah NCB asset forfeiture memang belum dikenal jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga belum ada definisi yang jelas terkait ini. Oleh karenanya, banyak kalangan khususnya para akademisi, mendesak agar pemerintah segera mengimplementasikan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) yang sampai saat ini belum disahkan meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Dari penjelasan diatas, maka seharusnya perampasan aset secara perdata tepat untuk kemudian diterapkan di Indonesia. Penolakan kemudian juga muncul dalam menggali informasi keuangan pelaku di bank, yang merupakan informasi rahasia pribadi dan rahasia bank yang dalam KUHAP tidak diatur. Akan tetapi sesuai dengan asas hukum “tiada hukum tanpa pengecualian” sehingga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentag Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan pengecualian terkait hal tersebut sehingga penggalian informasi tetap dapat dilakukan. Apabila hasil pemeriksaan memiliki determinan kuat pada TPPU maka tindakan perampasan oleh negara adalah tindakan yang dibenarkan untuk mengembalikan aset negara dari pelaku.

Kesimpulan

Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset secara perdata merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia melihat kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana pencucian uang yang semakin masif. Konsep NCB memenuhi aspek perampasan yang berimplikasi penyitaan barang dan proses peradilan yang seimbang sehingga tidak ada alasan pembenaran yang tidak relevan oleh para pelaku dengan dalil kematian, pelarian atau tidak ditemukan. Sehingga, ketelitian dalam menentukan aset yang akan disita membutuhkan mempertimbangkan rasionalitas perbandingan nilai kerugian kasus dan penambahan nilai asetnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pasal 54 ayat (1)  huruf c United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

[2] Lihat Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara karena tidak ditemukan cukup bukti; tersangka/terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan