Equality before the law adalah asas persamaan di hadapan hukum, di mana di dalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada  setiap individu tanpa ada yang terkecuali. Asas equality before the law merupakan salah satu bagian dari konsep negara hukum di dunia, tak terkecuali di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan asas ini. Untuk di Indonesia, dasar hukum asas ini tertuang  pada Konstitusi atau basic law Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 yang bunyinya, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 di Pasal 27 Ayat 1 bunyinya, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bila ditafsirkan kembali bottom line dari Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945  mengandung makna tidak jauh berbeda dari asas equality before the law, yang artinya setiap warga negara Indonesia kedudukan haknya sama dan tidak dibeda-bedakan di dalam hukum dan pemerintahan. Tetapi nyatanya, dari kedua pasal tersebut memunculkan tanda tanya, yaitu  implementasi dari equality before the law di Indonesia? Apakah sudah terlaksana atau tidak?

Mari kita lihat kenyataannya. Masih kah ingat berita dari kasus jual-beli sel tahanan mewah yang ada di lapas Sukamiskin? Itu adalah contoh bahwa pelaksanaan atau implementasi dari asas equality before the law di Indonesia nihil. Sebagian terpidana korupsi yang ada di Lapas Sukamiskin memiliki fasilitas sel yang sangat mewah dibandingkan narapidana pada umumnya.

Dalam sel terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin, dapat ditemukan fasilitas mewah seperti adanya AC, televisi, tempat tidur, alat olahraga, kamar mandi dan satu sel hanya ditempati satu orang narapidana. Kemudian perbandingannya dengan sel tahanan pada umumnya dengan kasus tindak pidana pencurian, pemerkosaan atau tindak pidana lainnya sangat jauh berbeda dari sel tahanan terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Mereka bisa ditempatkan dalam satu sel tahanan yang sempit, diisi lebih dari satu orang, tidak ada tempat tidur, tidak ada AC. Apakah kenyataan ini adil?

Itulah contoh kecil tentang ketidakadilan hukum di Indonesia dan masih banyak lagi sebenarnya tentang ketidakadilan hukum di Indonesia. Menurut sosiolog dunia Donald Black pernah dalam bukunya berjudul The Behaviour of Law, proses bekerjanya hukum di samping menegakkan pasal-pasal dalam undang-undang, juga dipengaruhi oleh faktor di luar hukum. Salah satunya adalah faktor stratifikasi sosial. Semakin kuat stratifikasi sosial (kedudukan) seseorang, semakin berpotensinya orang mendapatkan perlakuan berbeda di depan hukum.

Pendapat Donald Black dalam bukunya seakan-akan menjadi benar, lihat saja bagaimana perlakuan hukum terhadap pencuri. Antara pencuri ayam dengan pencuri uang rakyat (koruptor), tentunya koruptor akan mendapat perlakuan yang berbeda di setiap tahapan proses hukum. Hal ini dikarenakan pelaku memiliki stratifikasi sosial yang berbeda baik karena kekayaannya, kekuasaannya, akses jaringan politik, faktor intelektual dan lain sebagainya.

Lalu bagaimanakah agar equality before the law bisa terlaksanakan di Indonesia? Bila melihat beberapa kasus yang pernah ada di Indonesia, penyebab tidak berjalannya asas equality before the law adalah tidak terlaksananya tupoksi (tugas, pokok, fungsi) aparat penegak hukum di Indonesia. Sebagai contohnya adalah kasus yang ada di Lapas Sukamiskin. Terjadinya jual-beli sel tahanan mewah di lapas Sukamiskin melibatkan oknum Kepala Lapas itu sendiri yang menawarkan praktik jual-beli sel tahanan mewah untuk koruptor. Kenyataan ini membuktikan tidak terlaksananya tupoksi yang baik dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Perlu diketahui pula bahwa terdapat lima aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu advokat, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis, terdapat beberapa faktor dari penyebab tidak terlaksananya tupoksi penegak hukum di Indonesia.

Pertama, masih adanya transaksi di dalam penegakan hukum. Kedua, moral penegak hukum yang menyimpang. Ketiga, adanya intervensi dari pihak penguasa. Terakhir, masih banyak rakyat yang belum sadar atau paham dari hukum itu sendiri.

Selain dari faktor penyebab di atas, juga terdapat beberapa faktor lain sebagai penghambat penegakan hukum. Pertama, lemahnya political will atau kemauan politik dan political action tindakan politik oleh para pemimpin negara ini untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik.

Kedua, lemahnya peraturan perundang–undangan yang ada saat ini, yang masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan warga negara atau rakyat. Contohnya antara lain adalah seperti UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3, yang di dalamnya banyak terdapat beberapa pasal yang mengistimewakan dari anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Ketiga, kebijakan yang diambil oleh para pihak terkait dalam mengatasi persoalan penegakan atau peradilan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif, dan tersistematis. Terakhir dan terpenting penyebab tidak terlaksananya equality before the law adalah rendahnya integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kesadaran hukum oleh penegak hukum (advokat, polisi, hakim, jaksa, dan lapas) dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bila penegak hukum di Indonesia menjalankan tupoksi dengan sebenar-benarnya atau tidak menyimpang, mungkin equality before the law bisa terlaksanakan di Indonesia dan tidak akan ada lagi yang namanya pepatah “Hukum Indonesia Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”. Karena equality before the law adalah hak setiap warga negara tanpa ada yang terkecuali yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu sebelum 27 Agustus 2020!

Share.

Leave A Reply