Hingga saat ini, masih menjadi sebuah tanda tanya besar kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Berbagai langkah pencegahan dan penanganan telah dilakukan. Namun demikian, keterbatasan fasilitas medis dan tidak tersosialisasikannya cara pencegahan COVID-19 dengan baik menjadikan COVID-19 sebagai pandemi yang sulit diatasi, bahkan semakin lama pandemi ini menjadi momok yang menakutkan bagi dunia. Bukan tak mungkin, di Indonesia sendiri menurut data yang dihimpun dari www.covid19.go.id tercatat hingga (26/5/20) terdapat 23.165 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah telah berupaya melakukan tindakan penanganan dan pencegahan COVID-19, yakni dengan memperkenalkan sebuah konsep yang dikenal sebagai kenormalan baru
(new normal).
Respon Pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19 meliputi mulai dari melengkapi fasilitas kesehatan, social and physical distancing, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, sampai dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah dilakukan. Semua itu tentu membawa dampak besar terutama bagi perekonomian di Indonesia, tak ayal banyak perusahaan yang terpaksa harus tutup, buruh yang dirumahkan, bahkan sampai mengalami PHK.
Pandemi yang seakan tak berkesudahan ini menuntut pemerintah memutar otak mengambil langkah yang tepat untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang kiranya dapat memperbaiki perekonomian namun tidak mengurangi kewaspadaan terhadap ancaman COVID-19. Kemudian muncul konsep baru yang digadang-gadang akan segera diterapkan di Indonesia yakni kenormalan baru. Dimana nantinya dengan penerapan
new normal, diharapkan masyarakat mampu menjalankan aktivitas seperti sediakala (normal) berdampingan dengan COVID-19, tentunya dengan tetap menaati protokol kesehatan penanganan COVID-19.
New normal, apa syaratnya?
Penerapan
new normal tidak bisa disepelekan.
New normal yang tidak diterapkan dengan baik, akan lebih membahayakan dengan konsekuensi konfirmasi kasus COVID-19 yang kian bertambah. Tidak bisa sembarang diterapkan, Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menerapkan
new normal.
Menurut Pandu Riono, Ahli Epidemiologi dan Biostatistik Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi Indonesia apabila ingin menerapkan
new normal. Pertama, harus ada penurunan kasus baik Orang Dalam Pantauan (ODP) maupun yang meninggal dunia. Kedua, tersedianya layanan rapid test, Polymerase Chain Reaction (PCR), serta pemberlakukan contact tracing untuk memetakan zona merah maupun zona hijau penyebaran COVID-19. Yang terakhir, harus tersedianya akses dan pelayanan kesehatan yang memadai, tenaga medis harus terus siaga menghadapi kondisi
new normal ini. Jika ketiga syarat tersebut dapat dipenuhi, penerapan
new normal baru dapat diberlakukan di Indonesia.
