Indonesia merupakan negara dengan berbagai kemajemukan suku, bangsa, dan agama yang menyatukan diri dalam satu kesatuan. Kemajemukan bangsa merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Istilah Hukum Adat pertama kali dikemukakan oleh Prof. C. Snouck Hurgronje yang ditugaskan untuk mengetahui dan mencari kelemahan rakyat Aceh. Adanya hukum adat yang sangat kuat mengatur masyarakat membuat masyarakat Aceh bersatu dan sulit untuk dikalahkan. Keberadaan hukum adat dianggap sangat mengganggu karena bertentangan dengan kepentingan kolonial Belanda sehingga harus dihapuskan dan diganti dengan hukum Belanda.

Namun, usaha penghapusan selalu mengalami kegagalan. Sangatlah tidak mungkin negeri dengan penuh kemajemukan yang dipenuhi nilai-nilai komunalisme dan kekeluargaan disatukan oleh sebuah sistem hukum penjajah yang syarat dengan nilai individualisme dan kapitalisme. Pertentangan demi pertentangan dikeluarkan oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak Belanda sendiri. Salah satu tokoh Belanda yang sangat menentang kebijakan penghapusan hukum adat adalah Van Vollenhoven.

Van Vollenhoven berpendapat secara nalar hukum sangat bergantung kepada kebudayaannya. Kebudayaan masyarakat hukum adat di Indonesia berbeda dengan kebudayaan bangsa Eropa sehingga tidak bisa untuk dipaksa diterapkan. Kegagalan demi kegagalan pemerintah Belanda dalam menerapkan unifikasi sistem hukum Belanda di Indonesia pada saat itu menjadi bukti hukum adat haruslah tetap dijaga eksistensinya.

Lantas, bagaimanakah keadaannya sekarang, apakah negara pada saat ini tidak berkaca pada sejarah masa lalu bahwa masyarakat hukum adat tidak seharusnya disingkirkan melainkan harus dilindungi dan diakui ?

Keberadaan masyarakat hukum adat pada saat ini terancam keberadaannya dengan maraknya konflik agraria dan konflik kepentingan akibat regulasi yang ada sangat bertentangan dengan upaya perlindungan dan pengakuan masyarakat adat amanat konstitusi. Padahal, berdasarkan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 negara harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasca reformasi, amanat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat pada konstitusi pada saat ini hanya dijadikan sebagai angin lalu. Maraknya kriminalisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak menyebabkan keberadaan masyarakat hukum adat menjadi semakin tersingkir. Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), selama tahun 2019 dari Januari hingga Desember banyak masyarakat hukum adat yang dikriminalisasi. Mayoritas dari mereka dituduh melakukan kebakaran hutan yang melanggar Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UUU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

Padahal, pada kenyataannya masyarakat hukum adat dan hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Masyarakat hukum adat banyak bergantung dengan hutan dan bahkan menganggap hutan adalah bagian dari leluhur mereka sehingga mereka merasa berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan hutan adat yang mereka miliki. Masyarakat Lindu misalnya, sangat menghargai hutan dengan memberlajukan zonai penggunaan hutan dan memberikan sanksi kepada para pelanggar zonasi tersebut.

Data menunjukkan kasus kebakaran hutan justru masif dilakukan oleh para pengusaha. Hal ini ditunjukkan berdasarkan catatan Greenpeace Indonesia, terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan sejak 2015-2018 seperti: Sungai Budi Lampung (16.500 ha), Bakrie (16.500 ha), Best Agro Plantation (13.700 ha), LIPPO (13.000 ha), Korindo (11.500 ha), Keluarga Fangiono (9.200 ha), Salim (7.800 ha), Societe Internationale de Plantations et de finance (SIFEF) (7.300 ha), Gama (7.300 ha), dan Citra Borneo Indah (6.800 ha).

Pemerintah pun seperti tak bertaring saat melawan pengusaha. Analisis Greenpeace menyebutkan hanya dua dari 12 grup Perusahaan Kelapa Sawit di atas yang telah dijatuhi sanksi tegas oleh pemerintah. Hal ini tentu semakin menujukan pada saat ini masyarakat hukum adat menjadi kambing hitam dari ketidakmampuan negara dalam menghadapi banyaknya pembakaran hutan oleh Pengusaha. Adanya kepentingan investasi dan ekonomi menjadi pertimbangan Pemerintah menghadapi pembakaran hutan secara masif oleh pengusaha.

Pun, adanya dalih tersebut dapat secara tidak langsung menyingkirkan eksistensi keberadaan masyarakat dari tanah kelahirannya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya UU Cipta Kerja (UUCK) yang membawa angin kiamat pada kepentingan masyarakat hukum adat. Meskipun undang-undang tersebut ditentang oleh banyak pihak karena tidak ada partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Namun, undang-undang tersebut telah resmi berlaku menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui UUCK tersebut masyarakat hukum adat terancam dari tanahnya sendiri dengan kembali berlakunya asas domein verklaring yang menjadikan tiap tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh pemiliknya untuk dapat otomatis dijadikan sebagai tanah negara melalui Bank Negara. Padahal asas tersebut telah dihapus dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalih hak negara menguasai tanah yang didasarkan pada Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 merupakan dalih yang tidak mendasar. Hal ini karena berdasarkan pasal tersebut, negara hanya diberikan hak untuk menguasai bukan memiliki sehingga sudah sepatutnya asas ini dihilangkan kembali.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat hukum adat dalam registrasi tanah menyebabkan kekayaan masyarakat hukum adat terancam dengan kehilangan tanah dan hutan adatnya apabila asas ini kembali diterapkan. Maka dari itu ketimbang memberlakukan kembali asas domein verklaring, alangkah lebih bijaksananya Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pencatatan tanah yang carut marut guna menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah terutama tanah milik masyarakat hukum adat.

Berbagai permasalahan di atas tentu harus diselesaikan mengingat masyarakat hukum adat haruslah diakui dan dilindungi sebagaimana amanat konstitusi. Belum adanya aturan yang komprehensif mengatur mengenai masyarakat hukum adat menyebabkan berbagai persoalan di atas muncul sehingga keberadaan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Adanya Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat diharapkan dapat memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat mengingat bentuk pengakuan masyarakat hukum adat pada saat ini hanya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) bahkan hanya melalui Surat Keputusan Bupati yang kedudukannya tidak sebanding dengan pengakuan melalui undang-undang. Selain itu, melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum akan perlindungan masyarakat hukum adat sehingga keberadaan masyarakat hukum adat akan terus eksis walaupun diterjang oleh modernisasi.

Keberadaan undang-undang yang ada haruslah mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat agar beriringan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan progresivitas hukum di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo untuk mewujudkan progresivitas hukum, hukum haruslah didasarkan dengan menempatkan posisi manusia pada keadaan sentral dengan melalui hati nurani yang baik. Instrumen hukum yang ada haruslah menempatkan manusia sebagai pusat orientasi. Perkembangan hukum yang semakin berwatak investasi dan uang tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat karena hukum bukan didasarkan pada uang namun nilai dan moral. Berbagai nilai dan moral yang ada pada masyarakat hukum adat haruslah terus dilestarikan. Nilai dan moral tersebut hanya akan tetap lestari apabila masyarakatnya masih tetap ada sehingga pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting guna mewujudkan progresivitas hukum di Indonesia.

Jangan sampai kita kembali mengulangi sejarah dengan berusaha menghapuskan keberadaan masyarakat hukum adat karena usaha tersebut merupakan usaha yang sia-sia. Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari kehidupan dan kebudayaan kita yang harus diakui, dilindungi, dan dilestarikan keberadaannya. Ketimbang untuk berupaya menyingkirkan keberadaan masyarakat hukum adat alangkah lebih bijaksananya masyarakat tersebut untuk diberdayakan guna beradaptasi dengan modernisasi teknologi pada saat ini sehingga dapat menyongsong Indonesia Maju 2045 kelak.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Leave A Reply