Menyoal Wajibnya Vaksinasi Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia



1 tahun sudah masyarakat terkungkung dalam pelbagai pembatasan yang digaungkan oleh pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran Covid-19, pembatasan tersebut meliputi interaksi sosial, ekonomi, mobilitas, intensitas kerja, transportasi dan pelbagai pembatasan lainnya. Gugup dan gagapnya stakeholder terkait dalam penanganan pagebluk patut menjadi catatan kedepannya, mengingat sejak munculnya Covid-19 di Wuhan, China pada 1 Desember 2019 hingga munculnya kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, publik telah mewanti-wanti pemerintah untuk mempersiapkan badai pagebluk yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

Vaksin merupakan salah satu cara untuk menghentikan pagebluk Covid-19 yang telah menyebabkan 35.014 ribu masyarakat Indonesia meninggal dunia, meskipun bukan satu-satunya cara, hadirnya vaksin dapat menjadi jawaban atas berakhirnya pagebluk Covid-19 terutama dalam usaha untuk mengembalikan kehidupan sesuai dengan koridornya. Pelbagai perusahaan, baik swasta maupun BUMN masing-masing negara berlomba untuk menciptakan vaksin Covid-19.

Keterbatasan akses terhadap informasi virus yang baru ditemukan hingga tingkat ketersediaan bahan baku pembuatan vaksin yang diperebutkan oleh banyak kepentingan membuat proses pembuatan vaksin berjalan genting. Pemerintah Indonesia telah menyediakan beberapa jenis vaksin Covid-19 yang dipesan dari pelbagai perusahaan untuk memenuhi Herd Immunity dalam masyarakat, Presiden Joko Widodo dalam kesempatannya pada 13 Januari 2021 telah melakukan vaksinasi untuk menunjukkan bahwa vaksin bersifat aman dan tidak membahayakan tubuh manusia.

Pemerintah telah secara resmi mewajibkan vaksinasi kepada masyarakat melalui Pasal 13A  Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dijelaskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin berdasarkan data Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Vaksinasi merupakan wujud kehadiran negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penolakan terhadap vaksinasi dapat dianggap sebagai tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, mengingat vaksinasi merupakan salah satu tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Penolakan terhadap vaksinasi didasarkan pada adanya unsur pemaksaan dan pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang, perlindungan terhadap integritas tubuh orang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, dan setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undnag Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana hak untuk menerima atau menolak tidak berlaku pada penderita yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, penolakan terhadap vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan penerapan denda. Sedang Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memuat sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- juta bagi siapa saja yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Hak Asasi Manusia, dikenal konsep Non-Derogable Rights dan Derogable Rights. Non-Derogable Rights merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti hak untuk hidup dan hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, sedang Derogable Rights merupakan hak yang dapat dikurangi seperti hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Konsep ini menjadi dasar dalam memahami Hak Asasi Manusia mengingat setiap manusia memiliki hak yang sama dan wajib dihormati oleh manusia lainnya, untuk itulah ada pembatasan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Vaksinasi yang dilakukan secara massal untuk menciptakan Herd Immunity dalam masyarakat berkaitan erat dengan hak atas kesehatan dan keselamatan publik, sehingga setiap orang wajib untuk mementingkan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1976 mengenal istilah pembatasan Hak Asasi Manusia terkait dengan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dapat menjadi dasar untuk membatasi hak-hak tertentu sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk di tengah pagebluk Covid-19, dan vaksinasi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menyelenggarakan kesehatan masyarakat.

Pemerintah di pelbagai kesempatan untuk mengkomunikasikan perihal wajibnya vaksinasi kepada masyarakat acap kali menggunakan pendekatan sanksi, denda dan pidana penjara. Seperti yang dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Edward Omar Sharif Hiariej ketika mengisi sebuah acara daring dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia pada pertengahan Januari 2021. Meskipun Peraturan Perundang-Undangan mengatur adanya sanksi administratif, denda, dan pidana penjara. Penyampaian informasi dengan gaya komunikasi seperti ini akan menjauhkan masyarakat dari kesadaran akan vaksinasi dan menimbulkan respons penolakan.

Ada baiknya, pemerintah menggunakan paradigma pendekatan persuasif untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan beredarnya informasi vaksin di masyarakat daripada melakukan pendekatan sanksi administratif, denda, dan pidana penjara. Banyaknya informasi yang beredar di masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan vaksinasi sehingga vaksinasi dilakukan secara sukarela tidak dengan paksaan atau bayang-bayang ancaman hukuman, bukan tidak mungkin apabila nanti permintaan akan vaksinasi mandiri lebih besar daripada vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Menjadi tugas berat pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan publik yang sempat hancur di awal pagebluk Covid-19 akibat sikap sombong dan meremehkan, apalagi gurauan pejabat publik yang masing terngiang-ngiang di benak masyarakat. Semoga usaha pemerintah untuk melakukan vaksinasi dan usaha masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat berhasil mengatasi pagebluk Covid-19, bukankah keberhasilan dapat dicapai dengan besarnya usaha?


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan