Etika adalah suatu nilai atau norma yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pegangan dalam melakukan sesuatu atau bertingkah laku. Etika sendiri tidak hanya berlaku untuk kebaikan diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat. Etika yang pengaruhnya juga dirasakan oleh suatu kelompok atau masyarakat terdapat dalam kode etik profesi. Etika profesi hukum adalah sebagai sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengemban profesi hukum.
Sikap ini menunjukkan kesiapan seseorang untuk memberikan pelayanan yang profesional saat bertugas. Profesional yang dimaksud bukan hanya tentang tanggung jawab besar atau menjalankan amanah yang diberikan tetapi juga dengan bersikap adil.
Kode etik profesi merupakan tuntutan dalam menjalankan suatu profesi yang dirancang oleh anggota profesi itu sendiri dengan sifat yang mengikat secara moral bagi anggota profesi tersebut. Setiap profesi memiliki peraturan dan kode etik yang berbeda baik dari segi norma maupun wilayah berlakunya kode etik tersebut.
Kode etik profesi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan profesi hukum yang ada karena hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan dan etika menuntut agar manusia bersikap baik. Selain itu, hukum dengan etika juga memiliki sifat yang sama yaitu mengikat. Demikian pula dengan Polisi yang memiliki kode etik yang berbeda dengan profesi lainnya namun sifatnya tetap mengikat anggotanya.
Kode Etik Kepolisian
Polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting dalam tugas menjaga kemanan dan ketertiban suat negara sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.
Dalam lingkungan hukum atau pengadilan Polisi bertugas sebagai penyidik. Polisi ditugaskan untuk mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli.
Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana yaitu :
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat
2. Memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi juga harus melihat keadaan masyarakat. Tugas Polisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat yaitu penegakan hukum. Terdapat dua pilihan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi :
1. Penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan Polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Tindakan yang mengutamakan kepentingan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat.
Meskipun Polisi berperan sebagai aparat penegak hukum tetapi tujuan dan kewajiban Polisi adalah mengabdi kepada negara dan pemimpinnya. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri.
Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus.
Melalui penyidikan ini rawan sekali terjadi pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan Polisi berupa police corruption maupun police brutality. Melalui riset yang dilakukan, sebagian besar kasus yang menyagkut citra Polisi terjadi ketika Polisi melakukan penyidikan.
Melihat keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa seketat apapun undang undang yang mengatur jika aparat penegak hukum tidak menerapkan moral dan integritas yang baik dalam bertugas maka hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Etika profesi Polisi merupakan perwujudan dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasari oleh Pancasila yang dirangkum sebagai Pedoman Hidup Polri dan sekarang menjadi Kode Etik Profesi Polri.
Kode Etik Profesi Polri diberlakukan bagi pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
Berikut merupakan isi dari Tri Brata dan Catur Prasetya Polri:
TRI BRATA
Kami Polisi Indonesia :
1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang – undang dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keiklasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
CATUR PRASETYA
Sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk:
1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa raga,harta benda dan hak asasi manusia.
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tentram dan damai
Dalam mengemban tugasnya Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam UU RI No.2 tahun 2002. Menurut UU RI No.2 Tahun 2002 setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menerapkan dan menjiwai etika profesi Polisi dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari.
KEPP disusun dengan memuat nilai moral dan norma yang ditujukan untuk anggota Polisi agar selalu menggunakan nurani mereka ketika bertugas sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga baik.
Berdasarkan pasal 4, ruang lingkup pengaturan KEPP terbagi menjadi empat, yaitu :
a) Etika Kenegaraan;
b) Etika Kelembagaan;
c) Etika Kemasyarakatan; dan
d) Etika Kepribadian.
Pengaturan KEPP Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Meliputi:
A. Etika Kenegaraan Memuat Pedoman Berperilaku Anggota Polri Dalam Hubungan:
1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Pancasila;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
4. Kebhinekatunggalikaan.
B. Etika Kelembagaan Memuat Pedoman Berperilaku Anggota Polri Dalam Hubungan:
1. Tribrata Sebagai Pedoman Hidup;
2. Catur Prasetya Sebagai Pedoman Kerja;
3. Sumpah/Janji Anggota Polri;
4. Sumpah/Janji Jabatan; dan
5. Sepuluh Komitmen Moral dan Perubahan Pola Pikir (Mindset).
C. Etika Kemasyarakatan Memuat Pedoman Berperilaku Anggota Polri Dalam Hubungan:
1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);
2. Penegakan Hukum;
3. Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat; dan
4. Kearifan Lokal, Antara Lain Gotong Royong, Kesetiakawanan, dan Toleransi.
D. Etika Kepribadian Memuat Pedoman Berperilaku Anggota Polri Dalam Hubungan:
1. Kehidupan Beragama;
2. Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum; dan
3. Sopan Santun Dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
Dengan adanya peraturan ini tentu saja akan ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar atau biasa disebut Tindakan Disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003).
Adapun hukuman disiplin tersebut berupa [Pasal 9 PP 2/2003]:
1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin [Pasal 14 ayat (2) PP 2/2003]. Jadi, ketika seorang Polisi menggunakan melakukan tindakan pidana terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.
kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.
