Menjamurnya Korupsi Anggaran Dana Desa



Korupsi merupakan kejahatan terselubung, setiap orang bisa melakukan korupsi. Bahkan sampai melakukan perilaku yang mengarah kepada perilaku koruptif. Apalagi korupsi sangat rentan kepada pejabat publik yang mempunyai kewenangan dalam mengelola uang negara, baik dari APBN ataupun APBD.  Korupsi bisa juga terjadi pada lingkup desa dimasa Covid-19. Dimana Kepala Desa (Kades) memainkan dana desa. Lantas bagaimana korupsi dana desa bisa terjadi?

Korupsi dan dana desa tidak bisa terlepas, bahkan bisa dibilang telah menjamur. Padahal dana itu dipakai untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar mampu bersaing dan menuju ekonomi maju. Dana tersebut kiranya bisa mencapai keadilan dan pemerataan masyarakat. Tetapi melihat kenyatannya keadilan itu seakan-akan tidak terwujud.

Korupsi Dana Desa yang Terus Meningkat

Dari data Indonesia Corruption Watch (ICW). Bahwa kasus korupsi sering terjadi pada anggaran dana desa. Pada laporan tahun 2015-2018, sudah ada 214 kepala desa (Kades) yang terjerat kasus korupsi. Bahkan sampai sekarang masih sering terjadi. Di tahun 2019-2020, penulis melihat telah terjadinya kenaikan kasus. Dimana pada tahun 2019 ada sekitar 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa, yang memberi kerugian negara hingga 32,3 miliar.

Tahun 2020, kasus korupsi mengalami peningkatan, ada 169 kasus korupsi pada semester pertama. Anggaran dana desa paling banyak di korupsi, yakni 44 kasus. Bahkan oleh Mantan pejabat sementara Kades Senangsari, Banten, Achmad Ridwan melakukan korupsi dana desa sebesar Rp.569 juta. Melihat dari perkembangannya, kasus korupsi selalu membayangi dana desa. Korupsi dana desa pada saat pandemi Covid-19 pun masih terus berlanjut.

Pada tahun 2021, sudah terlihat beberapa korupsi dana desa yang mulai bermunculan kembali. Seperti pengungkapan kasus kades Kampung Rantau, Edi Suryono, yang sempat buron dan akhirnya ditangkap dan ada juga kades Air Kati, dimana penangkapannya terkait menyalahgunakan dana desa dengan menggunakan pembangunan jalan yang tidak benar. Kedua kepala desa tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta.

Tren korupsi yang cenderung meningkat, tidak terlepas dari adanya modus atau cara para kades melakukan peyelewengan anggaran dana desa. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Mulai dari membuat bangunan fiktif, program desa yang disalahgunakan, pembangunan tidak sesuai anggaran, Mark Up dalam pembelian barang dan jasa, perjalanan dinas fiktif, sampai dana itu dikelola sendiri oleh kepala desa. Yang semua modus dilakukan untuk kepentingan pribadi.

Modus yang paling banyak dilakukan untuk menyalahgunakan anggaran dana desa, adalah dengan melakukan pembangunan proyek fisik. Seperti Bambang Sugeng, yang membuat laporan dana dipakai untuk pembangunan infrastruktur tetapi bangunan tidak ada. Ada lagi pembangunan proyek tidak selesai, padahal dana sudah dicairkan semua. Bahan bangunan Insfrastruktur dikurangi, agar kades dapat untung.

Dampak Korupsi Dana Desa 

Modus atau cara Kades ini, mengajak kita untuk selalu curiga terhadap penggunaan dana desa yang terus meningkat dan rentan untuk di korupsi. Apabila dana desa yang terus dikorupsi, maka desa cenderung sulit untuk maju. Apalagi dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kedepannya. Perbuatan kepala desa yang melakukan korupsi mencerminkan keserakahan. Bukan mencerminkan pemimpin yang bertanggung jawab.

Padahal kepala desa seharusnya menjadi rule model, yang mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Para Kades pun digaji oleh negara, berkisar dua juta keatas ditambah tunjangan lainnya. Tapi masih saja dirasa belum cukup, sehingga menggerogoti dana desa untuk kepentingan pribadi dan secara tidak langsung mengabaikan kesejahteraan masyarakat desa.

Perlu diingat, korupsi yang dilakukan oknum Kades, selain tidak mencerminkan pemimpin yang bertanggung jawab, korupsi dana desa juga menghancurkan tujuan-tujuan anggaran desa. Tujuan penggunaan dana desa antara lain, mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Peningkatan pendapatan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Tujuan itu dinyatakan dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Jika korupsi dana desa terus terjadi, bahkan bisa dikatakan telah menjamur. Bukan tidak mungkin akan terjadi keruntuhan perekonomian masyarakat desa. Bahkan bisa terjadi keruntuhan keutuhan negara, akibat korupsi dana desa sudah dimana-mana. Dan negara tidak mampu lagi membiayai kelangsungan hidup di desa. Dirasa sangat penting bagi kita untuk menjaga bersama-sama anggaran dana desa dengan pelaporan dana desa secara transparan.

Bersama-sama Menjaga Dana Desa

Dana desa jika dipergunakan dengan benar, maka kita bisa melihat potensi desa. Oleh karenanya dalam menjaga dana desa perlu transparansi. Transparansi anggaran desa sangat di mungkinkan mengingat adanya peraturan yang mengaturnya. Seperti tertuang dalam Undang-Undang desa dan Peraturan Kemendagri, yang mengatur adanya transparansi dan pertanggungjawaban dana desa.

Dana desa jika sudah transparan dan tidak dikorupsi lagi, maka dapat digunakan untuk program kegiatan desa menuju perekonomian maju. Seperti pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Bumdes dapat mengakomodir kebutuhan dan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa. Dan dapat membangun fasilitas penunjang ekonomi kedepannya.

Seperti perbaikan sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor lingkungan. Anggaran dana desa yang masih tersisa dapat digunakan untuk pelatihan-pelatihan dalam menuju sumber daya manusia yang unggul. Seperti Desa Mallari yang menggunakan sisa uang anggaran desa untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Sehingga dapat menggagas perubahan nilai-nilai untuk warganya menuju desa berintegritas.

Agar semua itu tercapai, perlu dilakukan pelaporan, edukasi dan keikutsertaan masyarakat terhadap dana desa, sebagai upaya pencegahan. Pelaporan bisa dilakukan secara bertahap melaporkan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota secara jujur dan apa adanya. Kades bisa meng-upload dana desa beserta penggunaannya pada website desa. Agar masyarakat bisa melihat secara langsung penggunaan dana desa.

Edukasi kepada Kades diperlukan, agar tidak salah menggunakan dana, akibat kurang mengerti. Kades beserta aparatur desa diberikan pelatihan dan bimbingan oleh Kemendagri, BPK dan KPK tentang penggunaan dana desa. Setelahnya, masyarakat desa juga dikasih edukasi. Seperti seminar setiap 6 bulan tentang penggunaan dana desa. Tidak lepas keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi aktif untuk menanyakan penggunaan anggaran desa juga diperlukan. Agar aparatur desa tidak bermain dibelakang dana desa.

Upaya-upaya itu perlu untuk diterapkan, dengan peran dari aparatur desa dengan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi anggaran dana desa. Sebagai wujud serius untuk memerangi korupsi. Karena dana desa sebagai penunjang kemajuan ekonomi dan kualitas masyarakat desa. Bukan untuk kepentingan pribadi Kades semata-mata.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan