By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Kawan Hukum Indonesia
    • HIGHLIGHT
    • OUTLOOK
    • KNOWLEDGE
    • LAWSTYLE
    • CONSULTING
    • HIGHLIGHT
    • OUTLOOK
    • KNOWLEDGE
    • LAWSTYLE
    • CONSULTING
    Reading: Mengurai Polemik BTP Masuk BUMN
    Share
    Notification Show More
    Latest News
    Bangkitkan Kesadaran: Kampanye Menentang PMKH dan Menghormati Martabat Hakim
    3 hari ago
    TRAC (Transparency in Corporate Reporting) BUMD: Sebuah Instrumen Perilaku Antikorupsi
    5 hari ago
    Menelisik Urgensi Staf Keamanan (Satpam) Bersertifikat di Pengadilan Negeri
    2 minggu ago
    Reka Baru Pengadilan: 3 Hal Penting Untuk Proteksi Hakim
    2 minggu ago
    Apakah Bisa Melaporkan Hakim yang Membuat Pernyataan Seksisme dalam Persidangan?
    2 minggu ago
    Aa
    Kawan Hukum Indonesia
    Aa
    • Highlight
    • Outlook
    • Knowledge
    • Legal Consulting
    Search
    • Teori & Filsafat Hukum
      • Pengantar Ilmu Hukum
      • Pengantar Hukum Indonesia
    • Hukum Internasional
      • Hukum Humaniter
      • Hukum Hak Asasi Manusia
      • Hukum Perdata Internasional
      • Hukum Pidana Internasional
    • Hukum Konstitusi
      • Hukum Administrasi
      • Hukum Sumber Daya Alam
      • Hukum Lingkungan
      • Hukum Agraria
      • Hukum Ketenagakerjaan
      • Hukum Pemerintahan Daerah
      • Perancangan Peraturan Perundang-undangan
      • Hukum Pemilihan Umum
      • Hukum Pajak
      • Hukum Kewarganegaraan
      • Hukum Teknologi
      • Hukum Kesehatan
    • Hukum Perdata
      • Hukum Ekonomi & Bisnis
      • Hukum Investasi
      • Hukum Hak Kekayaan Intelektual
      • Hukum Perlindungan Konsumen
      • Hukum Kepailitan
      • Hukum Islam
      • Hukum Adat
      • Hukum Perkawinan
      • Hukum Keluarga
    • Hukum Pidana
      • Hukum Anak & Perempuan
    • Hukum Acara
      • Sistem Peradilan Indonesia
      • Hukum Acara MK
      • Hukum Acara Pidana
      • Bantuan Hukum
      • Etika Profesi Hukum
    Have an existing account? Sign In
    Follow US
    • Advertise
    © Kawan Hukum Indonesia 2019-2022. All Rights Reserved.
    Kawan Hukum Indonesia > Outlook > Mengurai Polemik BTP Masuk BUMN
    Outlook

    Mengurai Polemik BTP Masuk BUMN

    Posted VICKO TANIADY 4 tahun ago
    Updated 2019/11/27 at 3:37 AM
    Share
    4 Min Read
    SHARE

    Nama Ahok atau BTP (Basuki Tjahja Purnama) tampaknya sedang hangat di bicarakan saat ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu digadang-gadang akan mengisi kursi pimpinan dari salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Sikap ini ditegaskan oleh Menteri BUMN yang dalam pernyataannya memerlukan figur pendobrak BUMN di Indonesia agar menjadi lebih maju dan baik. “Ya saya rasa di BUMN dengan 142 perusahaan, kita perlu figur-figur yang bisa pendobrak, enggak mungkin 142 BUMN dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak,” tegas Erick di Istana Negara, Kamis (14/11/2019).

    Presiden Joko widodo juga menanggapi isu ini dengan positif  “Kita tahu kinerjanya Ahok jadi ini masih dalam proses seleksi,” ujarnya dilansir melalui Youtube KompasTV, Kamis (14/11/2019). Selain tanggapan dari presiden Joko Widodo, terdapat juga tanggapan oleh mantan wakil gubernur DKI Jakarta yang merupakan Pasangan Ahok waktu itu “Kalau seumpama dia (Ahok) diminta untuk mengurus BUMN, ya, menurut saya bagus. Dia profesional. Dia memang kader partai, tapi dia sangat profesional, dia detail dan dia seorang pekerja keras yang lurus dan sangat kreatif. Jadi, sebagai seorang sahabat, ya saya akan dukung,” kata Djarot di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

    Lalu pertanyaan besar pun timbul, jabatan bos BUMN yang mana yang akan di pimpin oleh BTP? Meskipun BTP digadang gadanya menjadi bos pertamina, namun nampaknya hal ini masih dirahasiakan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dan juga Presiden Joko Widodo. BTP diharapkan mampu menguatkan BUMN di Indonesia menjadi lebih baik dan berkompeten dikarenakan BTP memiliki Integritas yang tinggi.

    Pantaskah Seorang Narapidana Menjadi Bos BUMN

    Wacana kembalinya BTP dalam urusan negara tidak hanya membawa isu positif, melainkan juga berbagai terpaan isu negatif. Keberadaan BTP yang akan menjadi calon bos BUMN baru pun dipertanyakan. Misalnya tentang apakah seorang narapidana layak untuk menjadi bos BUMN. Namun, tampaknya pertanyaan itu hanya untuk menutup kemungkinan agar BTP tidak masuk kembali dalam urusan negara. Menkopolhukam Mahfud MD misalnya mengatakan BUMN bukan badan hukum publik dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

    Dalam UUPT, seseorang yang melakukan tindak pidana tindak pidana korupsi dilarang untuk menjadi Bos BUMN. Ini menegaskan bahwa seorang narapidana yang bersifat pubik berhak untuk menjadi bos BUMN. Isu tersebut bukanlah sebuah halangan yang akan menghambat BTP untuk menjadi calon bos BUMN.

    Calon Bos BUMN Tidak Boleh Berasal dari Partai Politik

    Permasalahan yang selanjutnya ialah tentang petanyaan apakah pantas seseorang yang berasal dari BUMN menjabat sebagai bos BUMN. Dalam UU BUMN, seorang calon pemimpin BUMN tidak berasal dari partai politik. Tujuannya ialah sebagai antisipasi terhadap pihak yang akan menguntungkan kelompoknya sendiri. Faktanya, BTP sendiri merupakan anggota dari partai politik PDI-P pada tahun 2019.

    12Next Page

    You Might Also Like

    TRAC (Transparency in Corporate Reporting) BUMD: Sebuah Instrumen Perilaku Antikorupsi

    Menelisik Urgensi Staf Keamanan (Satpam) Bersertifikat di Pengadilan Negeri

    Rahasia Mengerikan Phising, Ancaman Tersembunyi di Dunia Maya

    Terhadap Ancaman Kecerdasan Buatan (AI): Membangun Payung Hukum untuk Mencegah Penyalahgunaan Teknologi

    Revitalisasi Manajemen Perkara Peradilan: Sebuah “Kejutan” Disrupsi Teknologi

    VICKO TANIADY November 27, 2019
    Bagaimana perasaanmu?
    Love0
    Joy0
    Sad0
    Cry0
    Posted by VICKO TANIADY
    Seorang anak pertama dari dua bersuadara yang terlahir dari keluarga sederhana, yang menyukai travelling dan anti denga kata "Menyerah"
    Previous Article Masih Perlukah Pemilu Serentak?
    Next Article Saat Kesadaran Terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual Masih Rendah

    TULISAN TERBARU

    Bangkitkan Kesadaran: Kampanye Menentang PMKH dan Menghormati Martabat Hakim
    Knowledge
    TRAC (Transparency in Corporate Reporting) BUMD: Sebuah Instrumen Perilaku Antikorupsi
    Outlook
    Menelisik Urgensi Staf Keamanan (Satpam) Bersertifikat di Pengadilan Negeri
    Outlook
    Reka Baru Pengadilan: 3 Hal Penting Untuk Proteksi Hakim
    Find Fact
    Apakah Bisa Melaporkan Hakim yang Membuat Pernyataan Seksisme dalam Persidangan?
    Knowledge
    Rahasia Mengerikan Phising, Ancaman Tersembunyi di Dunia Maya
    Outlook
    Aspek Hukum Ketenagakerjaan yang Perlu Diperhatikan Human Resource Perusahaan
    Knowledge
    Terhadap Ancaman Kecerdasan Buatan (AI): Membangun Payung Hukum untuk Mencegah Penyalahgunaan Teknologi
    Outlook
    Revitalisasi Manajemen Perkara Peradilan: Sebuah “Kejutan” Disrupsi Teknologi
    Outlook
    Konflik Rwanda dan Kendala Penegakan Hukumnya
    Knowledge
    Pengaturan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Cipta Kerja
    Knowledge
    Ilusi Efek Penggentar Vonis Hukuman Mati Ferdy Sambo
    Outlook
    Apakah Resign dari Perusahaan Bisa Dikenakan Denda?
    Consulting
    Problematika Dupe Perfume dalam Perspektif Hukum Merek
    Knowledge
    Perempuan dan Hukum: Sudah Diistimewakan, Masih Menuntut Kesetaraan?
    Outlook

    Baca artikel lainnya

    Outlook

    TRAC (Transparency in Corporate Reporting) BUMD: Sebuah Instrumen Perilaku Antikorupsi

    5 hari ago
    Outlook

    Menelisik Urgensi Staf Keamanan (Satpam) Bersertifikat di Pengadilan Negeri

    2 minggu ago
    Outlook

    Rahasia Mengerikan Phising, Ancaman Tersembunyi di Dunia Maya

    3 minggu ago
    Outlook

    Terhadap Ancaman Kecerdasan Buatan (AI): Membangun Payung Hukum untuk Mencegah Penyalahgunaan Teknologi

    1 bulan ago
    Outlook

    Revitalisasi Manajemen Perkara Peradilan: Sebuah “Kejutan” Disrupsi Teknologi

    1 bulan ago
    Outlook

    Ilusi Efek Penggentar Vonis Hukuman Mati Ferdy Sambo

    2 bulan ago
    Follow US

    © Kawan Hukum Indonesia 2019-2023. All Rights Reserved.

    Removed from reading list

    Undo
    Welcome Back!

    Masuk ke akun anda

    Register Lost your password?