Juli 3, 2020

Menggugat Kebebasan Akademik di Indonesia

Situasi kebebasan akademik dewasa ini di Indonesia semakin terancam dan mengkhawatirkan, setelah pekan lalu diskusi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Diikuti dengan terror dan ancaman, mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan: pembicara, moderator, serta narahubung. Berbagai terror dan ancaman CLS mulai dari pengiriman pemesanan ojek online kekediaman, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.

Tidak berhenti sampai disitu, diskusi Publik: #PapuanLivesMatter Rasisme Hukum di Papua” secara daring pada Sabtu, 6 Juni 2020, pukul 19:00-21:00, yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Indonesia juga mendapatkan respon negatif, pada kasus ini terjadi di internal UI sendiri, dimana berdasarkan siaran pers nomor: peng-102/UN2.HIP/HMI.03/2020  yang pada intinya menyayangkan penyelenggaraan diskusi BEM UI tanpa pertimbangan dan perencanaan yang matang, ceroboh dan menghadirkan pembicara yang tidak layak. Walaupun, Diskusi BEM UI ini membahas kasus hukum terhadap tujuh pemuda Papua yang melakukan aksi antirasisme pada Agustus 2019 di Jayapura. Mereka ialah Ferry Kombo dan Alex Gobay, yang sama-sama dituntut 10 tahun penjara. Ferry adalah mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih, sedangkan Alex Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) (Tempo.co, 07/06/20).

Dua kasus tersebut mewakili fenomena gunung es pelanggaran kebebasan akademik di Indonesia, kondisinya yang sangat mengkhawatirkan namun sebenarnya tidak mencengangkan, mengingat praktik represif di dunia akademik menjadi hal yang jamak terjadi di Indonesia. Bagaimana mekanisme hukum HAM dan pandangan teoretis dalam menyikapi fenomena ancaman atas kebebasan akademik di Indonesia

Kebebasan Akademik dan Ancamannya

Survey Lokataru pada tahun 2019, Tindakan pelemahan kebebasan akademik dilakukan oleh berbagai pihak. Dari 57 kasus, mayoritas pelakunya adalah pihak kampus (rektorat) sebanyak 22 kasus serta dosen/lembaga mahasiswa 2 kasus. Selain pihak kampus, pelaku terbanyak kedua dilakukan oleh ormas (17 kasus), diikuti polisi/TNI (9 kasus), RT/RW dan warga setempat (4 kasus), serta kementerian (3 kasus).

Kemudian, model tekanan/pembatasan kebebasan akademik berdasarkan jenis tindakannya, yaitu: (1) represi terhadap institusi Perguruan Tinggi yang terjadi dalam bentuk penerbitan regulasi; (2) represi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan kebebasan berekspresi; (3) represi terhadap mahasiswa, baik yang aktif di BEM maupun LPM; serta (4) represi lain yang mengurangi fungsi perguruan tinggi.

Berbagai ancaman dan serangan terhadap kebebasan akademik semakin terjal dan mengkhawatirkan, berbagai ancaman seperti: penggunaan peradilan untuk represi insan akademik, pelarangan dan diikuti sweeping buku kiri, pelarangan atau sanksi atas metode pengajaran, pembubaran paksa diskusi/forum ilmiah baik oleh kampus maupun oleh aparat penegak hukum bahkan kelompok preman, stigmatisasi yang diikuti kekerasan terhadap dosen dan mahasiswa, serta ancaman kekerasan dan terror bahkan diikuti upaya penganiayaan menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan dalam situasi kebebasan akademik di Indonesia.

Merumuskan Kebebasan Akademik yang Ideal

Kebebasan akademik bagi Ronald Workin dalam tulisannya berjudul “ We Need a New Interpretation of Academic Freedom” (1996:10-15) menjelaskan kebebasan akademik membentuk budaya kemerdekaan yang menjunjung tinggi nilai ideal dan penghormatan terhadap individu. Kemudian John Dewey dalam tulisannya berjudul “The Social Significance of Academic Freedom.”(1984:37-39). Menilai pentingnya kebebasan akademik dalam rangka pencerdasan masyarakat academic freedom for teachers and students is essential for the creation of intelligent citizens and the support of democracy. Sehingga fungsi yang sangat penting kebebasan akademik dijaga, tidak hanya untuk mencerdaskan sivitas, namun menguatkan demokrasi dan masyarakat.

Magna Charta Universitatum, yang dideklarasi di Universitas Bologna, 1988 menjadi prinsip dasar dalam menegakkan kebebasan akademik “The University is an autonomous institution at the heart of societies differently organized….. It produces, examines, appraises, and hand down culture by research and teaching…” sehingga, prinsip kebebasan akademik harus bersandarkan pada nilai-nilai saintifikasi, dan tidak dapat dikerdilkan dengan pendekatan subyektif otoritas (negara, kelompok masyarakat tertentu, bahkan pimpinan Universitas sendiri).

Jika merujuk regulasi hukum HAM internasional, “jantung” dari kebebasan akademik merupakan pengejawantahan dari kebebasan berekspresi, yang diatur pada Pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional Sipol) serta kaitannya dengan pemenuhan hak pendidikan, berdasarkan Pasal 13 ICESCR (Kovenan EKOSOB), dimana Indonesia telah meratifikasinya dalam UU Nomor 11 dan UU Nomor 12 tahun 2005.

Pada konstitusi, UUD 1945, basis dasar kebebasan akademik jelas diatur pada Pasal 28C, Pasal 28E, dan Pasal 28F yang masing-masing mengatur hak dasar mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan meyakini dan menyatakan pikiran, serta berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dengan gunakan berbagai jenis saluran yang tersedia.

Pada UU Nomor 12 tahun 2012, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur pada Pasal 8 ayat (1), pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 54 ayat (3), yang pada prinsipnya menjamin kebebasan akademik yang wajib dijaga baik hal tersebut diekspresikan oleh Dosen maupun Mahasiswa dalam setiap aktivitas yang termasuk dalam aktivitas akademik.

Rumusan konseptual selanjutnya yang perlu diperhatikan terkait dengan kebebasan akademik dituangkan dalam Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF) 2017 yang menjelaskan insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam mengembangkan budaya akademik yang bertanggungjawab untuk kemanusiaan dan integritas keilmuan, serta otoritas publik memiliki kewajiban untuk melindungi serta memastikan langkah-langkah kebebasan akademik, yang itu sesuai dengan Prinsip no. 4 dan Prinsip no.5 SPAF 2017.

Kesadaran Bersama Membumikan Kebebasan Akademik

Maka dari itu, bagaimana menghentikan berbagai bentuk praktik impunitas bagi pelaku dan otak pelaku, untuk menunjukkan independensi penegak hukum dalam mengusut kekerasan dan represi terhadap kebebasan akademik, Mengusut tuntas pelaku terror dan ancaman terhadap kebebasan akademik agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, kemudian meminta penegak hukum untuk transparan dan terbuka terkait siapa pelaku, motif terror dan ancamannya, serta kepentingan dari pelaku dan otak pelaku.

Merehabilitasi dan memulihkan korban terror dan ancaman terhadap kebebasan akademik serta menjamin agar kasus serupa tidak terulang. Tak kalah penting, perlunya sistem hukum terkait kebebasan akademik yang terlembaga, kuat, dan mengikat agar menjadi code of conduct dalam menjalankan kebebasan akademik di Indonesia, serta awareness untuk mengarusutamakan kebebasan akademik sebagai dasar aktifitas bagi sivitas akademika perguruan tinggi di Indonesia menjadi nilai utama yang terus selalu diperjuangkan, agar posisi Perguruan Tinggi sebagai benteng keilmuan perlu dijaga kebebasannya.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi idea dan pemikiran para pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z.

Dosen Fakultas Hukum UMSurabaya, Peneliti PUSAD UMSurabaya dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.