Kehadiran wabah jenis Virus Corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, memberikan dampak nyata dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia. Munculnya virus yang diberi nama COVID-19 ini menyebabkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki dalam bidang sosial, politik, kesehatan maupun ekonomi. Adanya pandemi ini tentu menjadi hal yang tidak diinginkan oleh pihak manapun dan memberikan ketidaksiapan pemerintah serta masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan.

Pemerintah diminta untuk memberikan sistem di berbagai aspek yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Hal ini dikarenakan, pandemi COVID-19 menuntut untuk mengurangi interaksi sosial pada seluruh lapisan masyarakatnya. Tak terkecuali pada bidang peradilan di Indonesia yang mengharuskan adanya perubahan dari sistem tatap muka menjadi sistem dalam jaringan atau disebut dengan daring.

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dengan wewenangnya yang tertera pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004, Komisi Yudisial (KY) memililiki salah satu wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.

KY memiliki peran strategis untuk mendukung mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegakkan hukum dan keadilan, peran tersebut dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat melibatkan peran aktif dari masyarakat bila tersampaikan dengan baik ke seluruh elemen masyarakat. Salah satu wadah yang digunakan KY untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat pada masa pandemi COVID-19, yaitu melalui media sosial.

Banyaknya cara dilakukan oleh KY untuk berinteraksi dengan masyarakat di tengah pandemi ini, terlihat dengan aktifnya akun media sosial Instagram @komisiyudisialri, terlihat dengan pencapaian angka 90 ribu lebih banyaknya pengikut di media sosial Instagram, dan waktu postingannya yang selalu di unggah hampir setiap harinya dengan beragam informasi terkait peran dan wewenang KY.

Lembaga tersebut gencar dalam menyuarakan isu peradilan bersih serta memberikan edukasi mengenai pengawasan hakim yang memiliki dampak dimudahkannya merangkul generasi millennial maupun Generasi Z untuk sama-sama menegakkan hukum dan keadilan dengan cara yang dapat diterima oleh kalangan melek teknologi.

Selain itu, KY juga sudah melakukan beberapa pencegahan untuk penyebaran COVID-19 ini, di antaranya dengan menerapkan kebijakan pelaksanaan pelayanan dan kegiatan perkantoran selama masa pencegahan COVID-19 yaitu dengan adanya WFH bagi anggota KY.

Lembaga tersebut juga meningkatkan pelayanan masyarakat dalam tugas dan wewenang KY untuk menjaga integritas hakim dengan adanya layanan online seperti layanan pengaduan online dengan melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui situs website KY.

Akan tetapi, di situasi pandemi ini tidak hanya KY saja yang gencar melakukan perubahan di segala bidang aspeknya. Namun, lembaga peradilan di Indonesia lainnya juga menyesuaikan adanya teknologi yang terus berkembang, seiring pemakaiannya yang bertambah karena adanya COVID-19, yaitu sistem dari tatap muka dalam satu ruangan yang melibatkan banyak orang sehingga tidak ada jarak sosial. Lalu, berubah saat terjadinya pandemi, di mana peradilan terbatasi oleh kemampuan untuk melibatkan banyaknya partisipasi publik. Salah satunya yang terjadi pada Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sorong.

Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sorong melakukan pemeriksaan saksi dengan melakukan sidang teleconferense pada 21 April 2020. Saksi dan pengawas pemeriksaan saksi berada di Surabaya, sedangkan persidangan dilakukan di Sorong. Kesiapan Pengadilan Agama Surabaya dalam memfasilitasi adanya sidang secara teleconference patut diapresiasi.

Salah satunya kelengkapan adanya perangkat teknologi seperti ketersediaan audio, webcam, layar proyektor untuk mendukung jalannya persidangan. Pada sisi positifnya, sidang secara dalam jaringan atau biasa disebut daring sangat menghemat biaya maupun waktu dalam pelaksanannya. Namun disisi lain, jalannya persidangan pengadilan tersebut, tidak memberikan akses secara luas kepada masyarakat untuk melihat proses persidangan berlangsung. Meskipun penggunaan teleconferense dapat dibuka atau diakses kepada publik, tetapi dalam jumlah massa orang yang mengikuti jalannnya persidangan sangat terbatas dan tertutup.

Permasalahannya kemudian adalah Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sorong tidak mengumumkan alamat dari persidangannya atau kode dari alamat sidang teleconference. Sidang tetap berjalan, akses terhadap pengadilan diberikan. Akan tetapi, akses masyarakat terhadap informasi menjadi semakin tertutup karena tidak bisa memantau jalannya persidangan.

KY dalam hal ini menanggapi adanya sidang secara dalam jaringan atau daring. Tidak hanya di Surabaya dan Sorong saja, melainkan wilayah Indonesia lainnya yang melakukan sistem persidangan tersebut. Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, Farid Wajdi, mengatakan “Sebelum ada surat edaran untuk melakukan sidang online atau sidang daring, KY sempat berkomunikasi dengan antar pimpinan terkait dengan dibentuk sidang sepatutnya dari tatap muka langsung dalam satu ruangan dan dialihkan menjadi sidang dalam jaringan.

Lalu kemudian atas dorongan itu, Mahkamah Agung memberikan kebijakan untuk membuat kebijakan atas situasi yang ada dan ternyata kemudian masih tetap ada persoalan yang berkaitan dengan akses publik, karena ini menjadi persoalan karena keabsahan pembuktian, keabsahan subjek yang terlibat, dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 ini pada prinsipnya membuat hampir orang tidak siap dalam situasi memiliki imbas pada proses pelayanan peradilan.”

Dalam pernyataannya tersebut, diberikan kesimpulan bahwa perlu dipahami bahwa jalannya persidangan tetap terbuka untuk publik, proses pengadilan tetap jalan layaknya seperti biasa. Namun, hal ini perlu di maklumi oleh masyarakat dengan bperubahan sistem yang terjadi dari tatap muka menjadi dalam jaringan atau sidang online.

Pada persidangan tahun-tahun sebelumnya, tatap muka dalam satu ruangan dapat melibatkan banyak orang sehingga tidak ada jarak sosial. Lalu, dengan adanya situasi pandemi, maka peradilan terbatasi oleh kemampuan untuk melibatkan partisipasi publik yang dalam hal ini menjadikan publik tidak bisa memiliki pendekatan ke akses persidangan lewat media teleconference.

Digitalisasi proses persidangan di masa pandemi memiliki dampak positif dalam membantu penghematan biaya dan waktu jalannya proses pengadilan. Namun, hal tersebut belum menciptakan terwujudnya peradilan yang berintegritas, dikarenakan ketidaksiapan beberapa pihak dalam menghadapi adanya perubahan yang terjadi.

Sebagai generasi milenial, terlihat bahwa KY dan lembaga peradilan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung jalannya peradilan bersih dan independen di tengah dirupsi dan perkembangan teknologi, melalui partisipasi aktif melalui platform media sosial, khususnya di masa pandemi ini yang notabenya masyarakat lebih aktif pada jaringan komunikasi seperti media sosial.

Peran generasi milenial diwujudkan dengan bertindak secara aktif mengedukasi masyarakat secara luas mengenai peran dan wewenang KY maupun lembaga peradilan lainnya. Tujuannya agar masyarakat lebih mengerti mengenai perkembangan sistem peradilan di Indonesia, tidak hanya di tengah pandemi, namun juga di masa mendatang.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu paling lambat 27 Agustus 2020!

Share.

Seorang pelajar tingkat akhir. Bercita-cita menjadi diplomat. Memiliki hobi membaca dan menulis.

Leave A Reply