Sampai pada suatu titik golongan patrician menyadari bahwa kekuatan golongan plebeian dibutuhkan dalam menjalankan agenda militer yakni, ekspansi wilayah. Oleh karena itu, golongan patrician kemudian merumuskan beberapa kebijakan untuk merangkul kekuatan militer dari para plebeian.
Kebijakan pertama dibuat pada tahun 494 SM dan 471 SM di mana golongan patrician mengeluarkan lex sacrata dan lex publilia untuk menjamin hak para plebeian membentuk the tribunes (kantor pejabat publik khusus plebeian) dan hak untuk memilih pejabat publiknya sendiri.
Setelah itu, golongan plebeian menuntut untuk dibentuk suatu hukum tertulis yang memungkinkan semua orang dapat melihatnya. Hal itu dilatarbelakangi oleh sumber hukum Romawi yang menggunakan hukum kebiasaan tidak tertulis sehingga hukum hanya dapat ditafsirkan oleh golongan patrician terpelajar saja. Para plebeian menuntut hak yang sama dalam mengakses hukum dan bertujuan untuk meminimalisir penafsiran hukum yang sewenang-wenang oleh patrician.
Pemerintah Romawi menyetujui dan mengirim utusan mereka pada tahun 454 SM untuk belajar penulisan hukum di Yunani. Setelah 3 tahun, utusan tersebut kembali dan membentuk komisi yang disebut Decemvir. Decemvir, merupakan komisi 10 orang yang diberikan wewenang untuk merumuskan hukum.
Sebelum mengesahkan, para anggota Decemvir harus mempresentasikannya untuk meminta persetujuan kepada rakyat Romawi. Hukum tersebut mulanya terdiri dari 10 tabel, kemudian mendapat 2 usulan tambahan dari kaum plebeian. Hasil rumusan tersebut kelak dikenal dengan Leges Duodecim Tabularum.
Muatan The Twelve Tables
