Mengenal Judicial Review Perppu di Mahkamah Konstitusi

Peristiwa runtuhnya Orde Baru pada 1998 menjadi pintu gerbang untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Perubahan atau yang sering disebut sebagai amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada masa itu menghasilkan sejumlah perubahan-perubahan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hasil daripada amandemen terhadap UUD NRI 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002 tersebut adalah terciptanya atau berdirinya suatu lembaga baru dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menjalankan dan melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh MK sesuai yang tercantum dalam pasal tersebut adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu MK berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan MK mengenai pengujian Undang-Undang tersebut sempat menuai polemik lantaran timbulnya banyak pertanyaan apakah MK dapat menguji Perppu yang derajatnya sama dengan Undang-Undang.

Judicial Review oleh MK

Salah satu kewenangan MK seperti yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Proses pengujian tersebutlah yang lazim disebut dengan judicial review. Proses tersebut dilakukan ketika adanya suatu aturan dalam Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Menurut Hans Kelsen, secara filosofis terdapat dua konsep pemikiran perlunya membentuk badan kenegaraan yang mempunyai kewenangan pengujian. Pertama, konstitusi harus didudukan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan menurut superioritasnya.

Selain itu alasan kedua, ialah adanya ketidak percayaan luas terhadap badan peradilan biasa dalam melaksanakan penegakan konstitusi, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang terpisah dari pengadilan biasa untuk mengawasi undang-undang serta membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan UUD sebagai perangkat norma hukum dasar bernegara. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa Judicial review telah menjadi hal yang lazim dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia, tidak hanya di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi

Menurut Harjono dalam sebuah publikasi yang berjudul “Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi”, MK yang dapat disebut sebagai peradilan tata negara lahir karena kedudukan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi. Sebagai layaknya penegakan hukum pada umumnya, dalam hal penegakan UUD juga diperlukan mekanisme penegakan UUD melalui lembaga peradilan. Hal itu semata-mata untuk menjamin tegaknya UUD.
Sebuah UUD perlu dilaksanakan dengan undang-undang, namun adakalanya sebuah undang-undang yang seharusnya melaksanakan UUD justru tidak sesuai dengan UUD atau bahkan bertentangan dengan UUD.

Sesuai dengan kedudukan UUD sebagai hukum yang tertinggi, maka undang-undang yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya kewenangan untuk melakukan uji undang-undang terhadap UUD yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, maka UUD NRI 1945 setelah perubahan secara komprehensif telah menyediakan kebutuhan adanya peradilan tata negara dalam kesisteman UUD.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 telah mengatur dan menuliskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Dapat kita simpulkan disini bahwa Perppu adalah suatu aturan yuridis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden sebagai tanggapan atas kebutuhan hukum yang mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat.

Menurut Soehino dalam sebuah buku berjudul “Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan,” materi yang dapat diatur dengan Perppu pada prinsipnya adalah sama dengan materi yang dapat diatur dengan Undang-Undang, sebab kedua jenis peraturan perundangan ini kekuatan serta derajatnya adalah sama. Hal ini pun telah dinormakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Judicial Review Perppu oleh Mahkamah Konstitusi

Dalam UUD NRI 1945 maupun UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak pernah sekalipun tertulis mengenai kewenangan MK dalam menguji Perppu. Namun tentunya, membaca peraturan perundang-undangan tidaklah sama dengan membaca buku teks pelajaran yang hanya cukup dibaca secara eksplisit, tetapi membaca peraturan perundang-undangan haruslah memahami suatu konsep yang terkandung secara implisit di dalamnya. Maka dari itu, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kewenangan MK melakukan pengujian terhadap Perppu.

Hal pertama ialah memahami terlebih dahulu bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) UU P3, Perppu memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-Undang. Tidak ada perbedaan derajat antara Perppu dengan Undang-Undang, yang ada hanyalah perbedaan proses pembentukannya. Untuk membentuk Undang-Undang diperlukan pembahasa bersama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Perppu cukup ditetapkan oleh Presiden.

Selain memiliki kesamaan derajat, Undang-Undang dan Perppu juga memiliki kesamaan materi muatan yang ditegaskan melalui Pasal 11 UU P3. Sebagai konsekuensi Pasal 11 tersebut, maka materi muatan Perppu mengikuti ketentuan materi muatan Undang-Undang yang tercantum dalam Pasal 10 UU P3, yaitu (a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; (c) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; (d) Tindak lanjutan atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau (e) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Poin terakhir dari persamaan Perppu dengan Undang-Undang dapat dilihat dari sisi akibat hukumnya. Menurut Djoko Imbawami dalam sebuah jurnal berjudul “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”, Perppu maupun Undang-Undang setelah diundangkan akan melahirkan norma hukum baru, yang dapat menimbulkan sejumlah hal, yaitu (a) status hukum baru; (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum baru tersebut lahir sejak Perppu disahkan, meskipun kemudian DPR yang berwenang menguji secara politis. Hal tersebutlah yang berpotensi menimbulkan “korban” dari keberlakuan Perppu tersebut, sehingga untuk meminimalisir resiko tersebut diperlukanlah Mahkamah Konstitusi sebagai “penyaring” potensi buruk tersebut.

Sumber gambar: indonesia.go.id


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Joshua

Kelahiran Bangka Belitung pada 27 Januari 1998. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya konsentrasi Hukum Tata Negara. Semasa kuliah merupakan anggota tim debat Fakultas Hukum Unsri, Pemimpin Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya, dan Wakil Ketua Umum I Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments