Mengapa Pajak Harus Dipungut Berdasarkan Undang-Undang?

Undang-Undang secara garis besar merupakan produk hukum, yang dalam prosesnya harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan konstitusional dari warganya melalui wakilnya dalam mekanisme legislasi oleh DPR bersama Presiden.

Hadirnya produk hukum baik dalam bentuk tertentu seperti undang-undang dan bentuk lainnya secara garis besar memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengatur hubungan individu satu dengan lainnya dalam suatu kelompok maupun interaksi dengan negara, sehingga dapat menjadi pedoman penyelenggaran agar dapat berjalan dengan harmonis. Dengan demikian, hadirnya hukum mampu menjadi tombak utama dalam segala aktivitas yang terjadi di masyarakat, salah satunya dalam hal pajak.

Menurut Kamus Hukum, Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya; Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari Penjabaran pengertian yang ada, maka dapat dilihat bahwa hukum dan pajak memiliki keterkaitan. Hadirnya pajak sebagai iuran wajib bagi warga negaranya ini diharapkan dapat melindungi segenap kepentingan dan hak warga negaranya, mensejahterahkan dan memakmurkan masyarakat, melaksanakan ketertiban dan pertahanan keamanan negara sesuai dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Mengingat demikian penting dan strategisnya pajak bagi suatu negara, maka dalam proses pelaksanaan pemungutan pajaknya harus diimbangi dengan instrumen hukum beserta penegakkan hukum yang jelas.

Hadirnya pengaturan dalam pajak sebenarnya bisa jadi atau mungkin bisa diawali adanya rasa khawatir bahwa penguasa dalam artian pemerintah ingin mengambil uang (yang dikemas dalam iuran wajib) tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi dari masyarakat dan tanpa adanya mekanisme tertentu, sehingga terjadi pemerasan dan ketidakadilan. Maka dibentuklah undang-undang untuk menghindari segala macam permasalahan antara negara dengan warga negara yang bersangkutan.

Apabila kita melihat secara nyata dalam Poin A Menimbang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjelaskan:

“Bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meingkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan.”

Melihat dari penjabaran Poin A menimbang, maka secara garis besar hadirnya Undang-Undang dalam hal Perpajakan dilakukan untuk memberikan keadilan disertai dengan kepastian hukum dan mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi. Namun, untuk mencapai kepastian hukum yang diharapkan sesuai dengan poin diatas, maka diaturlah secara jelas segala mekanisme yang berlaku dalam hukum pajak, sehingga dapat sehingga dapat memberikan kepastian hukum, diantaranya dalam hal;
1. Pelayanan dan Pengawasan.
2. Pencegahan dan Penegakkan hukum.
3. Penyelesaian masalah dan mengadili sengketa.

Dengan diaturnya pajak dalam suatu perundang-undangan maka diharapkan dapat memberikan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak, sebagai tindakan pencegahan dan menjadi tindakan penegakkan hukum apabila terdapat kelalaian baik dari masyarakat atau petugas yang berwenang. Penegakkan hukum ini dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan tindakan hukum lain (berupa: Penyitaan, Pelelangan, Pencekalan dan Penyaderaan).

Dalam Undang-Undang tersebut juga tercermin bagaimana hak dan kewajiban administrasi perpajakan, memberikan kebijakan (diskresi) dalam masalah perpajakan dan menyelesaikan sengketa administrasi perpajakan yang dihadapi para Wajib Pajak serta menjalankan putusan lembaga peradilan pajak, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari penjabaran, bahwa Pajak harus dipungut berdasarkan Undang-Undang, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya;

  1. Dengan adanya UU yang mengatur Pajak maka dapat menjadi mekanisme penjelasan, bimbingan, pembinaan, dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak.
  2. Menjadikan setiap kegiatan pemerintahan dalam bidang perpajakan adalah legal atau diperbolehkan oleh hukum untuk memaksa para wajib pajak untuk membayar pajaknya dan menjadi bentuk perlindungan berupa keadilan dan kepastian hukum kepada seluruh warga negara (wajib pajak)
  3. Adanya kejelasan mengenai iuran wajib yang harus dilakukan oleh para wajib pajak.
  4. Adanya mekanisme penyelesaian masalah dan sengketa perpajakan dengan cara yang sederhana, cepat dan murah.

Daftar Pustaka
Marwan, M dan Jimmy P, Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
S, M. Farouq, HUKUM PAJAK DI INDONESIA, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



sudah selesai di Fakultas Hukum, sedang menempuh Magister Administrasi Publik

Tinggalkan Balasan