Menerka Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Tujuh puluh lima tahun sudah Indonesia merdeka, tetapi hingga sekarang bangsa ini masih terus dijajah oleh bangsanya sendiri. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang belum dapat dimusnahkan sampai sekarang dan bahkan sudah membudaya ke seluruh lapisan elite bangsa Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain merugikan negara, tindakan melawan hukum ini selain merugikan negara juga dapat mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan. Pada tahun 2020 kemarin, total ada tujuh nama pejabat yang berhasil ditangkap KPK secara OTT, salah dua di antaranya adalah Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang seminggu kemudian disusul oleh Juliari Batubara selaku mantan Menteri Sosial. Banyak masyarakat mempertanyakan kinerja pengawasan pemerintah sampai-sampai dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 berani digunakan untuk sebatas memenuhi hasrat seseorang. Imbasnya kepercayaan publik terhadap pemerintah pun ikut menurun.

Bila menilik dari sejarah, praktik korupsi ternyata sudah dilakukan sejak zaman  kerajaan, jauh sebelum bangsa Barat datang ke Indonesia. Barulah pada masa penjajahan bangsa Barat tindakan korupsi dilakukan secara sistematis dan mulai membudaya dengan memperbudak masyarakat lokal untuk dijadikan “badut politik” dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru hingga berkembang seperti sekarang. Berdasarkan rekam jejak sejarah, korupsi sangat erat kaitannya dengan kata “kekuasaan” dan biasanya hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan tinggi dengan motif untuk memperbanyak kekayaan maupun memperluas wewenangnya. Maraknya tindakan korupsi menuai protes dari sejumlah masyarakat dan mendorong perkembangan regulasi serta pengadaan lembaga yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas korupsi, serta bekerja demi kepentingan masyarakat banyak.

Bukannya Menguatkan Justru Melemahkan?

Sudah selayaknya dalam memperbaiki suatu regulasi khususnya undang-undang yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi harus menyangkut pembenahan perumusan delik atau suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, perluasan subjek delik, serta mempersempit celah bagi para koruptor untuk dapat lari dari ancaman pidana. Seperti yang diketahui bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga dalam pemberantasannya pun menggunakan cara-cara yang luar biasa pula. Maka, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disingkat KPK pada 29 Desember 2003 sebagai suatu badan khusus yang bersifat independen. Kehadiran KPK  jelas disambut baik karena merupakan suatu tanda pembaharuan dan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun seiring dengan perkembangannya, independensi KPK justru diragukan. Mulai dari lambatnya penangkapan sejumlah tersangka yang masuk dalam kategori “Daftar Pencarian Orang” atau DPO, pengangkatan pejabat KPK yang tidak transparan, disahkannya pegawai KPK menjadi ASN, dan penurunan Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International dari 40 menjadi 37 di tahun 2020. Indeks Persepsi Korupsi sangat penting karena menunjukkan hasil survei masyarakat terhadap kinerja KPK yang kemudian skor tersebut akan diperingkat secara global. Salah satu penyebab penurunan skor tersebut adalah disahkannya revisi undang-undang KPK, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran revisi undang-undang tersebut dikhawatirkan dapat mempolarisasi KPK ke arah politik tertentu yang jelas menghilangkan makna “lembaga independen” pada KPK itu sendiri. Rupanya jauh sebelum disahkan, undang-undang ini sudah disorot oleh masyarakat, ahli hukum, dan KPK itu sendiri. Sejumlah tokoh menyayangkan pembentukan undang-undang ini yang tidak transparan dan seolah-olah menutup telinga dari kritik. Beberapa hal yang disorot karena dapat mengganggu independensi KPK adalah adanya keberadaan dewan pengawas, pegawai KPK tunduk pada undang-undang ASN, serta wewenang penerbitan SP3.

Memastikan KPK bekerja sesuai dengan prosedur hukum dan mencegah adanya kesewenangan menjadi latar belakang Dewan Pengawas dibentuk. Kehadiran Dewan Pengawas merupakan dampak dari masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang mana memberikan hak kepada presiden untuk memilih Dewan Pengawas guna check and balances. Sebenarnya masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif adalah sebuah penyesuaian dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dan check and balances pun adalah hal yang baik dan sudah seharusnya dalam suatu lembaga pemerintahan. Akan tetapi, keberadaan Dewan Pengawas dianggap membuka pintu intervensi politik ke dalam KPK karena kode etik Dewan Pengawas yang lemah. Implikasi lain yang dinilai berdampak besar dari kehadiran Dewan Pengawas adalah setiap penyadapan yang dilakukan oleh KPK wajib seizin tertulis Dewan Pengawas yang dikeluarkan paling lambat 1×24 jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B Ayat (1) dan (3) UU No. 19/2019 yang jelas memperlambat kinerja KPK dan mengakibatkan adanya ancaman kebocoran informasi.

Hal lain yang disorot dari revisi undang-undang KPK adalah status pegawai KPK menjadi ASN yang jelas berkontradiksi dengan sifat lembaga KPK sebagai sebuah lembaga independen. Imbas lain dari status ASN pegawai KPK adalah sistem penggajian yang memisahkan antara gaji pokok dan tunjangan yang sulit untuk dikontrol sehingga dikhawatirkan akan membuka celah korupsi di kalangan pegawai KPK. Wewenang penerbitan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) pada KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 UU No. 19/2012 dinilai bermasalah karena berpotensi menghentikan penyidikan sejumlah kasus besar. Kompleksitas kasus besar tentu membutuhkan waktu lama dalam penanganannya sehingga tidak logis apabila disamaratakan dengan kasus biasa.

Lantas Bagaimana dengan Wacana Hukuman Mati?

Sebelum adanya revisi Undang-Undang KPK,  penanganan korupsi di Indonesia pun sudah menuai banyak kritik. Salah satunya adalah penegakan hukum yang cenderung masih lembek kepada mereka yang berkuasa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tren hukuman ringan kepada terdakwa perkara korupsi pada periode semester I 2020. Rata-rata terdakwa hanya dijatuhi hukuman 2 tahun 11 bulan di tingkat pengadilan tipikor, 3 tahun 6 bulan di tingkat pengadilan tinggi, dan 4 tahun 8 bulan di tingkat Mahkamah Agung. Belum lagi fasilitas mewah bagi para koruptor di dalam lapasnya. Tentu saja miris apabila dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat yang selama ini tergerus dan pembangunan di sejumlah daerah yang terhambat. Hukuman ringan yang dijatuhkan bagi para koruptor jelas membuat rakyat pesimis akan ada efek jera yang ditimbulkan sehingga wacana ancaman hukuman mati pun muncul di tengah masyarakat. Ancaman hukuman mati bagi para koruptor memang sudah diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor yang menyatakan terdakwa perkara korupsi dapat dijatuhi hukuman mati apabila tindakan korupsi dilakukan pada keadaan tertentu yang mana hal tersebut merupakan alasan pemberat. Namun, berkaca pada negara lain yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, seperti Cina tidak menunjukkan adanya nilai indeks persepsi korupsi yang baik. Hal sebaliknya justru ditunjukkan oleh negara-negara di Eropa dan Australia yang tidak menerapkan hukuman mati pada koruptornya, tetapi menduduki  peringkat tertinggi indeks persepsi korupsi. Di Indonesia hukuman mati sudah  diterapkan pada kasus narkotika, tetapi tetap tidak memberikan pengaruh yang signifikan sehingga hukuman mati bagi para koruptor dikhawatirkan juga tidak cukup untuk memberikan efek jera. Selain itu, hukuman mati jelas menuai banyak perdebatan di kalangan aktivis HAM karena tidak sesuai dengan pertimbangan kemanusiaan, yakni menutup kesempatan seseorang untuk berbenah diri.

Masalah korupsi yang kian merajalela memang harus dilawan secara bersama-sama, tidak cukup apabila rakyat hanya mengandalkan pemerintah dan KPK saja. Segenap elemen masyarakat seharusnya turut terlibat dalam upaya pengawasan dan pengaduan, jangan hanya bungkam ketika melihat adanya tindakan korupsi yang dilakukan pejabat daerahnya. Masyarakat harus berani dalam menyuarakan aspirasi dan pengaduannya. Pemerintah juga jangan hanya berkutat pada narasi regulasi penanggulangan tindak korupsi. Langkah pencegahan justru malah sering diabaikan. Memperbaiki sistem pengawasan pada birokrasi dan meningkatkan transparansi pada kinerja pemerintah merupakan hal yang seharusnya diutamakan dalam memberantas korupsi. Selain itu, watak aparat dan pejabat yang bekerja untuk kepentingan rakyat juga harus dibina. Mental korupsi  merupakan lingkaran setan yang harus diputus bersama karena mempertaruhkan moral generasi penerus bangsa.

Referensi

TEMPO.CO, “Empat Bahaya Keberadaan Dewan Pengawas KPK”, https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk, diakses 16 Februari 2021.

TEMPO.CO, “KPK Jadi Rumpun Eksekutif, Begini Konsekuensinya”, https://nasional.tempo.co/read/1248933/kpk-jadi-rumpun-eksekutif-begini-konsekuensinya/full&view=ok, diakses 16 Februari 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Corruption Perception Index (CPI) 2020, Skor Indonesia Menurun”, https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2040-corruption-perception-index-cpi-2020-skor-indonesia-menurun, diakses 18 Februari 2021.

Institute For Criminal Justice Reform, “Hukuman Mati untuk Kasus Tipikor: Hati-Hati Salah Arah Kebijakan”, https://icjr.or.id/hukuman-mati-untuk-kasus-tipikor-hati-hati-salah-arah-kebijakan/, diakses 18 Februari 2021.

Kompas.com, “ICW Anggap Wacana Hukuman Mati Koruptor Narasi Usang”, https://nasional.kompas.com/read/2019/12/29/18024581/icw-anggap-wacana-hukuman-mati-koruptor-narasi-usang?page=all, diakses 18 Februari 2021.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan