Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu.

Program Keluarga Harapan

PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dampak konsumsi langsung), seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Kombinasi bantuan jangka pendek dan jangka panjang ini merupakan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi para penerima PKH ini selamanya.

PKH dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program ini mulai beroperasi pada tahun 2007 sebagai program rintisan yang disertai unsur penelitian di dalamnya.

Di awal kebijakan, pelaksanaan program rintisan ini menunjukkan kemajuan yang lamban, terlihat pada terbatasnya cakupan program (dalam pengertian jumlah keluarga maupun wilayah penerima manfaat). Sejak tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan PKH, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin.

Tindakan pemerintah melalui kementerian sosial menimbulkan polemik dalam menyalurkan bantuan pemerintah kepada rakyat miskin dengan metode barunya yang melabel rumah tiap-tiap penerima bantuan.

Sebelumnya yang sebagai penanda keluarga penerima bantuan dari pemerintah hanyalah sebatas pendataan dari pemerintah desa atau juga dalam bentuk pemberian kartu bantuan sosial saja, kini hal tersebut dirubah dengan melakukan labelisasi di rumah-rumah penduduk masyarakat di tiap tiap desa.

Berdasarkan surat edaran dari Kemensos RI No.1000/LJS/HM.01/6/2019 tentang labelisasi KPM, PKH diedarkan per tanggal 18 Juni 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Surat edaran ini kemudian menjadi dasar untuk petugas dinas sosial melabel rumah penduduk penerima bantuan sosial dengan tulisan yang berukuran cukup besar bertuliskan “Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial PKH san BPNT.”

Menurut Kemensos, kebijakan tersebut dibuat karena banyaknya kesalahan sasaran terhadap penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Dalam praktiknya, banyak ditemukan keluarga yang dalam kategori mampu namun terdaftar dalam penerima bantuan sosial.

Praktik Program

Setelah saya menelisik perihal ini, saya melontarkan tanya kepada pihak pemerintah desa di lingkungan tempat tinggal saya. Hal yang mengejutkan adalah jawaban dari pihak pemerintah desa yg melontarkan bahwa mereka tidak dimintai kerja sama oleh dinas sosial dalam melakukan kebijakan labelisasi. Selama ini penerima PKH datanya diambil dari BPS.

Padahal peran pemerintah desa sangat diperlukan, khususnya terkait penyaringan data masyarakat yg layak menerima bantuan dan tidak. Oleh karena itu, ketika ada kesalahan dalam sasaran yang perlu dievaluasi terkait hal ini adalah pihak pemerintah desa dalam penyaringan data penduduk yg menentukan keberhakan tidaknya menerima bantuan dari pemerintah. Sebalikny, bukan justru penerima bantuan yang disalahkan sepenuhnya yang kemudian menjadi dasar labelisasi dilakukan.

Tanpa persetujuan petugas survei lapangan, orang yang tergolong mampu dan tidak berhak mendapat bantuan pemerintah tidak akan masuk dalam pendataan masyarakat tidak mampu dan yg paling menentukan dalam hal ini adalah petugas survei lapangan. Karenanya, poin yang menjadi akar permasalahan dan patut dipertanyakan adalah bagaimana orang yang sudah sejahtera masuk dalam pendataan penerima bantuan pemerintah?

Tidak diperbolehkannya penggunaan kata keluarga miskin juga merujuk kepada surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No 1902/4/S/HK.05.02105/2019 tertanggal 9 Mei 2019, perihal instruksi pemasangan daftar nama KPM Bantuan Sosial di tempat umum. Apalagi dalam perspektif ilmu pekerjaan sosial dapat menurunkan harkat dan martabat keluarga penerima bantuan dan berpotensi menimbulkan stigma yang membahayakan bagi terciptanya inklusi sosial penerima manfaat.

Inklusi Sosial

Inklusi sosial mampu menangkap bahwa ada sumber ketidaksejahteraan yang sangat lama oleh sebab perbedaan identitas yang akan melahirkan pengucilan terhadap masyarakat itu sendiri. Bagi warga penerima PKH yang telah mampu tetapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri dapat dikenakan Undang-Undang 13 tahun 2011 seperti yang dijelaskan BAB VIII KETENTUAN PIDANA yang berbunyi:
Pasal 42 Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan dasar hukum tersebut sudah cukup jelas bahwa penerima PKH yang masuk dalam kategori keluarga mampu dapat dinyatakan melanggar undang undang dan bisa ditindak pidana. Tindakan yang tepat adalah menindak tegas penyaringan data dari awal. Dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa dalam hal pendataan termasuk juga pemantauan yang berkelanjutan. Kasus ini dapat ditindak tidak sebagaimana mestinya karena dirasa mengesampingkan harkat dan martabat masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Bukan menyelesaikan apa yang menjadi akar permasalahan tapi malah bertindak menciderai kemanusiaan.

Sumber gambar: bisnis.com


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Comments are closed.