Agustus 13, 2020

Menelaah Etika Profesi Jaksa

Bagikan informasi ini

Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika di lingkungan orang Jawa dan sebagainya. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis.

Secara sistematik etika sengaja dibuat berdasarkan prinsip- prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik, refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri begitu pula dengan profesi jaksa yang merupakan salah satu elemen penegak hukum.

Etika Profesi pada Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas ke­jaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negera yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, maka dalam menja­lankan tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas negara. Karena, Presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan.

Jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis yang melakukan penuntutan. Bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukan adanya kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007, tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib :

Pasal 3

1. Menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan per­aturan kedinasan yang berlaku. Jaksa harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini

2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.

4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Seorang jaksa harus berpendirian terhadap dirinya sendiri tanpa gangguan dari orang lain dan tidak boleh takut dengan ancaman seseorang

5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak. Jaksa tidak boleh berpihak kepada salah satu tersangkat karena tersangkat masih ada hubungan dengan jaksa

6. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban.

7. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.

9. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.

10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebe­basan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undang­an dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal.

12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.

13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

14. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Di samping kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan keten­tuan di atas, dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

Pasal 4

1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Dalam hal tersebut jaksa tidak boleh menyalah gunakan pekerjaan tersebut dikarenakan jaksa harus bersikap profesional.

2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam menentukan dasar hukum yang akan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses penangan perkara harus sesuai dengan fakta yuridis yang ada dan tidak boleh melakukan manipulasi atau memutar balikkan fakta yang berakibat melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya didakwakan dan dibuktikan.

3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis. Larangan untuk melakukan penekanan dengan cara mengancam/ manakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lainnya.

4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Upaya untuk meminta dan/atau menerima walaupun tidak ada tindak lanjutnya berupa pemberian atau hadiah merupakan pelanggaran menurut ayat ini. Larangan untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan termasuk bagi keluarga, pada atau dari pihak tertentu dimaksudkan untuk menghindari adanya maksud-maksud tertentu sehingga dapat memengaruhi jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga integritas jaksa.

5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau ke­luarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Seorang jaksa tidak boleh menangani suatu perkara di mana jaksa tersebut memiliki hubungan keluarga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai, hubungan pertemanan dan hubungan pekerjaan di luar menjalankan jabatan sebagai jaksa dengan pihak yang sedang diproses, serta kepentingan finansial yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum yang sedang ditangani oleh jaksa tersebut.

6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apa pun. Jaksa dengan alasan apa pun tidak dibenarkan melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau pelanggaran hak hukumnya.

7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa semata-mata dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, terdapat hal yang tidak perlu diketahui oleh publik karena dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum, untuk itu jaksa tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegakan hukum kepada publik.

8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini. Begitupula dengan jaksa yang harus memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya dan terlebih lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta menjaga martabat profesinya

Tinggalkan Balasan