Indonesia adalah negara hukum yang mana mengutamakan landasan hukum dalam semua aktivitas, yang dinyatakan pada undang-undang pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Kemudian sebenarnya masyarakat, mahasiswa, pelajar harus paham akan hukum tidak mengabaikan begitu saja, disebabkan pengaruh hukum sangat penting di kehidupan kita, karena semua perbuatan dan tindakan berlandaskan hukum di dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya setelah mengetahui aturan hukum maka seseorang akan mengetahui hak, kewajibannya dan tahu apa yang harus ia lakukan ketika dihadapkan pada masalah hukum. Dan ketika seseorang melanggar hukum maka ia harus terkena sanksi, ketika kita memahami akan hukum maka kita juga akan mengetahui akan tujuan dari sebuah hukum yaitu menerapkan kebenaran, kedamaian dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Namun, nyatanya sebaliknya banyak kasus yang kita lihat bersama, sabotase, diskriminasi, pengistimewaan bagi yang di atas dalam menangani kasus. Bisa dikatakan  hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, istilah ini tepat untuk mendeskripsikan kondisi penegak hukum Indonesia. Akan tetapi, menurut aturan hukum ini adalah benar. Masyarakat mengungkapkan, hukum bisa dibeli oleh yang punya jabatan, kekuasaan dan yang memiliki uang berlimpah pasti akan aman dari aturan maupun belenggu sanksi. Sebaliknya, hukum berbeda pada orang yang di bawah seakan hukum dapat untuk dipermainkan.

Cuitan para netizen pun tak habis-habis memberikan kritik dalam beberapa kasus sebagai ungkapan rasa kecewa. Berbagai kritik pedas diarahkan pada penegak hukum untuk menyadarkan akan ketidakadilan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan yang diterapkan. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang mudah ditemukan.

Contohnya, hukum ringkih yang terjadi pada nenek Asyani yang berumur senja didakwa mencuri kayu jati dikenakan Pasal 12 juncto Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara bahkan dijadikan komoditas politik dan menjadi ajang pertunjukkan empati para tokoh berkepentingan (Fauzi, 2015). Adapula Hamdani yang dituduh mencuri sandal bolong divonis hukuman tahanan selama 2 bulan 24 hari. Selanjutnya, kakek Samirin berumur 68 tahun yang merupakan seorang lansia yang memungut sisa getah pohon karet divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Simalungun, langsung dikenakan hukuman seberat-beratnya, kasusnya pun disebabkan beberapa hal bukan untuk memperkaya diri, seperti apa yang dilakukan oleh koruptor yang mereka sudah diberi fasilitas namun, masih tamak hingga melalap yang bukan haknya lagi. Apakah karena miskin hingga rakyat kecil masih kesulitan dalam menggapai keadilan dan langsung dihakakimi seberat-beratnya, lantas dimana kata peri kemanusiaan?

Sedang pejabat yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dapat bebas, proses hukumnya seakan begitu menunda-nunda dan digantung. Masyarakat seakan dihidangkan pertunjukan dari tokoh-tokoh tersebut, dan menjadi mencengangkan disaat ada beberapa sel yang diberi fasilitas layaknya hotel seperti Lapas Porong, Sidoarjo Jawa Timur; Lapas Lubukpakam, Sumatera Utara; Lapas Cipinang, Jakarta Timur; Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur serta Lapas Suka Miskin. Uniknya, sel ini bisa dinikmati oleh para pidana yang mempunyai uang, seperti yang dinyatakan oleh Najwa Shihab dalam unggahannya yang berjudul ‘’pura-pura penjara’’ ia menyatakan bahwa kondisi koruptor ternyata hidup mewah yang seharusnya dihukum seberat-beratnya malah merasakan keistimewaan dan kekhususan. Bukankah tujuan sel agar membuat para pelakunya jera agar tidak melakukan hal yang sama ? Sel juga dibuat tidak senyaman mungkin namun, mengapa ada pula seakan seperti hotel? Apakah memang benar fasilitas sel bisa didapatkan jika membayar sejumlah uang seperti apa yang kita saksikan ?, jika benar, pantas saja pelakunya tidak khawatir untuk merampok uang rakyat karena hukum terlalu lemah. Pantas saja kejahatan tak lekang sampai detik ini.

Padahal, semua kasus tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat kita. Korupsi terus menjadi hal yang sulit diberantas apalagi di saat ini pandemi masih berlanjut. Bahkan beberapa elit politik seperti Juliari Batubara serta tokoh-tokoh lain, sanggup mengkorupsi dana bansos untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, kasus ini terkuak pada akhir tahun 2020 (Lidyana, 2020).

Kondisi seperti ini sangat memalukan tanah air apalagi negara sudah banyak berutang dengan negara asing. Pada tahun 2020 saja negara telah menarik pinjaman dari Jerman senilai 550 juta euro Eropa, atau setara Rp9,1 triliun, pinjaman dilakukan pada Jumat 14 november 2020 (cnnindonesia, 2020). Utang Indonesia tahun pertahun menaik. Jumlahnya, tumpukan utang saat masa pandemi mencapai RP 6.000 Triliun. Begitu pun masih ada yang mengkorupsi milyaran uang. Ini sangat berpengaruhi pada demokrasi Indonesia, disaat hukum tidak memperjerat pelakunya dengan semestinya tentu saja kasus ini terus terjadi lagi dan lagi.

Kegagalan dalam mewujudkan keadilan melalui hukum menjadikan salah satu masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintah agar kata dari adil tidak tumbang bagi masyarakat di bawah dan dapat melakukan hukum semestinya meskipun mereka adalah elit politik (pramudia, 2019). Jika situasi dan kondisi ini tidak dapat diatasi tentu saja kata adil hanyalah sekadar topeng dan ini dapat menjatuhkan wibawa hukum dihadapan masyarakat.

Ketidakadilan juga begitu tampak berat sebelah dalam menghukum rakyat, salah satunya ialah  mengkritik. Saat ini netizen dihadapi atas tanggapan dari bapak Presiden Joko Widodo yang meminta agar masyarakat lebih aktif lagi untuk memberikan kritik masukannya untuk pemerintah. Lantas, pernyataan ini diperkuat oleh Pramono bahwa pemerintah butuh kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah pemerintah akan memperbaiki cara kerja lebih tepat, ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan UU ITE ini yang memuat pasal yang akan menghambat seseorang untuk berekspresi, berpendapat, mengkritik akan sesuatu ? Banyak kasus yang kita temui beberapa orang berpendapat tetapi langsung dihadapi dengan hukum. Sikap ini memperlihatkan anti kritik represif pengguasa menjadi bukti ketidakadilan yaitu terkekangnya seseorang untuk bersuara, membelenggu kemerdekaan berpendapat, menghimpit seseorang yang kristis. Pantas saja pasal ini dikatakan pasal karet.

Maka tak heran jika ada yang meragukan eksistensi hukum, contohnya Ahmad Dhani berpendapat di akun twitter dan ini menjadi kasus yang menjeratnya dengan pasal ujaran kebecian yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Lalu komedian Bintang Emon mengkritisi kasus Novel Baswedan pada videonya dari unggahannya tersebut ia diserang dan difitnah. Apakah ini untuk membungkam seseorang yang kritis ?

Lalu berbeda dengan Victor Laiskodat, Ade Armando, Abu Janda yang melakukan ujaran kebencian namun tak satupun yang dianggap melanggar hukum. Lalu timbul pertanyaan bagaimana cara mengkritik yang benar versi bapak presiden yang terhormat agar tidak terjerat hukum ketika menyampaikan kritik dan masukan di sosial media karena begitu sering kasus ini mengancam beberapa orang dengan alih kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian.

Kemudian kasus remaja, hukumnya dihindari bahkan hal ini mengundang aksi kekerasan yang kontra produktif  dengan contohnya bullying fisik, pengeroyokan dan perkelahian. Adapun saat ini kita lihat dalam kasus yang terjadi pada pidana anak cenderung kearah hukum progresif, sanksinya diupayakan tidak dipenjara/menghindari pemenjaraan jadi korban dan pelaku dipertemukan berdiskusi dan saling meminta maaf. Alhasil hanya membayar rugi saja, sehingga dalam benak para remaja mereka dapat melakukan apapun seperti saat ini gencarnya kasus kekerasan antar pelajar, karena anak di bawah umur tidak ada sanksi apapun sehingga mereka bebas. Meskipun itu kekerasaan jika pihak keamanan hanya mendamaikan melakukan mediasi dengan memanggil orang tua lalu kemudian membuat surat pernyataan untuk berdamai. Namun ini kurang efektif di mana tidak ada rasa kapok, hingga kita melihat kejadian ini berulang kali dalam beberapa tahun ini disebabkan tidak adanya peraturan yang ketat agar para remaja berpikir secara rasional untuk bertindak.

Semoga kedepannya penegak hukum lebih adil lagi dalam menetapkan hukum, tidak memihak dan dapat memutuskan suatu perkara dengan semestinya dan kami rakyat biasa juga meminta agar pendapat kami dapat didengarkan tanpa ada rasa takut akan ancaman dari beberapa pihak.

Bibliography

Azanella, L. A. (2020, januari 18). Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum yang Sempat Menimpa Lansia. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all

cnnindonesia, T. (2020, november 21). Indonesia Tarik Utang Rp9,1 Triliun dari Jerman untuk Covid. Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201121184522-78-572799/indonesia-tarik-utang-rp91-triliun-dari-jerman-untuk-covid

Fauzi, A. (2015, maret 19). Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih. Retrieved from mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/opini/1597/nenek-asyani-dan-hukum-yang-ringkih

Halim, D. (2021, januari 5). Pertama pada 2021, Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Korupsi Rp 22,45 Miliar. Retrieved from kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/11551321/pertama-pada-2021-kejaksaan-tangkap-buronan-kasus-korupsi-rp-2245-miliar

Lidyana, V. (2020, desember 31). Geger di Akhir Tahun, Korupsi Bansos Corona Terkuak. Retrieved from detikFinance: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5316714/geger-di-akhir-tahun-korupsi-bansos-corona-terkuak

Pramudia, T. (2019, february 28). Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Retrieved from kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/tedaypramudia/5c775788aeebe15c304fe44c/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=2


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Khairunnisa, lahir di Langkat, Sumatera Utara. Saat ini ia masih melanjutkan studi di prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Langsa. la juga aktif di dunia kepenulisan dan saat ini ia memfokuskan diri untuk menerbitkan beberapa buku motivasi.

3 Komentar

Leave A Reply