Media Massa: Antara Regulasi dan Privatisasi



Media Massa dan Perjalanannya

Gerakan reformasi tahun 1998 telah membuka semua bentuk pemasungan ekspresi. Hak bersuara dan mengemukakan pendapat terbebaskan dari semua belenggu pembungkaman yang konon bisa berujung pada ketiadaan. Pasca reformasi, suasana demokrasi mulai tertata ulang dalam semangat pembangunan yang berkelanjutan dan kontekstual. Benih-benih perubahan mulai nampak ketika argumentasi, pandangan, dan pendapat konstruktif menemui muara kebebasannya lewat publikasi media massa. Media massa pun mengambil peran strategis dalam mendorong dan mengiringi langkah masyarakat menuju sebuah inisiasi kemajuan peradaban secara kolektif. Bukan tanpa sebab, tawaran demokrasi akan jamuan kebebasan yang bertanggungjawab menjadi hasrat ekspresif media massa untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi.

Eksistensi media massa yang dinamis tentunya berpengaruh pada kredibilitas dan integritas pola pikir sebuah masyarakat. McQuail (1994) dalam bukunya Teori Komunikasi Massa :Suatu Pengantar, mendefinisikan media massa sebagai sumber dominan bagi individu dan masyarakat untuk memperoleh gambar dan citra realitas sosial. Menurutnya, media massa memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat lewat penyuguhan nilai-nilai dan penilaian normatif yang termanifestasi dalam berbagai pemberitaan dan acara hiburannya. Hal tersebut senada dengan pandangan McLuhan dan Fiore (1967) dalam bukunya “The Medium is The Massage”, yang menyatakan bahwa secara sadar maupun tidak, media massa berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku masyarakat secara luas secara responsif melalui proses pemberitaannya. Menurut keduanya, dampak positif dan negatif yang timbul dari publikasi media massa yang berisi konstruksi sosial secara tidak langsung akan membentuk opini publik. Oleh karena itu, dalam proses pengawasan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan berupaya menjaga objektivitas dan integritas sebuah media massa lewat UU regulasi media.

Media Massa: Antara Regulasi Dan Privatisasi

Regulasi media di Indonesia terdiri atas dua bingkai besar, yakni UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dua regulasi tersebut menjadi lorong pijakan media massa dalam melakukan kegiatan jurnalistik sebagai sebuah sistem besar. Sistem tersebut terdiri atas berbagai pihak yang turut andil dalam proses pemberitaan dan publikasi, yakni pekerja media (wartawan), pemilik media (pengusaha), audiens (masyarakat), pemerintah (regulator) dan stake holder lainnya. Oleh karena itu, dalam menunjang dan meningkatkan profesionalitas, integritas, dan objektivitas media massa sebagai sebuah sistem, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjabarkan lagi regulasi media ke dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai proses batas pembuatan program siaran serta Penyiaran Standar Program (PSP) sebagai batas program siaran dalam penyiaran.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara tegas menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Tentunya, melalui pasal tersebut, pembungkaman dan pembredelan pers dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam berekspresi. Di lain pihak, penjabaran KEJ lebih menekankan profesionalitas, integritas, dan objektivitas para pekerja media. Misalnya, wartawan harus bersikap independen dalam menghasilkan berita yang akurat, berimbang, objektif, dan selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Selain itu, proses pemberitaan harus mampu mendiskreditkan unsur SARA, prasangka, stereotipe negatif, dan diskriminasi. Senada dengan hal itu, P3 dan SPS dalam dunia penyiaran pun sangat menitikberatkan integritas dan objektivitas sebuah siaran lewat penayangan dan penyiaran acara yang substantif, edukatif, dan berkualitas. Semua konten regulasi tersebut berguna agar dampak yang timbul dari pemberitaan dan penyiaran bisa tersaring secara baik dan efektif guna meminimalisir efek negatif bagi masyarakat.

Dalam proses perkembangannya, media massa pun mengalami berbagai disorientasi, sehingga tanpa sadar atau disadari, media massa terjebak pada prinsip regulatif dan atau penyimpangan tak kasat mata terhadap regulasi media itu sendiri. Seumpana gagal mendefinisikan jati diri antara harapan dan kenyataan, media massa seakan terbawa hangut ke dalam arus minus nurani. Artinya, integritas menjadi pertaruhan ketika kebutuhan media berjalan terbalik dengan tuntutan regulasi. Alhasil, UU Pers dan Penyiaran seakan menjadi pajangan yang sewaktu-waktu bisa ditolerir demi pencapaian kepentingan korporasi.

Ibrahim (2011) dalam bukunya Kritik Budaya Komunikasi menggambarkan dua corak budaya media yang sangat menonjol, yakni corak budaya media massa yang berpusat pada media massa itu sendiri dan corak budaya yang berpusat pada publik. Corak budaya yang berpusat pada media massa itu sendiri pada dasarnya berlandaskan pada entitas bisnis dan profit semata sehingga logika komersialisme dan komodifikasi berita menjadi paradigma dan cara berpikir para pelaku media massa. Sedangkan corak budaya media massa yang berpusat pada publik adalah sebuah entitas ideal yang menjadikan media massa sebagai kekuatan penting dalam pembentukan lingkungan hidup, pemerintahan dan politik yang sehat.

Dalam sebuah kontestasi politik misalnya, corak budaya yang berpusat pada media massa adalah stimulus utama dalam pendistorsian proses demokratisasi. Bagaimana tidak? Logika yang akan dibangun pasti akan sulit menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan profit korporasi. Hal tersebut terjadi karena adanya indikasi monopoli pemilik media yang melakukan konglomerasi media. Dalam kondisi tersebut terdapat dua aktor utama yang ikut berpartisipasi dalam dunia jurnalisme, yakni politisi dan “pedagang”. Politisi akan mengendalikan pers dengan merekayasa hukum dan intimidasi, sedangkan pedagang mengendalikan pers dengan memanfaatkan kepemilikan modal atau saham untuk mengontrol isi media atau mengancam “wartawan yang nakal”.

Berangkat realitas tersebut, secara otomatis ada dua tekanan utama pemberitaan, yakni; tekanan berita pada orang atau pribadi (person centered-reporting) dan tekanan berita pada peristiwa (event centered-reporting). Menurut Ibrahim, dalam setiap interaksi antara politik dan media terdapat sebuah orientasi dasar jurnalistik yang lebih merujuk pada “orang” ketimbang “peristiwa atau fakta”. Hal tersebut bisa terjadi karena berita adalah sebuah konstruksi sosial yang melibatkan pelbagai relasi kepentingan yang berlangsung dalam ruang pemberitaan. Di sinilah kadang ideologi dan preferensi jurnalis tidak hanya bekerja sendiri tetapi juga terlibat dalam pusaran kepentingan modal dan komersil yang ikut menentukan arah redaksi pemberitaan. Dengan kata lain, jika meminjam istilah Dhakidae (dalam Ibrahim, 2011), media massa atau pers bisa pada akhirnya disebut kapital memproduksi jurnalisme yang pada gilirannya menjadi jurnalisme penghasil kapital.

Media Massa dan Harapan terhadap Regulasi

Pelanggaran terhadap UU Pers dan Penyiaran selalu terjadi secara terang-terangan di dunia jurnalisme. Anehnya, pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem media massa tidak merasa janggal, tetapi justru terus mendukung demi peningkatan profit dan kepentingan segelintir orang. Jika dahulu ada pernyataan bahwa “siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia”, maka tesis tersebut sekarang terbantahkan dengan pernyataan “siapa yang menguasai media maka dia akan menguasi dunia”. Inilah realitas kehidupan hukum di Indonesia. Regulasi bisa hanya dianggap sebagai sebuah komiditi yang diperdagangkan ketimbang dijunjung tinggi sebagai panglima tertinggi yang memperjuangkan kepentingan bersama. Jikalau dalam situasi kekinian negeri ini terpampang jelas tindak pelanggaran yang gamblang tanpa adanya gerakan preventif yang masif, maka mau dibawa kemana mimpi besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Media massa sejatinya harus berkiblat pada teori tanggung jawab sosial pers. Menurut Effendy (dalam Bungin, 2009, Sosiologi Komunikasi), teori tanggung jawab sosial pers meyakini bahwa setiap orang memiliki segala sesuatu yang penting untuk diungkapkan sehingga harus diberikan hak dalam sebuah forum. Jika dalam proses pemenuhan hak tersebut media massa tidak mampu memberi ruang maka harus ada pihak yang memaksa. Dalam hal ini, media massa harus dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik profesioonal, dan badan pengawas. Media massa harus berpijak pada kepentingan bersama dalam membantu masyarakat secara edukatif. Dengan kata lain, dalam kondisi kehidupan demokrasi dan ruang publik yang tidak sehat atau kondisi masyarakat luas yang belum matang secara integral misalnya, peran media amat dibutuhkan sebagai bagian dari proses pembelajaran masyarakat dalam kerangka hukum dan demokrasi.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Mario Djegho lahir di Denpasar pada 21 Agustus 1995. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekarang berdomisili dan bekerja di Kota Kupang, NTT.

Tinggalkan Balasan