Masyarakat Miskin Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Hukum dirasa menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat kalangan kurang mampu. Di samping hukum yang lazim dengan ragam masalah yang rumit, ongkos untuk mendapatkan jasa bantuan hukum terbilang cukup mahal. Karena profesi advokat sebagai pemberi jasa hukum memerlukan pendidikan dan keahlian khusus, bayarannya pun juga tidak main-main. Tidak heran jika banyak masyarakat masih berpikir dua kali ketika hendak meminta  pelayanan hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Lalu, bagaimana cara mereka untuk membayar biaya untuk mendapatkan jasa hukum?

Konstitusi Indonesia telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, konstitusi turut mengatur hak asasi manusia berikut upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas mendapatkan pelayanan hukum. Pasal 28D UUD 1945 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ini berarti bahwa sudah seharusnya siapa saja berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa memandang derajat dan stigma akan hukum itu mahal perlu diluruskan kembali.

Atas dasar itu, negara memberikan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara gratis diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dari peraturan-peraturan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa ada 3 cara untuk mendapatkan Bantuan Hukum dalam sistem hukum Indonesia, yakni Legal Aid, Pro Bono, serta Prodeo.


LEGAL AID

Legal Aid atau Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2011, pemberian bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi bidang keperdataan,pidana, dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Pelayanan bantuan hukumnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2011, Pemberian Bantuan Hukum secara cuma cuma ini diselenggarakan oleh Menteri. Untuk pelaksanaannya sendiri, diatur pada pasal 8 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Syarat  Pemberi Bantuan Hukum selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2011. Syarat yang dimaksud adalah :

  1. Berbadan hukum ;
  2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini ;
  3. Memiliki kantor atau sekretariat tetap ;
  4. Memiliki pengurus ; dan
  5. Memiliki program bantuan hukum.

Jika diamati, Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma ini dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi-organisasi lainnya yang berbadan hukum yang pelaksanaannya diawasi oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Adapun kualifikasi syarat orang yang berhak memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma ini diatur dalam Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

  1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum ;
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara ; dan
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Permohonan dapat diajukan secara lisan apabila pemohon tidak mampu mengajukan secara tertulis.


PRO BONO

Istilah Pro Bono hampir serupa dengan Legal Aid, yakni pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Yang menjadi pembeda adalah tujuan diberikannya Bantuan Hukum tersebut. Menurut Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) “Rumah Bersama Advokat”, Luhut M.P. Pangaribuan menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah. Sementara, Pro Bono berasal dari value system para advokat yang harus menjaga kehormatan profesinya itu.

Pro Bono diatur dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Menurut Pasal 22, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk pelaksanaannya, lebih lanjut dijelaskan dalam PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Untuk pemberian pelayanan bantuan hukum serta kualifikasi syarat orang yang berhak memperoleh Bantuan Hukum sama dengan UU No. 16 Tahun 2011.

Namun, disini Pemberi Pro Bono atau bantuan hukum gratis lebih ditekankan kepada advokat sebagai wujud pelaksanaan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 serta sebagai pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.


PRODEO

Prodeo adalah pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Dijelaskan dalam Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pelayanan yang diberikan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2014, pihak tidak mampu dapat membuktikan dirinya tidak mampu dengan menunjukkan :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember