Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU No. 11 Tahun 2020 mengubah sebagian besar ketentuan ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab, 186 pasal, dengan 1.187 halaman. Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kala pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan ketentuan ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja. Keadaan ini menarik untuk dicermati, khususnya mengenai PHK dan pesangon.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 UU Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Berikut adalah perubahan ketentuan mengenai PHK pada UU Cipta Kerja:

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

1. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Huruf C terdapat ketentuan tambahan yaitu hubungan kerja berakhir karena selesainya pekerjaan tertentu. Hal ini menyebabkan pekerja/buruh dapat dilakukan PHK walaupun masih dalam hubungan kerja atau PKWT belum berakhir apabila pekerjaan yang diamanatkan sudah selesai.

Pasal 61

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

a. Pekerja buruh meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;

d. adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya Pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak Pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha Baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak Pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal Dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri Perjanjian kerja setelah merundingkan dengan Pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

2. Alasan PHK

Terdapat perbedaan antara UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan yaitu mengenai tidak harus ditutupnya perusahaan untuk dapat melakukan PHK dan adanya alasan internal perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar melakukan PHK.

Berdasarkan Pasal 154A Ayat (1) Huruf (B) UU Cipta Kerja perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Sementara berdasarkan Pasal 154A Ayat (2) menyatakan bahwa PHK dapat ditetapkan dengan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. PHK karena Sakit

Berdasarkan UU Cipta Kerja pada Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dihapus sehingga PHK karena sakit melampaui 12 bulan tidak lagi mendapatkan kompensasi 2 kali ketentuan melainkan hanya 1 kali ketentuan.

Selain masalah PHK terdapat pula mengenai ketentuan pesangon. Pesangon  berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 2000 dapat diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah beberapa perubahan mengenai pesangon pada UU Cipta Kerja:

KETENTUAN PESANGON

1. Perhitungan Pesangon

Berbeda dengan UU Ketenagakerjaan yang mengamanatkan perhitungan pesangon 32 kali dari upah, berdasarkan UU Cipta Kerja perhitungan pesangon terdiri dari 19 kali upah dan 6 kali dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP merupakan bagian dari program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal 156 Ayat (2)

Uang Pesangon

a.masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Uang Penghargaan Masa Kerja

a.masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah

2. Hak Pergantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan

Hak pergantian perumahan, pengobatan, dan perawatan dalam yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan menjadi hilang.  Hal ini karena berdasarkan UU Cipta Kerja Pasal 156 Ayat (4) Huruf (C) dihapus sehingga hak pekerja berupa pergantian perumahan, pengobatan, dan perawatan yang sebelumnya ditetapkan 15 persen dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat menjadi hilang.

3. Kompensasi PHK Akibat Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan, atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan

Berdasarkan UU Cipta Kerja pekerja/buruh tidak lagi berhak atas kompensasi sebesar 2 kali ketentuan apabila perusahaan melakukan PHK atas perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Hal ini karena Pasal 163 dalam UU Ketenagakerjaan dihapus sehingga pekerja/buruh tidak lagi mendapat kompensasi.

4. Kompensasi PHK Akibat Efisiensi

Pekerja/Buruh yang di PHK karena efisiensi perusahaan tidak lagi berhak memperoleh kompensasi sebesar 3 kali ketentuan melainkan hanya 1 kali ketentuan karena berdasarkan Pasal 164 UU Ketenagakerjaan dihapus dalam UU Cipta Kerja.

5. Kompensasi Pekerja/Buruh Meninggal Dunia

Pekerja/Buruh yang meninggal dunia maka ahli waris tidak lagi diberikan sejumlah uang sejumlah 2 kali ketentuan melainkan hanya 1 kali ketentuan. Hal ini karena menurut UU Cipta Kerja,  Pasal 166 UU Ketenagakerjaan telah dihapuskan.

6. Kompensasi PHK Usia Pensiun

Dihapusnya Pasal 167 UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja mengakibatkan PHK yang dilakukan karena Pekerja/Buruh telah memasuki usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha tidak lagi wajib memberikan kompensasi sebesar 2 kali ketentuan melainkan hanya 1 kali ketentuan.

Share.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Leave A Reply