Pada Minggu, 1 Agustus 2019, mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (UNAIR) diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh salah satu komunitas hukum baru di Indonesia, yaitu Kawan Hukum. Kegiatan ini merupakan kegiatan seminar sekaligus launching dari Kawan Hukum. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kawan Hukum yang bekerjasama dengan Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Jawa Timur. Dalam kegiatan kalini Kawan Hukum dengan KY mengajak generasi millenial untuk memahami pentingnya peradilan bersih dalam kegiatan “Temu Sobat KY, Generasi Y dan Z Wajib ‘Ngerti’ Peradilan Bersih” di D’Map Angkringan Surabaya. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh beragam kalangan masyarakat mulai dari dosen, aktivis, advokat hingga mahasiswa PTN dan PTS semua prodi se-Surabaya.
Pada awal kegiatan dibuka dengan seminar dengan narasumber Haidar Adam, selaku dosen FH UNAIR, Dizar Al Farizi selaku Koordinator Penghubung KY Jatim, dan Muhammad Bahrul Ulum, selaku founder Komunitas Hukum. Al Farizi dalam kesempatan tersebut memaparkan urgensi peradilan bersih di era digital.. Lebih lanjut, menurut Dizar, generasi muda harus mempunyai kreatifitas dan inovasi dengan tetap berpedoman pada norma dan etika. Apabila hanya pintar dalam menghafal pasal-pasal saja maka robot jauh lebih pintar. Setelah itu dilanjutkan dengan Haidar Adam yang menyampaikan peran penting perguruan tinggi dalam mewujudkan peradilan bersih.
Unsur negara demokratis yang penting salah satunya adalah pemisahan kekuasaan. “Kontrol atau pengawasan diperlukan karena pada hakikatnya manusia itu punya kecenderungan jahat. Terlebih manusia yang mempunyai kekuasaan, karena kekuasaan itu cenderung korup seperti pendapat Lord Acton,” tegas Haidar. Menurut Haidar, peran perguruan tinggi khususnya mahasiswa adalah mendiskusikan problem sosial dan hukum kemudian dirumuskan solusinya dalam kelas. Sementara itu, pendiri Kawan Hukum Indonesia M. Bahrul Ulum menjelaskan, bahwa bidang yudikatif tidak pernah diminati oleh pemerintah sejak awal. Maka satu-satunya cara untuk memperbaiki wajah hukum Indonesia adalah reformasi pendidikan hukum.
