Disela mengerjakan skripsi, hampir setiap hari saya sempatkan untuk membaca, mendengarkan ataupun menonton berita-berita seputar hukum yang sedang trending. Karena saya kuliah hukum, jadi saya rasa menjadi sebuah kewajiban untuk tetap mengikuti isu-isu hukum terkini sembari berkomentar dalam hati “oh gini to kasusnya, harusnya sih begini dan begitu” seolah bersikap seperti pakar hukum yang senantiasa menyampaikan analisisnya.

Beberapa waktu terakhir memang ada banyak isu hukum yang cukup menarik untuk diikuti. Mulai dari kasus yang skalanya Internasional seperti kasus kudeta militer di Myanmar, kasus skala lokal seperti ditangkapnya pendiri Pasar Muamalah di Depok karena diduga melanggar UU Mata Uang karena mempergunakan dinar dan dirham untuk bertransaksi. Hingga yang skalanya rumah tangga seperti kasus perceraian selebgram yang viral akhir-akhir ini.

Tetapi, di antara sekian kasus yang menarik tersebut saya merasa ada satu kasus yang nggak kalah menariknya yaitu kasus sepasang suami-istri yang mengembalikan ponsel hilang ke Polsek, malah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. Bagi anda yang tertarik dengan isi press conference nya bisa tonton disini. Kalau dari yang saya telusuri di berbagai media, kronologi bermula saat Siti Nuraisyah menemukan ponsel tanpa pemilik saat sedang berbelanja (Sabtu,26 Desember 2020).

Dengan maksud menunggu sang pemilik atau setidaknya orang yang mengenalnya menelpon. Karena nggak ada yang menelpon, dibawalah ponsel tersebut pulang dan beberapa hari kemudian ada yang menelpon. Nah, yang menelepon tersebut malah menuduh bu Siti ini mencuri ponsel tersebut dan saat bu Siti meminta nomor pemilik ponsel, malah diarahkan ke pihak lain yang ternyata seorang polisi.

Bersama suaminya, bu Siti berniat mengembalikan ponsel tersebut ke Polsek Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sesaat setelah sampai di Polsek, keduanya langsung diminta keterangan dan setelanya keduanya langsung ditahan. Parahnya keduanya diminta membayar uang sebesar 35 juta, 20 juta untuk biaya perdamaian dan 15 juta unutk pencabutan laporan. Saya hanya bisa menghela nafas panjang sembari mengeleng-gelengkan kepala. Dalam pikiran ini, rasanya perlu untuk menuangkan rasa kesal salah penafisran mengenai tindak pidana pencurian.

Apa itu tindak pidana pencurian?

Jika ditanya apa itu pencurian menurut hukum Indonesia? tentu harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pasal tersebut telah diatur secara jelas bahwa yang dimaksud dengan pencurian ialah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Terdapat dua unsur penting yang harus dibuktikan secara jelas sebelum setidaknya menduga atau menuduh seseorang telah mencuri, yaitu unsur “mengambil suatu barang, baik sebagian maupun seluruhnya yang merupakan kepunyaan orang lain” dan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Unsur pertama memiliki makna yaitu kalau seseorang mengambil barang yang bukan miliknya, mau itu semuanya atau sebagian saja. Semisal ada sepasang sepatu dan seseorang hanya mengambil sebelah kanan nya saja. Maka tindakan tersebut sudah memenuhi unsur pertama.

Nah, unsur kedua nggak kalah pentingnya ialah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Semisal tindakan mengambil sebelah sepatu di atas ternyata dilakukan si pelaku karena sepatu sebelah kanannya mirip dengan miliknya. Padahal jelas sepatu sebelah kanan tersebut bukan miliknya yang sekaligus bukan haknya. Maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dari perumpanaan di atas, semisal seseorang mengambil sepatu sebelah kanan dan kepergok yang punya. Apakah bisa langsung ditudu mencuri? Tidak semudah itu ferguso, harus dibuktikan bahwa ia memang berniat untuk memilikinya. Bisa jadi sepatu itu diambil karena si orang tersebut mau membersihkan sepatunya bukan? Makanya niat jahat dalam hukum pidana itu sangat penting. Namanya saja kejahatan kan?

Dalam kasus bu Siti dan suaminya ini, secara jelas dituturkan kalau mereka hendak mengembalikannya dan menunggu si pemilik menelpon dulu. Sebuah tindakan yang sangat logis, karena ponsel sekarang begitu penting jadi kalau sudah sadar hilang. Ya, reaksi pertamanya menelpon nomornya dulu. Nggak ada yang salah menurut saya disini, bahkan keduanya menunggu seminggu lebih hanya sekedar menanti sang pemilik menghubungi.

Lah kok malah dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan pencurian? Absurd-nya lagi oknum Polsek tersebut memeras keduanya dengan biaya yang barangkali 20x lipat lebih mahal dari harga ponsel yang ditemukan. Sungguh pusing saya melihat praktek yang rasanya menjamur dimana-mana ini. Pertama, memang bu Siti dan suaminya memenuhi unsur pertama karena ponsel yang ditemukan bukan milik mereka. Tapi, jangan lupakan unsur keduanya dong, mereka dengan penuh kesadaran berniat mengembalikan ponsel tersebut.

Kedua, logika mendamaikan disini tidak kalah anehnya. Apa yang perlu didamaikan kalau memang pihak bu Siti dan suaminya tidak ada niatan mencuri ? karena keduanya jelas tidak memilki niat jahat yang menjadi syarat adanya sebuah tindak pidana. Jadi kesimpulan saya, tolong para aparat di mana pun anda berada, benahi karakter kalian sebagai penegak hukum sekaligus pelayan masyarakat. Jangan justru melestarikan budaya korupsi semacam ini.  Sementara itu untuk yang lain, jangan sembarangan menuduh karena proses hukum itu tidak sederhana dan bahkan sejak dilaporkan sudah mengurangi hak asasi si terlapor, apalagi kalau laporannya salah, kan ?

Share.

Mahasiswa hukum semester akhir FH UII yang suka diskusi seputar hukum pidana dan perkembangannya. Pernah belajar dan berproses di Study Club Criminal Law Discussion FH UII.

Leave A Reply