September 20, 2020

Lockdown dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah

Seperti yang telah diketahui bersama, saat ini dunia sedang terguncang akibat COVID-19. Virus yang awalnya berasal dari Wuhan, Tiongkok ini sekarang sudah menyebar ke seluruh belahan dunia sehingga disebut dengan pandemi. Sama dengan negara lainnya, Indonesia juga terpapar dengan COVID-19. Kian hari jumlah orang terkonfirmasi virus ini kian bertambah. Seperti data yang dikutip dari Line Today, hingga 31 Maret 2020 jumlah orang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 1528 orang dengan jumlah orang yang sembuh sebanyak 81 orang, dan yang meninggal sebanyak 136 orang.

Beberapa langkah preventif telah diambil oleh pemerintah guna mencegah semakin berkembang dan menyebarnya virus ini. Semakin maraknya penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah diwajibkan harus mengambil langkah yang tepat dalam memberantas penyebaran virus ini. Pemerintah RI dituntut untuk mengikuti langkah sejumlah negara yang terpapar COVID-19 dengan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown.

Saat lockdown, warga tidak diizinkan keluar masuk daerah/gedung tertentu karena sebuah keadaan darurat. Tercatat ada beberapa negara yang menerapkan lockdown bagi masyarakatnya yakni China, Italia, Polandia, Spanyol, Denmark, Filipina (Manila), Lebanon, Malaysia, dan masih banyak negara lainnya.

Dalam hal penerapan lockdown, Jokowi, selaku Presiden RI menolak dengan tegas penerapan lockdown di Indonesia. Menurutnya, lockdown tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Indonesia cukup menerapkan social and physical distancing. Apabila dilakukan dengan disiplin, pemerintah yakin dapat mengatasi penyebaran virus yang mematikan ini.

Di hadapan para gubernur, Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan lockdown merupakan urusan pemerintah pusat, bukan urusan daerah. Akan tetapi, dengan semakin masifnya penyebaran virus ini, ada beberapa daerah yang tetap saja ngeyel dengan peringatan dari Jokowi, diantaranya Tegal, Tasikmalaya, Papua, Makassar, dan Ciamis yang sudah menerapkan local lockdown.

Lantas, apakah benar lockdown merupakan urusan pemerintah pusat, bukan urusan pemerintah daerah? Selengkapnya akan di bahas dalam artikel ini secara lebih mendalam.

Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan lockdown yang diambil oleh beberapa daerah di Indonesia, sedikit banyak perlu diketahui bersama bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan (Bab IV), disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut  adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 9 ayat (2)) di antaranya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama (Pasal 10 ayat (1)). Urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (Pasal 9) baik yang berkaitan dengan palayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial (Pasal 12).

Maupun, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan lain lain yang bisa dilihat lebih lanjut dalam (Pasal 12 ayat (2). Sementara untuk urusan pemerintahan umum adalah urusna yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Apabila kita kaitkan dengan COVID-19 yang penyebarannya semakin masif ini, maka jelaslah bahwa wewenang untuk membuat kebijakan ataupun langkah-langkah lainnya yang berkaitan dengan COVID-19 ini sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat (absolut), sebab sebagai akibat pendeklarasian COVID-19 ini sebagai pandemik nasional, dan tentunya akibat dari virus ini tidak menyentuh beberapa daerah saja, akan tetapi seluruh daeerah di Indonesia yang terkena dampaknya.

Oleh sebab itu, benarlah bahwa Jokowi dalam pidatonya di Istana Kepresidenan, 16 Maret 2020 menekankan dengan jelas bahwa kebijakan lockdown  adalah murni sepenuhnya urusan pemerintah pusat dan bukan daerah.

Selain itu, apabila kita telaah lebih lanjut ketentuan pasal 17 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 yang berbunyi “Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria  yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Dalam hal ini tentunya dengan himbauan dari pemerintah pusat untuk hanya melakukan social distancing dengan pembatasan pergerakan. Pembatasan tersebut misalnya aktivitas ke luar rumah, berkumpul bersama keluarga di rumah, tidak pulang kampung, tidak berpergian apabila tidak diperlukan, dan sebisa mungkin untuk melakukan segala sesuatu #dirumahaja misalnya bekerja dari rumah sekolah dari rumah, dengan harapan dapat mematikan penyebaran virus ini.

Adalah tepat bahwasanya langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah mengikuti himbauan presiden Jokowi, agar saling bahu membahu mendisplinkan warganya dalam menerapkan social distancing, selain itu juga terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya seperti penyediaan rapid test virus corona, pembagian hand sanitizer, bahkan masker gratis, menjual sembako murah, menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) yang cukup untuk tenaga medis, mengalokasikan dana APBD secara maksimal untuk penanganan virus ini, mengalihfungsikan sejumlah fasilitas daerah seperti wisma atlet, ataupun gedung-gedung pemerintahan untuk digunakan sebagai markas bahkan rumah sakit darurat penanganan COVID-19.

Lantas, untuk beberapa daerah yang sudah menerapkan local lockdown, tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan himbauan dari pemerintah pusat, apalagi dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19).

Hal ini dilakukan sebagai respon pemerintah terhadap penyebaran corona virus yang semakin masif dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Terlebih apabila diteliti lebih lanjut tidak ada penyebutan kata lockdown dalam Peraturan Pemerintah ini. Sesuai apa yang dikatakan di awal, bahwa lagi lagi melalui PP ini pemerintah sekaligus melegalkan untuk lebih mendisiplinkan social distancing melalui upaya hukum yang berkekuatan tetap.

Akan tetapi, sepertinya himbauan presiden ini makin tak didengarkan oleh beberapa daerah, terbukti dengan ditolaknya gagasan mengenai lockdown masih terdapat beberapa daerah yang ngeyel dan masih bersikukuh dengan kebijakan lockdown seperti Kalimantan Timur (local lockdown), Papua (Penutupan Akses), Surakarta (semi-lockdown), Tegal (local lockdown).

Kesimpulan

Upaya pemerintah daerah untuk melakukan lockdown adalah bertentangan dengan himbauan Presiden Jokowi dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. Sebab, melalui himbauan presiden dan PP tersebut, masyarakat hanya diharapkan untuk selalu menjaga jarak dan  melakukan social distancing.

Bukan tidak mungkin, keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk tidak menerapkan lockdown adalah benar adanya. Sebab dengan pola pikir masyarakat Indonesia yang masih mementingkan ego sendiri lockdown tidak mungkin dapat diterapkan dengan lancar, terlebih contohnya dengan himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, masih saja ada yang ngeyel dengan tetap nongkrong di café, pergi ke tempat tempat umum,  menjadi penjual masker dan hand sanitizer dengan keuntungan yang tidak masuk akal, dan melakukan panic buying untuk beberapa keperluan pokok,

Terlebih lagi, dalam PP No. 21 tahun 2020, disebutkan bahwa untuk melakukan pembatasan social berskala besar harus dilakukan dengan cara cara yang berprosedur seperti pengusulan oleh Gubernur/Bupati/Walikota terkait dengan Menteri yang mengerjakan urusan Kesehatan, yang selanjutnya atas izin /persetujuan yang diberikan, barulah kepala daerah dapat  menerapkan pembatasan social berskala besar.

Selain upaya pemerintah yang gencar dalam memberantas penyebaran virus corona ini, terlebih daripada itu, tentunya diperlukan juga kesadaran masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin lagi dalam menerapkan social distancing dan selalu menjaga untuk pembatasan aktivitas, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Karena terlepas dari itu, pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah hanya dapat menjadi fasilitator sarana saja, tanggung jawab sepenuhnya tetap kembali pada individu yang bersangkutan.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sugeng Klinsman
Sugeng Klinsman
25 days ago

Izin Share Ya Kak Tulisannya…