Lingkungan Hidup dalam Pusaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pidato pelantikan Presiden Jokowi menyebutkan lima prioritas pemerintah pada periode kedua kepemimpinanya (2019-2024), yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan prioritas ketiga adalah menyusun omnibus law, yang dijelaskan oleh Presiden sebagai undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa puluhan undang-undang.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada dua omnibus law yang akan disusun, yakni Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Pemberdayaan UMKM. Dalam berbagai kesempatan lainnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa omnibus law diperlukan untuk mempercepat penerbitan regulasi yang mendorong kemudahan investasi.

Omnibus Law dan Lingkungan Hidup

Omnibus law merupakan sebuah undang-undang yang mengatur berbagai macam materi muatan, baik yang saling berkaitan langsung maupun tidak langsung, demi mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi omnibus law umumnya akan sekaligus memperjelas kewenangan dan koordinasi antar instansi, memperbaiki kesalahan atau inkonsistensi peraturan yang sudah ada, atau mengubah peraturan yang tidak kontroversial dan tidak kompleks.

RUU Cipta Kerja memuat perubahan dan penghapusan terkait pasal-pasal yang meregulasi pengelolaan lingkungan sebagai suatu hal yang menjadi tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam menjalankan suatu usaha, tentulah akan menghasilkan limbah dari sisa-sisa produksi. Limbah tersebut berpotensi mengganggu masyarakat dalam menghadapi kehidupan yang layak dari segi lingkungan hidup.

Hak untuk mendapat lingkungan hidup yang layak diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjawab tantangan tersebut dengan meregulasi birokrasi yang mampu melindungi hak setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang layak.

Perubahan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja

RUU Cipta kerja memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan, yang menjadi tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan atau usaha. RUU Cipta kerja mencoba menyederhanakan segala perizinan yang ada dalam melaksanakan kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak pada lingkungan.

Debirokratisasi ini sangatlah dikhawatirkan, menimbulkan banyaknya oknum menyepelekan atau bahkan mencurangi beberapa prosedur yang ada. Prosedur tersebut antara lain seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lingkungan, dan UKL-UPL. Hal ini juga merupakan akibat perubahan sistematika pendekatan berbasis regulasi (license approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) karena pendekatan berbasis regulasi dipandang Pemerintah membebani kegiatan usaha dan membuat proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien.

Izin Lingkungan Tak Lagi Syarat Penerbitan Izin Usaha

Salah satu perubahan yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja adalah penghapusan izin lingkungan. Merujuk pada UU PPLH, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja diganti dengan persetujuan lingkungan. Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam prosesnya, baik kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL disederhanakan. Apabila pada UU PPLH kriteria kegiatan wajib amdal ditentukan kriterianya dengan cukup jelas, RUU Cipta Kerja mengaturnya secara abstrak tanpa kriteria. Penghapusan Izin Lingkungan dalam RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.

Pertama, tanpa izin lingkungan, pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan dan menegakan hukum. Apabila izin lingkungan dihilangkan, birokrasi untuk melakukan pengawasan berpotensi lebih rumit dan tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, izin lingkungan penting untuk memastikan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dikelola secara berkeberlanjutan untuk memastikan keberlangsungan investasi jangka panjang.

Kedua, dihapusnya izin lingkungan akan berdampak pada berkurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Meniadakan izin lingkungan berarti mengurangi kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebuah kegiatan.

Ketiga, dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, aspek pencegahan sangat diutamakan agar tidak terjadi dampak pencemaran dan/atau kerusakan yang membahayakan.

Pendekatan Pembinaan dalam Merespon Pelanggaran

Penegakan hukum menjadi tidak konsisten terhadap penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti tidak taat hukum. Permasalahan lainya seperti adanya pelanggaran yang cukup berat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan, bukan pemberian sanksi. Kelonggaran dalam pelaksanaan sanksi hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis yang berulang berkali kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan.

Hal ini mengakibatkan akan banyak pelanggaran yang terjadi karena kurang tegasnya pemberian sanksi, hanya pembinaan saja. Pelanggaran atas kewajiban lingkungan hidup sangat berpotensi memberi dampak berbahaya bagi lingkungan hidup.

Meniadakan Sanksi Pidana bagi Pelanggaran Izin

Pelanggaran hanya dikenakan sanksi administrasi. Penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin merupakan sesuatu yang keliru karena tidak akan memerikan efek jera dan membuat para pelanggar izin tersebut mengulangi perbuatannya kembali. Saat ini kita telah memiliki UU No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Namun, dalam praktiknya, sekarang banyak pelaku usaha nakal yang masih melanggar UU tersebut dan tidak mengindahkan tentang pencemaran lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, Omnibus Law Cipta Kerja tersebut disahkan, ada potensi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia itu harus dilaksanakan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Membatasi Keterlibatan Masyarakat

Salah satu wacana omnibus law adalah mengubah norma pengumuman kepada masyarakat dari “dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat” menjadi “dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah”. Jika benar demikian, kualitas aturan dan implementasi partisipasi publik akan memburuk.

Pelibatan masyarakat perlu diawali dengan memberikan informasi yang mudah dipahami, sehingga masyarakat mampu mengetahui risiko atau prediksi dampak usaha/kegiatan terhadap kehidupan mereka. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan layak atau tidaknya suatu usaha/kegiatan penting untuk beberapa alasan, yaitu:

  1. Sarana agar keputusan yang dibuat adalah keputusan yang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga memudahkan proses pengawasan, penaatan, dan penegakan hukum.
  2. Menjadi sarana Pendidikan politik agar masyarakat ikut merasa memiliki, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab secara moril atas dampak dari keputusan terkait pembangunan bagi generasi sekarang dan mendatang.
  3. Sarana memperdalam pemahaman membuat kebijakan terhadap masalah actual yang tumbuh di masyarakat.

Pada masa pandemi COVID-19, dibutuhkan peran semua perangkat negara dan masyarakat. Tetapi, pemerintah tetap memilih membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Keadaan ini menuai banyak protes dari masyarakat, tetapi tidak digubris oleh pemerintah.

Jika hal ini terjadi, pemerintah mengalami kelalaian dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat berdampak serius bagi masyarakat tanpa terkecuali. Tindakan pemerintah untuk meningkatkan mutu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam omnibus law adalah:

  1. Pemerintah fokus terhadap penanganan Pandemi COVID-19 dan menyusun omnibus law secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepengtingan termasuk masyarakat yang terdampak dalam proses penyusunan, baik di tingkat pemerintah maupun di DPR, serta terbuka dengan segala pendapat yang disampaikan.
  2. Mengkaji kembali pendekatan berbasis risiko dan memastikan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan.
  3. Mempertahankan izin lingkungan dengan pertimbangan untuk melakukan pengawasan penataan pelaku usaha terhadap peraturan dan standar kualitas lingkungan hidup.
  4. Mempertahankan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran administrasi termasuk pelanggaran izin karena pelaku usaha yang sudah mendapatkan sanksi administrasi tidak patuh atau mengulangi perbuatannya lagi sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat untuk memastikan efek jera.
  5. Tetap mempertahankan dan memperkuat aturan terkait perlibatan masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Dapat disimpulkan bahwa adanya RUU Cipta Kerja menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penurunan mutu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pusaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan yang sebetulnya sebagai pedoman pelaku usaha dalam kegiatab usaha. Sebaliknya, usaha pemerintah yang mencoba menyederhanakan segala bentuk perizinan untuk mendorong pelaku usaha berdampak negatif bagi lingkungan. Para pelaku usaha dapat dengan mudah menyepelekan prosedur dan akibat hukum (sanksi) yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas kepada pemerintah untuk mengatasi hal tersebut sehinhga dapat meningkatkan mutu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam masa sekarang, tindakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah fokus pada penanganan pandemi COVID-19, mengkaji kembali pendekatan berbasis risiko, mempertahankan izin lingkungan, mempertahankan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran administrasi dan mempertahankan perlibatan masyarakat.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.



An undergraduate law student from Diponegoro University who is eager to learn new things and experience.

Tinggalkan Balasan