Salah satu cita-cita Bung Karno terhadap Republik Indonesia sejak pertama kali negara ini berdiri adalah mewujudkan Pancasila ditengah-tengah masyarakat. Pancasila merupakan Ideologi dan dasar negara Indonesia serta menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu kita harus selalu berpegangan pada Pancasila yang adalah prinsip dasar negara Indonesia. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka yang dimana seharusnya lebih baik dari masa ke masa, namun hal itu cukup sulit untuk diwujudkan dikarenakan banyaknya yang masih dilanda kemiskinan, kurangnya Pendidikan, tingginya rasa intoerlan terhadap masyarakat lain yang berbeda Suku Agama Ras dan Antar golongan, serta yang paling penting dan masih sering terjadi adalah korupsi.
Pengertian Korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adalah setiap orang (orang perseorangan atau korporasi) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat serta memberantas tindak pidana korupsi secara adil. Tindakan korupsi pun juga telah melanggar dan melenceng dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang menyebabkan keadaan negara ini bertambah buruk, khususnya dalam aspek hukum dan bernegara. Dalam aspek bernegara tentunya perbuatan korupsi ini merugikan semua pihak serta menimbulkan dampak-dampak dalam segala bidang seperti sektor lingkungan, ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum serta pertahanan dan keamanan.
Kejahatan korupsi di Indonesia selalu bertambah dari tahun ketahun, dimana melibatkan pelaku utamanya adalah pejabat dalam suatu institusi, pengusaha, selain itu para pejabat negara seperti Menteri, Gubernur, dan para penegak hukum banyak yang menjadi pelaku korupsi/koruptor. Faktor umum yang menyebabkan korupsi marak terjadi adalah setiap orang yang melakukannya dikarenakan tingginya gaya hidup yang melampaui dari penghasilan, serakahnya para koruptor terhadap uang dan kekayaan, serta munculnya peluang bagi seseorang atau korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum di Indonesia yang dianggap lemah dan tumpul pun dijadikan para pelaku tersebut menjadi peluang dalam melakukan tindak kejahatan korupsi, dimana yang pada seharusnya hukum menjadi produk dari suatu negara untuk membuat para pelaku jera melainkan menjadi peluang dalam melakukan tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan munculnya para pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokat dan juga Kepolisian. Dimana aparat penegak hukum menerima suap/janji atau hadiah (yang merupakan bentuk dari korupsi) dari para koruptor dengan melobi untuk memeriksa dan memenangkan perkaranya atau meminta para pengegak hukum untuk melakukan sesuatu yang bertentangan atau tidak dilakukan kewajibannya. Sehingga banyak juga para koruptor yang dihukum ringan yang tidak layak dan pantas bahkan lolos dari jeratan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Korupsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi yang sangat merugikan.
Menurut Indonesia Corruption Watch, dengan terbitnya kebijakan yang sebetulnya bertentangan dengan semangat memberatas korupsi seperti kebijakan yang bermasalah, adanya pengesahan produk hukum yang kontroversial, serta dengan merujuk data yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa jumlah penindakan dari adanya tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami penurunan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan tangkap tangan sehingga menyebabkan angka korupsi di negara ini pada tahun 2020 meningkat. Seperti pada kasus suap terkati kepengurusan perkara pailit yang diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Syarifuddin Umar sejumlah Rp 250 juta, kemudian Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Pontianak Heri Kisbandono yang dimana terbukti menyuap Hakim Tipikor Semarang dalam mempengaruhi suatu putusan perkara korupsi, lalu kasus korupsi Rp 132 miliar yang dilakukan oleh Tamin Sukardi terkait dengan proses jual-beli, pengalihan tanah Hak Guna Usaha tanah PT Perkebunan Nusantara II yang dimana ia menyuap hakim yang bernama Merry Purba sejumlah USD 150 ribu agar Tamin dibebaskan dari perkara korupsi pengalihan tanah. Kemudian terdapat kasus suap dimana yang menerima ialah Kasat Narkoba AKP Ramli Polres Bulukumba yang melepas enam tahanan narkotika, selain itu terdapat kasus korupsi Djoko Tjandra yang mengratifikasi dua perwira tinggi Polri yang berkaitan dengan surat jalan palsu, serta penghapusan red notice Djoko Tjandra sejumlah USD 20 ribu.
Korupsi adalah setiap orang (orang perseorangan atau korporasi) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor umum yang menyebabkan korupsi marak terjadi adalah setiap orang yang melakukannya dikarenakan tingginya gaya hidup yang melampaui dari penghasilan, serakahnya para koruptor terhadap uang dan kekayaan, serta munculnya peluang bagi seseorang atau korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Solusi dalam memberantas korupsi salah satunya adalah dari penegakan hukum di Indonesia itu sendiri yang seharusnya diperlukan tindakan bagi aparat penegak hukum serta KPK supaya lebih berani dalam mengadili para koruptor tanpa memandang status/jabatan atau diskriminasi secara tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan memberantas korupsi itu lah cita-cita hukum negara Indonesia dapat pelan-pelan terwujud seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Serta diharapkan penerapan hukum di Indonesia sekarang dan pada masa yang akan datang dapat diterapkan lebih tegas, dan adil.
