Sebelum membahas beberapa hal tentang sebuah definisi “Paralegal”, terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang pentingnya sebuah kebijakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai sebuah terobosan untuk membangun peradaban hukum yang arif dan bijaksana. Sebagaimana kita ketahui terdapat sebuah adagium hukum yang berbunyi “ Fiat Justitia Pereat Mundus” yang artinya bahwa meskipun besok langit akan runtuh sejatinya keadilan haruslah ditegakkan. Maka dari sebuah pijakan adagium tersebut, sebagai orang yang paham akan arti pentingnya hukum, timbulah suatu pertanyaan, pada saat kapan harus memulai dan melaksanakan terwujudnya hukum yang murni dan konsekuen tersebut, pertanyaan itu masih berada dalam angan-angan yang masih belum tertunaikan secara nyata dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia saat ini.

Kemudian apa yang telah penulis sampaikan di awal bahwa definisi “ Paralegal” adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Hal tersebut tercermin dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 yang baru diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2021. Terkait persoalan hukum yang dihadapi masyarakat secara langsung juga menegaskan pentingnya peran pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi mereka yang menghadapi sebuah perkara hukum.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Yage mengatakan bahwa jasa pelaku hukum yang kreatif sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya, oleh karena itu harus dilakukan secara murni dan konsekuen dari apa yang telah dicita-citakan. Paralegal memiliki fungsi yang penting dalam melakukan advokasi hukum atau pendampingan hukum sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum, landasan yang ideal dalam mendukung tugasnya tersebut tercermin dalam konsideran menimbang dalam Permenkumham No 3 Tahun 2021 yang berbunyi “bahwa pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum”.

Jika melihat sejarah kebelakang maka tentunya sebuah proses atau dinamika yang cukup serius bagi kedudukan “ Paralegal”. Dimana pada tahun 2018, kedudukan Paralegal atas suatu kewenangan yang dapat melakukan praktek baik litigasi maupun non-litigasi dipertanyakan oleh sejumlah Advokat pada saat itu, terdapat 18 pemohon yang berprofesi sebagai Advokat melakukan pengujian secara materiil kepada Mahkamah Agung. Pada saat itu Pemohon beranggapan ketika Paralegal yang notabene merupakan asisten Advokat dalam praktek beracara atau litigasi di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika, justru di Indonesia dengan terbitnya Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pemberian Bantuan Hukum memiliki kedudukan layaknya Profesi Advokat. Jika menilik dari definisi paralegal di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat sebagai berikut :

a. Organisasi National Association of Licensed Paralegals Inggris Raya mendefinisikan paralegal adalah Seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat pengacara atau pengacara;

b. American Bar Association (ABA) sendiri mendefinisikan adalah orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung pengacara;

c. From the National Federation of Paralegal Associations (NFPA) Amerika Serikat mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substanstif yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara ekslusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa dipekerjakan di/ oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau yang lainnya atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang;

d. Organisasi National Association of Legal Assistants (NALA) Amerika Serikat, Paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa hukum, melalui pendidikan formal, training dan pengalaman, paralegal mempunyai pengetahuan dan keahlian mengenai sistem hukum substantif dan hukum prosedural serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat hukum di bawah pengawasan seorang pengacara. “In 2001, NALA adopted the ABA’s definition of a paralegal or legal assistant as an addition to its definition.. Pada tahun 2001, Nala mengadopsi definisi ABA paralegal atau asisten hukum sebagai tambahan terhadap definisi;

e. American Association for Paralegal Education (AAFPE), Paralegal melakukan pekerjaan hukum substantif dan prosedural yang diberikan kewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya jika tidak ada dapat dilakukan oleh pengacara (Dikutip dari: Putusan Nomor 22 P/HUM/2018). Paralegal harus mempunyai pengetahuan hukum yang komprehensif dan diperoleh dari pendidikannya atau pengalaman kerjanya yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan di bidang hukum.

Dari beberapa model bentuk paralegal di beberapa Negara tersebut maka dapat dilihat jika kondisi di Indonesia masih bertabrakan dengan beberapa aturan, terutama aturan tentang advokat. Sehingga pada saat itu dianggap menimbulkan keresahan bagi Advokat ketika seorang Paralegal di Indonesia dapat beracara di muka pengadilan tanpa memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c
Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018: “…memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat…”. Kemudian selanjutnya tidak ada penjelasan dalam pasal berikutnya mengenainya pengetahuan tentang advokasi masyarakat dalam Permenkumham seperti apa. Sehingga ketika itu terjadi sangat rentan terjadi kekeliruan disaat proses beracara di persidangan baik secara teknis maupun administratif, disaat seorang Paralegal yang berdiri sendiri berpraktek berhadapan dengan seorang Advokat.

Untuk melaksanakan advokasi kepada masyarakat, selama ini agar seseorang dapat beracara di peradilan Indonesia maka seseorang tersebut harus terlebih dahulu telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan adanya Pasal 4 Huruf b Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut maka seseorang yang hendak beracara di peradilan Indonesia tidak harus memiliki gelar sarjana hukum, yang mana pasal ini sangat bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018 berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta diduga mengambil alih kedudukan profesi seorang advokat, sehingga pada saat itu Mahkamah Agung dalam salah satu amar putusannya “ menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum”. Artinya dalam Permenkumham tersebut terhadap Pasal 11 dan Pasal 12 dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu pada saat tersebut kedudukan Paralegal tidak bisa berpraktek baik litigasi maupun non-litigasi atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

Dinamika tersebut masih berjalan saat ini, ketika Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 yang berlaku 6 bulan sejak diundangkan pada bulan 3 Februari 2021 artinya peraturan tersebut dapat mulai berlaku efektif pada bulan Agustus. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Permenkumham No.1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Oleh karena itu perlu mengkaji secara mendalam terkait sebuah pemikiran hukum yang akan dibangun dalam sebuah Negara. Tidak bisa serta merta mengesampingkan aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Batas terhadap kewenangan praktek Paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum lain terhadap permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi. Dengan demikian seharusnya terhadap profesi Paralegal dengan Advokat harus bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang sesuai dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sehinga tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan yang akan dipraktekan dalam proses litigasi maupun non-litigasi.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Penulis merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2016, saat ini melanjutkan studi program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Saat ini juga aktif sebagai Junior Lawyer di Kantor Advokat Blitar.

Leave A Reply