Memasuki periode kedua atau tahun ke 6 (enam) pemerintahan Jokowi, beragam permasalahan legislasi terus mendapat sorotan. Beberapa produk legislasi lahir secara kontroversial akibat dipandang belum terlalu mendesak untuk dibutuhkan tetapi dengan cepat masuk dalam legislasi dan mendapat pengesahan. Beberapa Undang-Undang tersebut antara lain perubahan Revisi Undang-Undang KPK,  Revisi Undang-Undang Minerba, RKUHP, terpecahnya suara terkait dengan RUU P-KS serta Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya kegagalan Negara dalam memahami dan memenuhi kebutuhan hukum berbangsa dan bernegara.

Melihat beberapa permasalahan produk legislasi tersebut, maka terasa penting menelusuri lebih dalam terkait kemampuan Pemerintah dalam menyusun dan mengontrol lahirnya peraturan perundang-undangan. Periode tahun 2020 merupakan periode yang cukup menarik untuk menyorot politik hukum negara. Pada periode ini cukup banyak peraturan perundangan-undangan yang dilahirkan dan menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Ada yang menolak pada tahap pengusulan, ada yang menolak pada tahap pembahasan dan bahkan ada juga yang menolak keras pada saat setelah di undangkan.

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau politik hukum yang baik. Rencana tersebut tentu harus masuk ke dalam Program Legislasi Nasional  (Prolegnas) terlebih dahulu. Prolegnas diartikan sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis”. Dengan demikian, Prolegnas merupakan satu proses yang sepenuhnya berlangsung sejak saat “pra-pembentukan peraturan perundang-undangan”. Prolegnas memiliki kedudukan penting dalam pembangunan hukum nasional karena program ini secara sistematis menetapkan prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Menilik sejarah ketatanegaraan Indonesia, keterlibatan pemerintah dalam proses pembentukan UU di DPR sudah terjadi pada masa berlakunya UUDS 1950. Pasal 89 UUDS 1950 pada pokoknya menyebutkan bahwa kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Selanjutnya, pada masa sebelum reformasi, percampuran kekuasaan antara cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif  juga dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Walaupun pasca amandemen UUD 1945, kewenangan melahirkan peraturan perundang-undangan ada pada DPR dan Pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945.

Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam membentuk suatu peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sementara menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (legal policy) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara. Lantas hal yang ingin disorot dalam tulisan ini adalah politik hukum pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Alasan lainnya adalah keputusan bidang legislasi cenderung lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah.

Pembentukan Undang-Undang selama ini menunjukkan bahwa Presiden memang tidak pernah terlibat langsung dalam proses pembahasan hingga pada tahap persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam persidangan di DPR. Dalam proses pembahasan RUU hingga pada tahap persetujuan bersama di DPR, Presiden di wakili oleh Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Dalam praktiknya, pembahasan RUU dilakukan pada tahap pembicaraan Tingkat I, sedangkan persetujuan bersama dilakukan pada tahap pembicaraan Tingkat II. Meskipun Presiden tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan dan persetujuan bersama dalam proses pembentukan UU oleh DPR, namun kehadiran Menteri yang mewakili Presiden tidak mengurangi makna ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Pembahasan

Pada praktik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI sering mengalami multitafsir sehingga muncul pro dan kontra pada masyarakat karena lebih mengedepankan kepentingan politik dari pada kepentingan masyarakat. Kepentingan politik tersebut sangat jelas terbaca, bahkan antara Presiden dengan menteri terkadang berbeda pandangan terhadap Undang-Undang yang sedang dibahas. Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang bermasalah dan tidak aspiratif tersebut dikarenakan proses pembentukannya yang elitis. Seperti yang kita lihat dan amati pada sidang parlemen antara DPR bersama Pemerintah ketika membuat undang-undang sebagai produk bersama hanya sebagai adegan kontestasi dan panggung sandiwara agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat diwadahi di dalam keputusan politik yang melahirkan undang-undang.

Undang-undang Cipta Kerja ini barangkali hanya menjadi salah satu dari sekian banyak Undang-undang yang lahir dan mendapatkan penolakan secara langsung. Revisi Undang-Undang Pertambangan Batu Bara dan Mineral (RUU Minerba) dengan cepat disahkan pada bulan Mei saat pandemi masih berlangsung dan mendapatkan kritik karena lebih kental kepentingan oligarki dan potensi ancaman yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Revisi Undang-Undang KPK juga mengalami nasib yang sama. Pasca revisi Undang-Undang KPK, KPK seakan-akan sudah tidak lagi seperti sebelumnya dalam melakukan semangat pemberantasan korupsi. Klaim pemerintah yang menyatakan bahwa Revisi Undang-Undang KPK merupakan penguatan terhadap KPK ternyata berbanding terbalik. Hal ini mengindikasikan bahwa proses legislasi yang dilakukan seakan terkesan seperti ugal-ugalan. Kegaduhan pada setiap lahirnya suatu Undang-Undang yang baru merupakan implikasi dari tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut. Proses legislasi ugal-ugalan akan melahirkan hasil yang prematur dan akan menghilangkan orientasi serta terkesan mengabaikan suara dan aspirasi rakyat. Perencanaan legislasi harus bisa memfasilitasi dan mendialogkan urgensi atau alasan kenapa suatu rancangan undang-undang harus ada. Tidak bisa serta merta undang-undang itu dipaksakan untuk ada.

Dengan menelusuri kehadiran beberapa undang-undang yang mendapat penolakan dari akamedisi, organisasi mahasiswa, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Tentu tidak baik apabila tetap memaksakan keberlakuan suatu peraturan yang mendapatkan penolakan. Pembentukan undang-undang tersebut tidak mencerminkan produk hukum yang berkarakter responsif yang proses pembuatannya tidak melibatkan dan menyerap partisipasi masyarakat. Mengingat bahwa aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat merupakan salah alasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan yang harus diatur melalui UU harus disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Barangkali jika kita kembali mengingat jejak digital bahwa Calon Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan membentuk lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga merupakan janji politik Calon Presiden Joko Widodo pada saat debat pemilihan presiden. Lembaga khusus tersebut sebagai corong utama agar mampu menyusun peraturan perundang-undangan dengan baik dan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Akan tetapi hingga sejauh ini dengan telah disahkannya beberapa undang-undang, pembentukan lembaga khusus tersebut tidak kunjung direalisasikan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan telah ada disebutkan.

Kesimpulan

Dinamika politik akan selalu mempengaruhi materi muatan dari produk hukum yang dihasilkan. Walaupun ada keinginan melahirkan produk hukum, tetapi tidak bisa serta melahirkan begitu saja tanpa melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakatnya. Realitas politik yang menunjukkan Dominasi kepentingan politik atas kepentingan masyarakat sangat kuat. proses legislasi menjadi aktualisasi politik hukum yang berdasarkan kesadaran hukum masyarakat dan kepentingan masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan menentukan kualitas dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Tindakan komunikatif sangat perlu dalam proses pembahasan suatu undang-undang untuk melegitimasi hukum. Kesahihan atau legitimasi hukum bisa dipenuhi jika hukum itu dihasilkan lewat diskursus praktis, yang dalam hal ini berlangsung dalam proses legislasi atau penyusunan undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa asas keterbukaan sesungguhnya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi secara aktif. Hal ini yang harus dilakukan dalam rangka menjaga roh dan jiwa politik hukum agar mampu mengakomodir kebutuhan hukum serta tidak mendapat penolakan dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Pada akhirnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan menentukan kualitas dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Proses legislasi yang ugal-ugalan akan melahirkan hasil yang prematur. Sehingga mengutip pernyataan Jean Jacques Rousseau bahwa “Hukum yang baik, akan menuntun ke pembuatan hukum yang lebih baik, sebaliknya hukum yang buruk akan menuntun ke pembuatan hukum yang lebih buruk.”


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

-Merupakan seorang mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini diamanahkan sebagai Kordinator Advokasi Independent Democracy (IDE) Riau sebuah lembaga pengawal demokrasi. dan juga beraktivitas sebagai pengabdi bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Paham Riau

Leave A Reply