Dewasa ini, dengan perkembangan masyarakat yang begitu dinamis. Tak mengherankan menimbulkan berbagai fenomena yang baru di masyarakat, khususnya berkaitan dengan pernikahan. Yang salah satunya adalah nikah mut’ah atau Nikah dalam jangka waktu tertentu. Sementara, sebagian ahli ada yang menyebut nikah mut’ah sebagai nikah kondisional, usurfuct, nikah temporer, nikah muaqqat (kawin sementara waktu), serta nikah inqita’ (kawin terputus).

Pernikahan semacam ini agaknya menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, terutama karena segolongan orang tertentu mengatasnamakan agama guna melegalkan pernikahan semacam ini.
Mut’ah berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Tamattu’ yang artinya bersenang-senang. Sedangkan nikah mut’ah sendiri memiliki pengertian pernikahan yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan memberikan sesuatu hal tertentu, serta berakhir dalam waktu yang telah ditentukan tanpa adanya talaq.

Mengenai Istilah Kawin Kontrak yang umum digunakan di Indonesia, penulis cenderung sependapat dengan pendapat Prof. Abdul Ghofur Anshori tentang penggunaan diksi “kontrak” dalam istilah Kawin Kontrak dinilai kurang tepat untuk merepresentasikan artian nikah mut’ah. Untuk bisa menggunakan diksi kontrak dalam frasa kawin kontrak harus dipenuhi syarat sah perjanjian atau kontrak. Namun, dalam nikah mut’ah syarat sah perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat terpenuhi, yang mana syarat sahnya Perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian;
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

Pernikahan Mut’ah setidak-tidaknya tidak memenuhi poin adanya suatu sebab yang halal. Yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang atau sebab itu tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri secara implisit tidak menerima adanya nikah mut’ah. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang Perkawinan memaknai tujuan perkawinan adalah sebagai sarana untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memaknai perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat (Mitsaqan Ghalidzan). Sementara itu, dalam nikah mut’ah keberlangsungan pernikahan hanya bersifat sementara waktu atau dalam jangka waktu tertentu.

Mengenai nikah mut’ah ini, keempat mahzab sepakat mengatakan pernikahan semacam ini adalah haram hukumnya. Walaupun dulu keberadaannya diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan salah satu hadis yang artinya,
“Abdullah bin Mas’ud berkata, “Kami beperang bersama Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dan saat kami tidak membawa istri. Maka kami berkata, Apakah kami boleh mengkebiri diri kami? Maka Rasul Shalallahu Alaihi Wassalam melarang kami untuk melakukan hal itu. Lalu beliau memberi keringanan kepada kami setelah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan pakaian (sampai batas waktu tertentu). Kemudian Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam membacakan ayat (Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang Allah Halalkan bagi kalian).” (HR. Bukhari)

Namun, dikemudian waktu pernikahan semacam ini diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui salah satu hadis yang artinya,
“Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam melarang untuk menikahi perempuan dengan cara mut’ah pada hari khaibar dan melarang untuk makan daging keledai jinak” (HR. Bukhari)

Menurut Abdul Rahman Ghozali yang mengutip pendapat Al-Maqiriy mengatakan nikah mut’ah itu diperbolehkan pada zaman permulaan islam,tapi berdasarkan hadis-hadis yang shahih, hukum kebolehan nikah mut’ah itu di nasakh, karenannya tak ada dasar lagi untuk membolehkannya.

Beberapa fukaha seperti Imam Syafii, Abu Hanifah, dan Ibnu Umar misalnya mengharamkan nikah mut’ah dengan berpedoman pada Surah Al Mukminun ayat 5 dan 6. Kedua ayat tersebut mensyaratkan hubungan kelamin hanya diperbolehkan dengan istri atau istri-istri. Sedangkan terdapat alasan pasangan dalam nikah mut’ah tidak bisa berfungsi menjadi istri disebabkan:
a. tidak saling mewarisi
b. iddah nikah mut’ah tidak seperti Iddah Nikah biasa
c. nikah mut’ah tidak memnyebabkan berkuranganya hak seorang dalam hubungan dengan beristri empat.
d. dengan nikah mut’ah tidak dianggap seseorang menjadi muchsin. Hal ini karena dengan mengambil wanita melalui nikah mut’ah tidak menjadikan wanita itu sebagai istri maupun sebagai jariah.

Sebagaiamana telah dijelaskan di atas, bahwa nikah mut’ah pada dasarnya bertentangan dengan semangat mewujudkan konsep perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tidak ada lagi dalil maupun alasan untuk melegalkan nikah mut’ah di Indonesia.

Dengan adanya Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan aquo mempunyai implikasi bahwa pernikahan mut’ah bukan merupakan pernikahan yang sah menurut negara karena secara prinsipil sendiri Hukum islam tidak membenarkan nikah mut’ah sehingga pernikahan semacam ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya, hak dan kewajiban dari suami/istri serta hak dari anak-anak yang lahir dalam maupun akibat pernikahan tersebut tentunya tidak akan bisa dijamin oleh negara. Dan dikemudian hari, apabila terdapat permasalahan yang timbul akibat nikah mut’ah tersebut penyelesaiannya tidak dapat dilakukan di Pengadilan Agama melainkan hanya dengan musyawarah dengan iktikad baik dari pihak yang ada.

Jadi, nikah mut’ah merupakan pernikahan yang tidak sah, baik menurut hukum islam secara umum maupun Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam praktiknya nikah mut’ah memberikan lebih banyak mudharat dibanding manfaat kepada para pihak yang terlibat di dalamnya. Seharusnya pernikahan semacam ini dihindari agar terciptanya tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Share.

Saya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum UGM 2019. Saya menulis berbagai artikel tentang hukum, dengan konsen bahasan di bidang hukum islam.

Leave A Reply