Juli 3, 2020

Legal Risk Management, Paradigma Baru Risiko Hukum (2)

Memahami Pentingnya Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk Management) Bagi Perusahaan

Sudah banyak kasus terkait hukum bebrapa tahun terakhir bagi perusahaan. Misalnya dalam kasus persengketaan, perikatan atau ketidakjelasan perundang-undangan mengakibatkan banyak perusahaan yang berhadapan dengan meja pengadilan untuk menyelesaikannya. Di Indonesia, sepanjang tahun 2019, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat sebanyak 90 perusahaan telah disegel karena masalah kebakaran hutan dan lahan (kahulta), kasus sengketa pajak akibat pengindaran pajak, kasus perselisihan dengan pihak ketiga dalam perusahaan dan sebagainya menjadi perhatian bagi perusahaan bahwa masih terdapat kelemhan dalam masalah hukum. Dari kejadian-kejadian ini menjadikan setiap perusahaan mulai saat ini perlu memahami dan mengelola risiko hukum dengan sebaik-baiknya.

Pengertian Risiko Hukum menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Risiko ini timbul biasanya karena kelemahan aspek yuridis. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi risiko hukum yaitu :

  1. Faktor litigasi dimana dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada perusahaan, gugatan atau tuntutan yang mengakibatkan kerugian perusahaan.
  2. Adanya kelemahan perikatan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang dapat mengakibatkan kerugian dikemudian hari bagi perusahaan.
  3. Ketiadaan atau Perubahan Perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki perusahaan atau transaksi yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketadikemudian harinya dan dapat mengakibatkan risiko hukum.
Sumber Risiko Hukum

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 menjelaskan tentang sumber risiko hukum, antara lain:

No Parameter Indikator
1. Faktor Litigasi a. Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh perusahaan akibat dari gugatan dibandingkan dengan modal perusahaan.

b. Besarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal perusahaan

c. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat/menggugat perusahaan dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan

d. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal perusahaan

 

2. Faktor Kelemahan Perikatan a. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian;

b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati;

c. Pemahaman para pihak yang terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko-risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum;

d. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian;

e. Ketidakcukupan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak ketiga;

f. Pembaruan dan tinjauan dari penggunaan standar perjanjian oleh perusahaan dan/pihak independen; dan

g. Penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang diadakan oleh perusahaan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa.

3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan a. Jumlah dan nilai nominal dari total produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan.

b. Penggunaan standar perjanjian yang belum dikinikan walaupun telah ada perubahan best practice atau peraturan perundang-undangan.

Dalam mengatasi risiko hukum tersebut yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab adalah owner atau CEO dalam perusahaan. Owner dalam hal ini harus dapat menentukan struktur organisasi berdasarkan keahliannya, hal ini menyangkut hubungan antara keberlanjutan bisnis dengan risiko operasional dan risiko bisnis. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi juga diperlukan untuk mengawasi bagaimana hukum atau peraturan yang diterapkan bagi perusahaan.

Sumber: Bambang Rustam Rianto (2017)

Nantinya, Dewan Komisaris dan direksi sebuah perusahaan wajib menerapkan legal governance agar tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengesekusi dan mengintepretasi ketentuanperaturan dan ketentuan internal, termasuk standar perjanjian yang dipakai. Direksi perusahaan juga wajib memastikan adanya legal completeness dalam mengelola risiko hukum sebagai upaya korporasi agar seluruh hal yang diatur oleh Undang-Undang dan regulasi dapat diimplementasikan dan dipatuhi oleh perusahaan. Serta Direksi juga harus memastikan legal consistency pada setiap kegiatan usahanya yaitu antara keselarasan aturan dan aktivitas usaha yang dilakukan.

Peran Hukum Menekan Risiko Hukum

Peran hukum nantinya adalah untuk mengatur, menetapkan kebijakan, memberi nasihat, memantau efektivitas, mengevaluasi dan memitigasi. Risiko hukum harus dapat dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian dimasa yang akan dating bagi perusahaan. Manajemen risiko hukum perlu hadir dalam manajemen bisnis perusahaan, sehingga seluruh orang yang ada dalam struktur perusahaan mampu mengelola akibat dari risiko hukum yang diperoleh dan segera menyelesaikannya dengan pengelolaan yang baik. Kewenangan yang bisa dilakukan oleh para penanggungjawab dalam manajemen risiko berdasarkan survey oleh Deloitte (2018) adalah sebagai berikut :

Hasil survey menunjukkan bahwa hukum yang terjadi biasanya tidak bertanggung jawab atas semua bidang akibat keterbatasan, hal ini yang dapat menimbulkan risiko hukum terjadi. Misalnya perilaku tidak etis yang ditunjukkan, adanya suap, tidak mematuhi aturan jika hal ini tetap terjadi maka akuntabilitas dan reputasi suatu perusahaan lambat laun akan mengalami citra negative dan dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh owner atau CEO sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini bisa menggunakan kerangka kerja umum faktor-faktor risiko seperti regulasi, pelanggan, implikasi keuangan dan reputasi, data kerugian historis (jika tersedia) dan mempertimbangkan berbagai skenario peristiwa risiko yang menyediakan struktur untuk proses ini. Dengan adanya dukungan melalui identifikasi risiko operasional, manajemen risiko hukum dapat dilakukan dengan melihat pengalaman organisasi selama berjalan dan dapat memperbaiki dengan pengelolaan yang tepat.

Dalam melakukan pemantauan dan pelaporan atas manajemen risiko hukum ini dapat diterapkan dengan baik adalah dengan cara mengukur efektivitas kerangka kerja manajemen risiko hukum dan menandai eksposur yang muncul dan remediasi kegagalan. Pemantauan yang paling efektif menggunakan teknologi untuk mengawasi risiko dan kontrol, namun, saat ini lebih luas untuk manajemen risiko operasional daripada risiko hukum. Dalam arena kontrak, solusi manajemen teknologi juga dapat menyediakan pemantauan secara bervariasi dimana sifatnya merupakan berkelanjutan dari klausul kontrak utama di seluruh organisasi untuk menentukan tingkat risiko hukum yang dilakukan di seluruh populasi antara perusahaan dan pihak ketiga. Kemudian pemantauan dan pelaporan diaktifkan oleh teknologi atau tidak, apakah perlu memahami apa yang ingin divaluasi untuk perbaikan hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko hukum dengan baik akan menghindarkan dari pelanggaran hukum dan mengurangi biaya hukum seperti biaya perkara, biaya jasa lawyer dan biaya lainnya berkaitan dengan hukum.

*Tulisan ini adalah informasi pengetahuan terkait peran legal risk management untuk masa ketidakpastian seperti saat ini*


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

Baca juga: Legal Risk Management, Paradigma Baru Risiko Hukum (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.