Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun di Indonesia, yang mulai diumumkan sejak awal Maret 2020. Sejak saat itu, baik di bidang pekerjaan, pendidikan (baik dasar, menengah, hingga tinggi), hingga ekonomi mengalami pembatasan sehingga semua hal dilakukan dari rumah. Hingga kemudian mudik/pulang kampung yang menjadi kebiasaan orang-orang Indonesia menjelang Idul Fitri juga dibatasi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dilansir dari Antara News, menurut Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati bahwa pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi, untuk semua moda transportasi baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian dimulai sejak 6-17 Mei 2021.
Rindu akan kampung halaman dan bertemu sanak famili di asal harus tertunda walaupun terdapat 8 wilayah aglomerasi yang masih diperkenankan untuk melaksanakan Mudik. 8 wilayah tersebut antara lain:
1. Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo
2. Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
3. Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat
4. Jogja Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul
5. Demak, Ungaran, dan Purwodadi
6. Solo Raya: Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen
7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo
8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros.
Isu terkait mana yang lebih penting antara “menumbuhkan ekonomi” dan “mencegah dan menekan angka persebaran penularan COVID-19” menjadi dualisme tersendiri di masyarakat. Bagi yang berpihak pada “menumbuhkan ekonomi” di era kenormalan baru, akan berorientasi pada bagaimana restorasi ekonomi setelah di awal masa pandemi menuntut lapangan ekonomi untuk dilaksanakan secara ketat dan terbatas. Masa mudik ini harusnya bisa menjadi peluang bagi moda transportasi umum maupun travel antar kota maupun provinsi, pedagang, hingga pihak-pihak yang terbantu utamanya, supaya bisa memberikan nafas segar bagi lapangan ekonomi dan pembaharuan di bidang pekerjaan.
Namun tetap tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi memiliki garis berkepanjangan, tidak hanya satu ataupun dua bulan, namun dapat terjadi hingga waktu yang tidak kita ketahui dan berlaku secara luas. Walaupun sempat mengalami gejolak di rumah sakit akibat angka persebaran dan penularan yang tinggi, pemerintah tetap memilih berhati-hati agar hal tersebut tidak terulang kembali. Meskipun pelaksanaan vaksinasi sedang berjalan, bukan berarti bisa sebebas sebelum pandemi dan masyarakat diharap tetap patuh akan protokol kesehatan.
Meskipun dalam kondisi pandemi dan kenormalan baru, seyogyanya kita sebagai warga negara tetap patuh atas protokol kesehatan dan mengikuti aturan dari pemerintah guna mencegah dan menekan angka persebaran COVID-19. Namun, pemerintah juga harus tetap memperhatikan restorasi untuk menumbuhkan di bidang ekonomi supaya masyarakat tidak resah dalam mencari pencaharian dan pendapatan.
