Demi mencegah dan mengurangi resiko penularan virus Covid 19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dengan adanya kebijakan ini masyarakat tidak diperkenankan untuk berinteraksi tatap muka secara langsung seperti pada hari-hari biasa, alhasil terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penggunan internet sebagai sarana pendukung dalam menjalankan aktvitas sehari-hari. Penggunaan internet tersebut tidak hanya sebatas sebagai sarana dalam memperudah komunikasi seperti penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat komersil seperti transaksi jual beli online. Namun, dengan pesatnya penggunaan internet tersebut belum diimbangi dengan literasi hukum digital masyarakat. Hal ini menyebabkan sering sekali ditemukan permasalahan hukum yang terjadi yang diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat.

Beragam permasalahan hukum yang menyangkut penggunaan media sosial seringkali terjadi. Kasus yang bermunculan pun beraneka ragam seperti penyebaran berita palsu atau hoax, kebocoran data pribadi, penipuan hingga pornografi. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan khusus yang dapat memberikan perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik sebagai sarana penyebaran informasi maupun sebagai sarana transaksi berbelanja online. Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Poin penting selanjutnya yang telah diatur didalam Undang-Undang ini juga meliputi berbagai ancaman hukum bagi kejahatan melalui internet. Selain itu Undang-Undang ITE juga mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum hal ini dapat terlihat dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Pada hakikatnya, seseorang dapat secara bebas dalam mengeksperesikan dirinya, karena hak mengekspresikan diri tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, kebebasan dalam berekspresi tersebut sejatinya telah dijamin perlindungan hukumnya dalam konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pengaturan mengenai hal ini dapat kita jumpai pada ketentuan Pasal 28 F yang  berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Setiap individu berhak menggunakan kebebebasan berekspresinya Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, seseorang dapat menggunakan hak kebebasan berekspresinya di media online. Salah satu fasilitas media online yang marak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah media sosial. Namun Kebebasan berekspresi melalui media online, khususnya melalui media sosial bukanlah kebebasan yang absolut, tetapi kebebasan yang terkontrol dan tetap dalam koridor kepatuhan terhadap nilai, norma, etika yang dianut dimasyarakat dan peraturan perundang-undangan khususnya. Beberapa poin penting yang telah diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam menggunakan media social diantaranya:

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Di media sosial kita tidak bisa sembarangan menjelek-jelekan individu maupun lembaga tertentu karena di Pasal 45 ayat 3: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik disini ialah orang yang dituju merasa terhina, lalu yang terhina ini bisa melaporkan atau disebut namanya pengaduan. Objek penghinaan adalah perseorangan, dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tuduhan tersiar (diketahui oleh orang banyak), dan tidak dapat dihukum jika untuk kepentingan umum atau membela diri.

Melanggar kesusilaan

Sanksi yang diterima bagi pelaku penyebaran konten kesusilaan di dunia maya diatur dalam Pasal 45 ayat 1 yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

Menyebarkan berita bohong merupakan salah satu bagian dari tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 390 KUHP yang berbunyi: ” Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.” Bila berita bohong tersebut tersebar melalui platform yang tersedia didunia maya, maka ketentuan yang dilanggar yakni Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi: ” Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Dalam Undang-Undang ITE , Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 a ayat 2 merupakan ketentuan yang digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya bunyi Pasal 28 ayat 2 yaitu: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”Jika seseorang telah terbukti menyebarkan ujian kebencian di dunia maya maka hukuman yang akan diterimanya terdapat di Pasal 45A ayat 2 yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah.”

Pada intinya setiap manusia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan tentunya hak ini dilindungi oleh undang-undang, tetapi masyarakat juga harus memahami bahwa kebebasan berpendapat tersebut pada hakikatnya juga harus hak orang lain, dan tunduk pada aturan yang berlaku, hal ini sebagaimana yang disebutkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Patut diketahui bahwa yang mendasari hilangnya kebebasan berpendapat seseorang disebabkan oleh batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam sebuah aturan. Seseorang tidak dilarang untuk berkomentar, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum.

Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar lebih banyak menambah pengetahuannya mengenai hukum digital sehingga masyarakat dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan konsekuensi hukum yang berat.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply