Semakin cepat dan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memiliki banyak dampak positif diantaranya masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas jarak jauh melalui sosial media. Menurut data di We are social indonesia sejak tahun 2014 – 2022 pengguna media sosial meningkat secara signifikan dari 62 juta jiwa menjadi 191 juta jiwa, artinya rata-rata hampir masyarakat indonesia semua melakukan aktivitas di sosial media, ditambah di masa pandemi yang mengharuskan semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan harus dilakukan secara daring (online).
Selain dampak positif, dampak negatif yang ditimbulkan oleh sosial media semakin masif dan beranekaragam motif kriminal. bahkan tak jarang beberapa kasus di sosial media dibawa ke ranah pengadilan, hal tersebut relevan dengan data di website Komnas HAM dimana dalam kurun waktu 2020-2021 setidaknya sudah terdapat 44 kasus mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Data tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari media pemantauan online (komnasham.go.id, 2022).
Selain kasus-kasus HAM diatas, kasus serupa juga menimpa aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia pada bulan lalu yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh Luhut Binsar Panjaitan, kasus ini sempat heboh karena kedua aktivis HAM tersebut memaparkan hasil temuannya melalui chanel youtube yang menyebutkan bahwa “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!”.
Dengan dalih tersebut, kemudian Luhut melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya. Alhasil keduanyapun, dipanggil dan diperiksa oleh polisi serta dijerat dengan pasal 27 UU ITE. Padahal dalam pasal tersebut terdapat pengecualian yang di tuangkan dalam surat keputusan bersama antara Menkominfo, jaksa agung dan juga kepolisian, bahwa dalam lampiran 9-14 disebutkan “Jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, maka bukan delik pidana berkaitan dengan Pasal 27 UU ITE”.
Jika melihat ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Haris Azhar dan Fatia yang memaparkan fakta hasil penelitian melalui chanel youtubenya, tidak dapat dipidana, karena hal tersebut merupakan fakta dan nyata adanya. Sehingga keduanya tidak dapat dipidana atas pelanggaran Pasal 27 UU ITE.
Delik Aduan dalam Pencemaran Nama Baik
Pada hakekatnya, pencemaran nama baik/penghinaan (inggris: defamation) dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat pengaduan terlebih dahulu dari korban langsung atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut. Dalam buku yang berjudul Prinsip–prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi yang ditulis oleh Eddy O.S. Hiariej pada hal. 145, disebutkan bahwa delik aduan (klacht delic) adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 UU ITE khusus pecemaran nama baik, merupakan delik aduan mutlak, sehingga wajib diadukan oleh korban secara langsung, walaupun sebenarnya terdapat pengecualian, untuk korban yang masih di bawah umur atau dalam masa perwalian.
Setidaknya, agar suatu perbuatan pencemaran nama baik (Defamation) dapat diproses secara hukum, terlebih dahulu dibutuhkan adanya pengaduan secara langsung dari pengadu (orang yang nama baiknya tercemar) kepada penyidik atas dasar penyebaran konten tersebut.
Peraturan yang yang dapat digunakan dalam proses ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) selain KUHAP juga ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 6/2019”). Kedua peraturan tersebut dapat dijadikan landasan dalam memproses perkara nantinya.
Perlindungan Hukum Tersangka
Dalam buku yang berjudul Rule of Law (Supremasi Hukum) yang ditulis oleh Setiono pada hal. 3, disebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
Tidak hanya itu, sebagai tersangka dan/atau terdakwa, maka seseorang tersebut berhak memperoleh hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 – Pasal 68 KUHAP. Kondisi tersebut juga telah dilengkapi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi, baik tersangka/terdakwa maupun korban/saksi yang menyebarkan konten berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Baca juga:
- Putusan Bebas dan Recovery Asset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Risiko Korupsi Pengadaan Publik (Public Procurement) di Masa Pandemi
- Menelisik Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi
- Benarkah ada Nepotisme dalam Lingkup Pengangkatan Pejabat di Indonesia?
- Kriminalisasi Delik Suap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional
- Kriminalisasi Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Korupsi
- Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi
- Hakordia dan Komitmen Penegakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
- Kode Etik Hakim dan Kasus Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Jiwasraya
- Menyoal Penyalahgunaan Dana Desa dan Upaya Penyelamatannya dari Korupsi
