Penanganan Covid-19 yang begitu masif menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak untuk menanggulanginya. Tidak hanya urusan tenaga kesehatan, aparat penegak hukum juga turut ambil bagian dalam melawan penyebaran virus Covid-19. Penindakan kerumunan pun menjadi salah satu fokus Kepolisian saat ini.

Ada dua kasus penindakan kerumunan yang menjadi perhatian publik. Masih hangat dibenak kita ketika seorang Raffi Ahmad tertangkap kamera menghadiri suatu pesta tanpa mengenakan masker. Ironinya, peristiwa tersebut terjadi hanya berselang beberapa jam setelah ia menerima vaksin Covid-19 gelombang pertama. Selain, ada kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang menjadi tersangka atas kerumunan akad nikah anaknya di Petamburan, Jakarta.

Menariknya, pihak berwenang menolak untuk menyamakan perlakuan kepada kedua pihak tersebut. Menurut Kepolisian, perbedaan mendasar dari dua kasus tersebut pada jumlah massa dan tempat kejadian perkaranya. Pada kasus Raffi Ahmad, acara pestanya hanya dihadiri belasan orang dan dilangsungkan di ruangan berkapasitas 200 orang. Sementara itu, kasus kerumunan Habib Rizieg melibatkan ribuan orang dan sampai menutup jalan umum. Dampaknya, timbul ketidakpercayaan publik karena adanya ketidakpastian hukum penindakan kerumunan.

Meski begitu, satu hal yang kita lewatkan adalah Kepolisian telah melakukan kriminalisasi bagi pelaku kerumunan. Divisi Humas Polri menyebarkan infografis di media sosial yang berisi peringatan bahwa apabila masyarakat tidak mengindahkan perintah petugas maka dapat dipidana segaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Namun, pihak Kepolisian melupakan unsur esensial dalam pasal tersebut yakni “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” juga luput dicantumkan. Adapun bunyi Pasal 212 KUHP secara lengkap sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu ‘membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri ‘itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00.”

Penghilangan unsur itu merupakan penyesatan informasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Selain itu, apabila dikaji lebih dalam, menurut R. Soesilo, Pasal 212 KUHP merupakan ketentuan yang diterapkan misalnya ketika seseorang hendak ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian melakukan perlawanan dengan memukul dan menendang petugas. Sehingga dalam konteks apabila masyarakat tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk melakukan social distancing direspon oleh ancaman penggunaan pidana penjara lewat Pasal 212 maka akan terjadi penggunaan hukum pidana yang berlebihan atau overkrimininalisasi.

Bila ditelisik lebih jauh, kriminalisasi kerumunan jelas bertentangan dengan semangat social distancing itu sendiri. Ironi ketika pemerintah mengambil kebijakan pembebasan narapidana untuk memberi ruang gerak di penjara, tetapi aparat memasukkan mereka yang berpotensi membawa virus ke dalam penjara. Bahkan, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada Agustus 2020 mengungkapkan sudah ada tujuh penjara yang terpapar virus Corona dengan komposisi 120 warga binaan dan 18 petugas lapas.

Tindakan overkriminalisasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah seperti tidak mampu untuk berinisiatif dan menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengendalikan wabah Covid-19, dan terlihat bahwa Pemerintah tidak bersinergi dan tidak memandang pencegahan penyebaran Covid-19 secara komprehensif. Dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang harus digalakkan kepada masyarakat adalah pentingnya pencegahan, dengan memberikan informasi komprehensif, berbasis bukti dan berdasar yang mengedepankan aspek kesehatan masyarakat/publik untuk membangun kesadaran masyarakat, bukan ketakutan dengan ancaman pidana.

Organisasi Kesehatan Dunia serta pakar kesehatan telah menyoroti pentingnya tindakan tanpa paksaan dalam menangani penyakit menular. Kegiatan di tingkat komunitas, seperti tindakan karantina yang sesuai dengan hak dan jarak sosial, dapat lebih efektif untuk kepatuhan terhadap intervensi kesehatan masyarakat dalam respons COVID-19 daripada ancaman sanksi pidana. Komunikasi kesehatan masyarakat yang jelas, transparan, dan konsisten dapat membantu membujuk orang untuk mematuhi langkah-langkah kesehatan masyarakat. Penyediaan layanan dukungan, pemenuhan kebutuhan dasar (misalnya makanan, air), serta dukungan finansial, sosial dan psikososial, juga dapat memperkuat kepatuhan. Selain itu, jika sanksi untuk mengatasi konsekuensi ketidakpatuhan diperlukan, Negara dapat mengenakan denda administratif atau perdata, asalkan diterapkan dengan cara yang sejalan dengan hak asasi manusia.

Pemerintah harus secara hati-hati mempertimbangkan peran hukum pidana yang sesuai saat menangani penularan penyakit menular dan menular. Kasus penyebaran HIV di masa lampau dapat menjadi contoh yang tepat. Pendekatan pidanauntuk penularan HIV dapat menciptakan disinsentif bagi individu untuk maju ke depan untuk HIV pengujian dan pengobatan, atau mungkin memberikan dalih untuk pelecehan dan kekerasan terhadap kelompok pengidap HIV. Mendorong tanggung jawab pribadi dan perlindungan diri menjadi sangat penting, terutama di negara-negara di mana tingkat infeksi HIV tinggi.

Kebijakan Pihak Kepolisian Inggris dapat menjadi contoh yang baik. Mereka membangun sistem penanganan pelanggar protokol kesehatan dengan sebutan “The Four E”. Sebelum memberikan denda kepada pelanggar, Kepolisian meminta (engage) alasan mengapa mereka melanggar aturan. Selanjutnya, mereka akan menjelaskan (explain) risiko atas tindakannya terhadap kesehatan masyarakat. Setelah itu, Kepolisian akan mendorong (encourage) pelanggar untuk merubah perilakunya. Bila semua upaya tersebut tidak berhasil, maka Kepolisian akan memberikan (enforce) hukuman denda. Dari kebijakan tersebut, terlihat semangat utama yang dibangun adalah penertiban dan peneguran. Pendekatan hukum pidana hanya digunakan ketika para pelanggar protokol kesehatan melawan petugas.

Akhirnya, kebijakan pidana bagi pelaku kerumuman bukanlah solusi. Pemenjaraan terhadap mereka hanya sebatas memindahkannya dari jalanan ke penjara. Dengan sikap gegabah tersebut, akan semakin banyak narapidana yang terkena Covid-19 dikarenakan adanya penghuni baru. Pendekatan pencegahan dan penertiban harus menjadi prioritas bagi penegak hukum dalam menangani kasus kerumuman. Akhirnya, kondisi darurat kesehatan tidak dapat menjadi alasan untuk memperbolehkan penggunaan ketentuan pidana yang tidak bertanggung jawab.

 

 

 


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply