Kontroversi Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Beberapa waktu belakangan memang marak sejumlah mural yang berisi keritikan terhadap pemerintah saat Pandemi dihapus oleh aparat. Sebut saja mural bergambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) disertai tulisan “404: Not Found” ramai di media sosial. Polisi bahkan langsung memburu pembuatnya, karena dianggap menghina dan melecehkan lambang negara. Berada di terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta, Batuceper, Tangerang, Banten, Aparat tak hanya menghapus dan menutupnya dengan cat hitam namun juga mencari dan memburu seniman yang membuatnya.

Polisi berdalih, mural itu telah melecehkan dan menghina presiden yang menurut mereka adalah lambang negara. Langkah polisi ini menuai kritik, Mereka dinilai berlebihan dengan mengejar dan memburu pembuat mural tersebut. Ini juga menunjukkan kesan bahwa pemerintah atau Presiden Jokowi anti kritik. Maka dari itu terdapat kepentingan berdasarkan pandangan pemerintah untuk merumuskan Pasal Penghinaan Presiden dalam  Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Terhadap RKUHP sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej kompak satu suara soal perumusan pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden dengan ancaman penjara maksimal 3 Tahun 6 Bulan.

Pasal Pemidanaan Pelaku Penghina Presiden dalam RKUHP

Setidaknya terdapat 4 Pasal pemidanaan persoalan penghinaan atau penyerangan kehormatan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, Yakni:

Pertama,Pasal 217 “Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Kedua, Pasal 218 ayat (1) “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ketiga, Pasal 218 ayat (2) “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”

Keempat, Pasal 219 “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjaran paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Berdasarkan dari sifat deliknya diubah pula dari delik biasa menjadi delik aduan. Perlu diingat bahwa dalam KUHP yang berlaku saat ini Penghinaan dapat dipidana berdasarkan aduan, yang mana aduan itu sendiri dapat dicabut berdasarkan permintaan korban. Terdapat beberapa catatan penting persoalan kontra terhadap pengaturan pasal penghinaan presiden ini dalam RKUHP.

Tidak Ada Tolak Ukur Kepastian yang Bersifat Tegas dan Limitatif

Kondisi ini berpotensi membuka celah lebar penafsiran terhadap frasa “penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat” Presiden atau Wakil Presiden. Adanya celah lebar dalam penafsiran frasa ini menimbulkan permasalahan Membuka ruang penafsiran yang cukup luas (multitafsir) Berpotensi menimbulkan kekaburan antara tindakan apa yang dikategorikan sebagai kritik dengan apa yang dikategorikan sebagai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Adanya kekaburan ini membuka celah pemidanaan terhadap tindakan kritik dengan dimasukkannya tindakan yang sesungguhnya sebagai tindakan kritik namun justru dimaknai sebagai tindakan Penghinaan.

Selain itu tidak adanya tolak ukur pasti tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan sebagai bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.