Lahirnya lembaga negara Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 membawa harapan baru akan terciptanya peradilan yang bebas mafia dan berwibawa. Jaminan tersebut terdapat dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih dirundung oleh berbagai problematika. Hal ini tentu jauh untuk mencapai tujuan hukum utamanya yakni memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Secara telanjang kita dapat melihat bahwa faktanya kasus hukum bisa direkayasa, baik pidana maupun perdata.

Jika ditelisik mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan hukuman (putusan) semuanya bisa dimanipulasi dan direkayasa. Terlebih, jika berbicara tentang penjatuhan hukuman, maka sudah barang tentu hal ini menjadi puncak dari serangkaian proses hukum.

Hakim menjadi aktor utama dalam proses peradilan yang mana dituntut untuk mengasah kepekaan hati nurani, profesionalitas, dan kecerdasan moral dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dalam wujud putusannya. Putusan-putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Oleh karena itu, untuk menjaga independensi dan imparsialitas hakim diperlukannya pengawas eksternal yang independen, profesional, dan sesuai lingkup kerangka negara hukum.

Wewenang Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan mempunyai wewenang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Wewenang tersebut tepatnya diatur dalam Pasal 13 yang berisi antara lain: (a) memberikan usulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (b) menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim; (c) menetapkan kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau perilaku hakim.

Mengakar dari uraian di atas, wewenang yang melekat pada Komisi Yudisial masih sangat lemah. Misalnya, dalam hal penjatuhan keputusan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim selama ini hanya sifatnya rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Selain itu, dalam hal rekruitmen hakim ditingkat pengadilan pertama, Komisi Yudisial tidak dilibatkan dalam proses seleksi, dan dalam proses rekruitmen calon hakim agung yang lolos seleksi di Komisi Yudisial masih dapat ditolak oleh DPR.

Hal tersebut berakibat eksistensi dan peranan Komisi Yudisial sebagai lembaga penjaga sendi-sendi negara hukum dipertanyakan. Seolah-olah Komisi Yudisial jika dianalogikan bak seperti harimau yang tidak mempunyai taring.

Urgensi Penguatan Komisi Yudisial

Keberadaan Komisi Yudisial dianggap menimbulkan kehawatiran bagi kalangan pelaku kekuasaan kehakiman. Hadirnya Komisi Yudisial bisa menimbulkan dan membahayakan independensi hakim dalam memutus sebuah perkara, padahal jika dicermati antara independensi hakim merupakan hal yang berbeda dengan perilaku hakim.

Kebebasan hakim dalam memutus perkara itu lebih kepada teknis yudisial, sedangkan perilaku hakim terdapat dalam ranah non-yudisial. Ranah tersebut yakni setiap perbuatan hakim dapat mempengaruhi integritas dan komitmen hakim dalam mewujudkan peradilan yang mandiri dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan yakni mendorong penguatan Komisi Yudisial supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (auxiliary organ) terhadap kekuasaan kehakiman, diharapkan infrastruktur sistem etika perilaku perilaku dapat bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Aspek Kelembagaan Komisi Yudisial

Kendatipun Komisi Yudisial merupakan lembaga yang hanya bersifat penunjang. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang setara dengan lembaga negara lain seperti Presiden MPR; DPR; DPD; MK; MA; dan BPK. Memang sekalipun pengaturannya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam bab IX yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, sehingga Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sangat kuat.

Namun, kewenangan yang ada pada Komisi Yudisial cenderung bergantung dan membutuhkan tindak lanjut lembaga lain, karena Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan eksekutorial atau Komisi Yudisial hanya memberikan yang sifatnya hanya rekomendasi. Untuk itu perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Komisi Yudisial tentang posisi penting dalam mengawasi perbuatan hakim.

Menurut Peneliti Indonesia Legal Roundtabel, Andri Gunawan, memberikan masukkan agar supaya Komisi Yudisial tidak hanya berkonsentrasi pada revisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Melainkan, juga memperhatikan RUU yang berkorelasi dengan tugas Komisi Yudisial, seperti halnya RUU Mahkamah Agung, RUU Contempt of Court, RUU Penyadapan, dan RUU jabatan hakim.

Tujuan dari revisi Undang-Undang Komisi Yudisial selain untuk mengembalikan taji lembaga independen tersebut tetapi juga dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Sehingga, stigma negatif masyarakat terhadap peradilan mulai berkurang.

Terkait kewenangan proses rekruitmen hakim oleh Komisi Yudisial sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Kendatipun Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.43/PUU-XIII/2015 bahwa Mahkamah Konstitusi memupuskan harapan Komisi Yudisial untuk terlibat lebih jauh dalam proses seleksi calon hakim di tiga lingkungan peradilan.

Pada hakikatnya, keikutsertaan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim peradilan tingkat pertama tidak bertentangan dengan konstitusi. Keterlibatan Komisi Yudisial seharusnya dimaknai dalam rangka pemberian kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para cakim dalam proses seleksi.

Rekomendasi

Seharusnya, kedua lembaga yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial saling memberikan ruang dan bahu membahu mewujudkan peradilan yang excellent. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Oce Madril, mengatakan perlu dilakukannya konsep pembagian peran antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap wibawa peradilan. Diharapkan konsep itu dapat menghilangkan stigma darurat integritas dalam dunia peradilan.

Pembagian peran kedua lembaga negara tersebut meliputi pengangkatan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian hakim dilakukan bersama-sama. Konsep tersebut relevan diterapkan mengingat masih banyak praktik KKN dalam proses seleksi hakim yang mana perbuatan tersebut mencoreng marwah dan integritas hakim.

Proses rekruitmen menjadi sangat fundamental karena dari serangkaian seleksi itulah lahir seorang hakim yang mempunyai kapasitas dan integritas yang harus di atas rata-rata. Apalagi di era 4.0 ini, perkembangan teknologi sudah merambah di bidang hukum yang berbasis pada Artificial Intelligence. Mau tidak mau hakim wajib mengikuti arus deras pesatnya perkembangan teknologi. Untuk itu proses seleksi pemilihan hakim harus dilaksanakan dengan bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini dalam rangka mewujudkan peradilan excellent di masa yang akan datang.

Dengan begitu peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selain memiliki kedudukan yang kuat, Komisi Yudisial juga mempunyai wewenang yang kuat, baik dalam melakukan pengawasan perilaku hakim, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc, terlebih berbagi peran dengan Mahkamah Agung perihal rektruitmen hakim di tingkat peradilan pertama. Dengan begitu Komisi Yudisial mempunyai taring tajam dalam menjalankan tupoksinya dan tidak bergantung pada instansi lain.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu sebelum 27 Agustus 2020!

Share.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Leave A Reply