Juli 3, 2020

Kode Etik Penegak Hukum Semakin Penting, Kenapa?

Mendengar kata hukum tentu saja tidak menjadi sesuatu hal yang asing di kehidupan sehari-sehari. Hukum sendiri memiliki banyak pengertian, baik secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan menurut para ahli. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, berikut merupakan pengertian-pengertian hukum.

Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang beranggapan bahwa hukum merupakan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Plato mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah. Bisa disimpulkan bahwa hukum adalah segala peraturan maupun pedoman yang dibuat baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tersebut bersifat mengikat dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya sebagai usaha menata tingkah laku masyarakat dan menciptakan ketertiban.

Untuk mendukung jalan dan keberhasilan dibentuknya hukum, perlu adanya lembaga dan penegak hukum. Penegak hukum dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki tugas sehubungan dengan hal-hal yang menyangkut tentang peradilan. Contoh-contoh dari penegak hukum adalah pengacara, jaksa, hakim, dan sebagainya. Contoh profesi hukum yang akan dibahas dalam essay ini adalah hakim dan jaksa.

Dasar Hukum

Pasal 1 ayat (5) Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) menyebutkan bahwa hakim merupakan hakim pada semua badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung. Hakim juga dapat diartikan sebagai organ yang mengerti hukum dan dianggap memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memutuskan dan memberikan kepastian hukum. Meskipun dalam perkembangannya, istilah hakim, hakim agung dan hakim konstitusi harus dibedakan satu sama lain, khususnya dalam kerangka pengawasan oleh KY.

Ada hakim biasanya ada jaksa. Lalu, jaksa itu apa? Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas untuk mengajukan dakwaan atau tuduhan dalam proses peradilan terhadap seseorang yang dianggap melanggar hukum.

Karena memiliki tanggung jawab yang besar, terdapat beberapa kode etik yang harus diperhatikan sebagai seorang penegak hukum. Kode etik ini dijadikan pedoman dan panduan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya maupun dalam hubungan kemasyarakatannya di luar kegiatan dinas.

Secara umum, prinsip-prinsip kode etik perilaku penegak hukum diimplementasikan dalam sepuluh bentuk, yaitu:

  1. Berperilaku adil
  2. Berperilaku jujur
  3. Berperilaku arif dan bijaksana
  4. Berperilaku mandiri
  5. Berintegritas tinggi
  6. Bertanggung jawab
  7. Menjunjung tinggi harga diri
  8. Disiplin diri
  9. Rendah hati
  10. Profesional

Tentu saja garis besar kode etik di atas harus dilaksanakan dengan baik. Apabila para penegak hukum dapat menerapkan kode-kode etik di atas, maka hukum juga dapat ditegakkan dengan baik. Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan kode etik tersebut susah untuk dilaksanakan sepenuhnya. Banyak sekali hakim dan penegak hukum lain yang masih melanggar kode etik yang seharusnya mereka patuhi. Salah satu yang masih sering didapati adalah kasus suap-menyuap.

Permasalahan

Pada Juni 2019, terdapat kasus suap yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan—Iswahyu Widodo dan Irwan. Keduanya dituntut delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena terbukti menerima suap sebesar Rp. 150 juta dan sin$ 47 ribu. Suap tersebut dilakukan agar hakim dapat memenangkan kasus perdata antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) di PN Jakarta Selatan. Selain itu, sang pengacara sebagai pemberi suap—Arif, juga dituntut empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta.

Tentu saja, fenomena tersebut dianggap sebagai pencorengan nama baik seorang penegak hukum yang seharusnya dapat menegakkan hukum secara adil tanpa melakukan tindakan yang koruptif. Maka amat sangat diharuskan penegak hukum yang melanggar kode etik tersebut diberi hukuman yang setimpal. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan. Salah satu yang membekas di hati masyarakat ialah seorang jaksa agung bernama Baharuddin Lopa.

Kode Etik dan Keteladanan

Baharuddin Lopa merupakan jaksa agung yang dikenal akan kejujuran dan kesederhanaannya. Meski beliau berasal dari keluarga yang terpandang, Lopa tetap menunjukkan kesederhanaannya. Pada saat pertama kali Lopa diangkat sebagai kepala kejaksaan tinggi, Lopa dengan lantang menyerukan, “Jangan coba-coba menyuap para penegak hukum, apapun alasannya!”.

Tak hanya itu, Lopa juga tidak mengizinkan anggota keluarganya menggunakan mobil dinas. Bahkan, Lopa tidak menerima hadiah dari sahabatnya karena khawatir akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Lopa berkali-kali mendapatkan banyak tawaran, namun berkali-kali juga ia menolaknya. Tidak jarang pula Lopa mendapatkan teror dan ancaman yang membahayakan dirinya. Namun, Lopa tetap tegas memegang prinsip, “Jangan pernah takut mati untuk menegakkan hukum.”

Ancaman-ancaman yang sering diterima oleh para penegak hukum tak jarang membuat mereka terpaksa menerima berbagai tawaran yang diberikan pelaku. Dari kedua contoh di atas, dapat kita lihat betapa pentingnya kode-kode etik bagi para penegak hukum. Penegak hukum seharusnya dapat menjadi harapan masyarakat dalam menegakkan keadilan, sehingga akan amat sangat mengecewakan apabila justru penegak hukum itu sendiri yang mematahkan keadilan.

Karenanya, sudah seharusnya kode etik bagi para penegak hukum harus ditekankan sejak menempuh pendidikan hukum. Selain itu, para penegak hukum yang melanggar kode etik harus dihukum berat. Penegak hukum juga harus mendapat jaminan perlindungan dari berbagai ancaman yang berkemungkinan diterima.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.