Etika merupakan sebua kata yang sering disebutkan dalam kehidupan manusia. Etika adalah segalah hal yang berhubungan dan bersangkutan dengan baik buruknya perangai atau perilaku seseorang dalam kehidupan. Sedangkan Profesi dapat diartikan pekerjaan atau kegiatan untuk memperolah uang atau nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian. Keahlian tersebut didapat dari proses pengalaman dan belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, termasuk latihan secara intensif atau kombinasi keduanya.

Etika profesi adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan professional terhadap pasien atau klien. Pengertian hukum menurut Ernst Utrecht adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisih tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran dalam pendoman hidup itu bisa menimbulkan tidakan dari pihak pemerintah seperti saksi. Dapat disimpulkan, hukum dan etika memiliki kesamaan subtansi dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia. Selain itu, hukum dan etika juga mengatur perbuatan manusia sebagai manusia dan hukum merupakan impelmentasi atau “rasionalisasi” dari etika.

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh apratur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Etika profesi hukum merupakan ilmu yang mengatur tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatanya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku di suatu negara. Para penegak hukum dalam menangi suatu kasus bahkan saat sedang tidak menangani suatu kasus harus tetap berperilaku sesuai etika hukum. Sebab, profesi hukum dinilai oleh masayarakat sebagi profesi yang di atas profesi lainya. Dengan etika profesi hukum, diharapkan perilaku penegak hukum sesuai dengan kodrat dan etika agar citra para penegak hukum sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat. Sebab, para penegak hukum di Indonesia rawan melakukan pelanggaran atau penyelewengan etika, seperti kasus yang kita akan bahas saat ini.

Permasalahan

Firli Bahuri yang merupakan Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dianggap melakukan pelanggaran kode etik terkait menggunakan helikopter pada saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan Kemudian, tindakan Firli ini ditindaklanjuti oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang melaporkan Ketua KPK yaitu Firli Bahuri kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. MAKI menggangap Firli Bahuri melanggar kode etik pimpinan KPK yaitu larangan bergaya hidup mewah.

Hal ini bermula ketika pada 2o Juni 2020, Ketua KPK Firli Bahuri menggunakan helikopter dalam sebuah perjalannan dari Palembang menuju Batu Raja, Sumatra Selatan. Selain kepentingan kunjungan kerja, Firli Bahuri melakukan perjalanan pribadi yaitu ziarah ke makam orang tua yang terletak desa Lontar, Baturaja, yang  juga menggunakan helikoter. Kendaraan helikopter yang dikendarai Firli Bahuri berjenis Eurocopte T2 yang dimiliki oleh perusaan swasta PT. Asia Pasifik dengan nomor registrasi PK – JTO yang beralamat di Cyber Park lippo Karawaci, Karawaci, Tanggerang, Banten.

Sebelum itu, helikopter mewah ini dimiliki oleh perusaan swasta asal Singapura yang beralamat di Sky Oasis Pte. Ltd. Helikopter ini teregistrasi sejak 17 Maret 2015 dan berakhir pada 16 Maret 2018. Hal ini lah yang kemudian mendasari MAKI melaporkan kejadian ini kepada Dewas KPK pada 24 Juni 2020 dengan dugaan pelanggaran kode etik, yaitu bergaya hidup wewah. Kordinator MAKI Boyamin Saiman pada keterang tertulis, Rabu (24/6/2020) menyatakan bahwa MAKI telah melalui e-mail kepada dewan pengawas KPK yang berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Filri Bahuri atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalan dari palembang menuju batu Raja pada 20 Juni 2020.

Selain itu, Boyamin Saiman juga menambahkan pendapat bahwa Filrli Bahuri patut diduga menggunakan helikopter adalah bergaya hidup mewah dikarenakan mestinya perjalanan dari Palembang menuju Batu Raja hanya membutuhkan waktu empat jam perjalanan darat apabila menggunakan mobil. Hal ini bertentangan dengan kode etik pimmpinan KPK dilarang bergaya hidup mewah. Apalagi, dari larangan berman golf (pelarangan bermain golf karena dianggap bergaya hidup mewah telah berlaku sejak tahun 2004 dan masih berlaku hinnga sekarang)” dilansir dari Detik News.

Aturan tentang larangan insan KPK bergaya hidup mewah itu tertuang dalam perarturan dewan pengawas Nomor 1 Tahun 2020 tentang kode etik dan pendoman prilaku KPK, poin 27 aspek integritas tercermin dalam pedoman prilaku bagi insan komisi sebagai berikut: tidak menunjukan gaya hidup hedonism sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama insan komisi.

Meninjaklanjuti laporan dari MAKI Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik terhadap Firli Bahuri di gedung Anti – Corruption Learning Center KPK pada 25/8/2020 , tanggal 4-8 September 2020. Hasil sidang yang dilakukan oleh Dewas KPK memutuskan Bahwa Ketua KPK Firli Bahuri bersalah melanggar kode etik terkai naik helikopter mewah dan Dewas KPK menjatuhkan saksi ringan terhadap Firli Bahuri berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kesimpulan

Contoh kasus di atas merupakan salah satu tindakan melangar kode etik profesi hukum khususnya Ketua KPK yang jelas tertera bahwa insan KPK tidak dapat bergaya hidup hedonis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang kode etik dan pendoman perilaku KPK. Apalagi, KPK merupakan insan atau lembaga yang fungsi memberantas kasus Korupsi. Seharusnya, Ketua KPK memberikan contoh perilaku yang sesuai etika tidak bergaya hidup hedonis agar KPK dapat selalu dihormati.

Share.

Leave A Reply