Ketimpangan Hukum Bagi Kaum Bawah



Suatu kenyataan hidup bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi secara mandiri.
Jika dalam saat yang bersamaan ada dua manusia yang ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah maka akan terjadi gesekan atau bentrok di dalamnya. Sama halnya dengan apabila tak terpenuhinya suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam suatu hubungan antar satu manusia dengan manusia lain maka akan menimbulkan suatu bentrokan juga. Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Diperlukan suatu keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik pada situasi kebersamaan maupun situasi sosial yang diperlukan ketentuan-ketentuan.

Kenyataan bahwa Indonesia menjadi Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi HAM dan menjamin segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan masih menghasilkan kenyataan yang bertolak belakang. Faktanya tak jarang masih banyak masyarakat tidak mampu menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum seringkali melahirkan perumpamaan dalam masyarakat yakni “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”. Ungkapan tersebut dibuktikan dengan hadirnya kasus yang pernah terjadi oleh Nenek Minah (55) yang tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan atasperbuatannya itu, Nenek Minah diganjar satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan.
Dalam kasus lain, pasangan suami istri Supriyono dan Sulastri, warga desa Sukorejo yang mencuri setandan pisang divobis hukum 3,5 bulan oleh Majelis Hakim PN Bojonegoro. Kasus tersebut menjadi  dua dari sekian kasus lainnya yang merupakan bukti dari penanganan kasus yang memang cenderung tajam ke bawah. Padahal, jenis  pencurian yang dilakukan oleh warga miskin tersebut didorong oleh rasa ketiadaan, kelaparan dan kemiskinan bukan karena ketamakan atau kerakusan.
Hal ini termasuk melanggar Undang-Undang Dasar pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penjelasan ayat tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama dihadapan hukum. Tidak peduli status sosialnya, baik dia pemulung sampai presidan sekalipun harus diperlakukan sama dihadapan hukum.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang sangat serius dan bahkan akan terus berkembang seiring kehidupan masyarakat. Terlebih apabila unsur dalam sistem nya sendiri tidak ada perubahan atau dalam artian tidak ada reformasi khusus mengenai bidang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan hukum yang lebih baik maka diperlukan adanya partisipasi lebih aktif dari pihak aparat penegak hukum yang juga harus secara sadar terkait eksistensi dirinya sebagai makhuk Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut akan membuat dalam melaksanakan segala sesuatunya tidak akan terlepas dari tata norma agama dan hidup sebagaimana mestinya. Terlepas dari itu, diperlukan juga suatu ketegasan dan kesadaran yang hirarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya sehingga mampu berkontribusi pula dalam upaya mengurangi adanya penyelewengan hukum dan terciptanya cita-cita hukum yang diharapkan.

kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan