COVID-19 memiliki dampak buruk yang signifikan secara sosial dan ekonomi dunia. Dampak tersebut khususnya terjadi pada sektor bisnis dan akibat keadaan yang memaksa para pelaku usaha tidak melakukan prestasi atas apa yang telah diperjanjikan. Menurut hukum perdata tentunya pihak yang tidak melaksanakan suatu kewajiban atas perjanjian yang telah dilakukan maka dapat dkatakan telah “ingkar janji” atau “lalai” dalam menjalankan kewajibannya. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur kewajiban pembayaran ganti rugi atas tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian tersebut.

Situasi pada pandemi ini menyebabkan banyak tafsir terhadap COVID-19 sebagai force majeure non-alam yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi di luar kendali. Konsekuensinya, hal ini dapat membebaskan biaya ganti rugi, denda dan bahkan dapat membatalkan perjanjian kontrak. Apalagi, setelah dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional ini membuat semua orang beranggapan bahwa bencana COVID-19 ini termasuk force majeure.

Juga, Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang pada intinya mengatur bahwa dalam suatu kondisi yang memaksa salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi prestasinya dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini biasa disebut dengan force majeure yang dimana terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan debitur kesulitan untuk melaksanakan prestasinya, kalaupun dilaksanakan akan ada pengorbanan tertentu yang akan mengakibatkan ketidak praktisan dalam pelaksanannya. Konsekuensinya, pelaksanaan prestasi dapat ditunda sampai keadaan yang normal.

Force majeure dalam kontrak perjanjian dipergunakan untuk menanggulangi akan terjadinya kerugian yang timbul berdampak dalam suatu perjanjian karena act of god, seperti gempa, trunami, banjir, kebakaran, pemadaman listrik, perang, kudeta, embargo dll yang tidak dapat diprediksi akan timbulnya peristiwa tersebut. Unsur yang terkandung sebagai force majeure yaitu peristiwa kejadian merupakan peristiwa alam yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diperkirakan sebelum pembuatan kontrak tersebut dan peristiwa yang menunjukkan tidak dapat dilaksanakan dalam pemenuhan pelaksanaan prestasi terhadap suatu kontrak untuk waktu tertentu.

Mahfud MD menyatakan keliru apabila beranggapan bahwa Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional menjadi landasan dalam membatalkan kontrak perjanjian berkaitan dengan kontrak bisnis. COVID-19 sebagai bencana nasional tidak dapat serta merta langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak berlandaskan force majeure. 

Praktisi hukum rahayu ningsih hoed dalam pernyataannya bahwa dalam kondisi COVID-19 merupakan suatu keadaan kahar berdasarkan definisi keadaan memaksa didalam perjanjian tersebut. Menurutnya, jenis klausula keadaan memaksa terdiri atas dua hal yakni klausul tidak eksklusif yang memberikan kesempatan salah satu pihak dapat mengklaim force majeure karena adanya situasi yang dapat dikatakan sebagai keberlakuan force majeure dan klausul eksklusif adalah keadaan memaksa keterbatasan pada situasi tersebut di dalam perjanjian.

Secara ringkas, dalam keadaan force majeure, yang perlu diperhatikan adalah jenis prestasi dari perjanjian tersebut. Contohnya, apabila prestasinya adalah melakukan pembayaran utang, dalam keadaan COVID-19 ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai force majeure. Mengapa demikian? Karena masih dimungkinkan pembayaran melalui ATM atau mobile banking.

Namun, apabila prestasinya adalah jasa yang tidak dapat dilaksanakan misalnya melakukan konser di masa pandemi COVID-19 ini penyanyi dapat dibebastugaskan dari kewajiban. Hal ini sebagai konsekuensi dari misalnya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak memperbolehkan banyak masa berkumpul di suatu titik tempat. Selain itu, perlu juga diketahui kapan perjanjian kontrak tersebut dibuat hal ini tentu akan mempengaruhi apakah tidak terlaksananya suatu prestasi bisa dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ataupun tidak.

Hingga saat ini banyak yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai dasar force majeure yang cukup jelas tertuang dalam putusan Makamah Agung sebagai berikut: Putusan MA RI No. Reg.15K/Sip/1957 tentang ketidak mampuan dalam pemenuhan tanggung jawab dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilalui, Putusan MA RI No.Reg.24K/Sip/1958 tentang tidak ditemukan solusi lain/ alternatif yang tidak berkaitan dengan pelanggaran peratuan yang lain bagi pihak yang terkena keadaan kahar untuk melaksanakan perjanjian, Putusan MA RI No.Reg 558K/Sip/1971 tentang resiko tidak dapat diduga, tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bukan merupakan kesalahan dari pihak dalam perjanjian.

Untuk menyikapi hal ini bagi para pelaku usaha serta debitur dan kreditur masih dapat mengajukan klaim force majeure dengan seyogyanya dilakukan dengan cara itikat baik dan tetap untuk berusaha memenuhi kewajiban para pihak dengan cara yang terbaik. Berikut ini cara yang dapat ditempuh dalam klaim force majeure ditinjau dari case by case yang dengan pertimbangan yang matang.

Pengajuan klaim force majeure dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan memberitahukan kejadian sesuai dengan tata cara pemberitahuan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Pihak yang mengklaim force majeure tetap harus melaksanakan kewajiban dengan itikad baik dan melakukan usaha yang sewajarnya agar tetap dapat melaksanakan kewajiban atau setidaknya melakukan upaya untuk mitigasi resiko atas tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dalam pemberitahuan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan dan dalam rentan waktu tertentu sesuai perjanjian.

Pengajuan klaim force majeure juga diharuskan dengan rujukan hukum yang tepat. Hal ini harus meneliti terlebih dahulu bencana yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini secara nyata berdampak jelas pada kegiatan/aktifitas bisnisnya terdampak dari peraturan pemerintah. Para pihak yang mengajukan klaim force majeure haruslah dapat membuktikan bahwa Pergub Jakarta No. 33 Tahun 2020 dan Pergub Jabar No. 27 Tahun 2020 yang memberlakukan PSBB itu menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan/aktifitas bisnisnya atau tidak. Prinsipnya adalah pihak yang mengajukan klaim terhadap force majeure harus dapat membuktikan ketidak mampuan dalam pemenuhan kewajiban prestasi dan landasan legal yang tepat dengan hubungan hukum pihak-pihak yang terkait.

Langkah yang tepat untuk menyikapi kondisi seperti ini adalah melakukan perubahan perjanjian tidak mengakhiri suatu perjanjian. Sangat penting disini untuk dimengerti secara seksama bahwa klaim force majeure tidak semata-mata akan mengakhiri kewajiban para pihak yang terlibat. Hal ini pihak tersebut haruslah menyiapkan langkah alternatif perubahan perjanjian agar tetap dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara perubahan batas waktu pembayaran pembiayaan/kredit, jadwal pelaksanaan layanan, penyesuaian jumlah dan kualitas barang atau layanan. Apabila perubahan perjanjian tersebut disepakati harus dibuatkan dalam akta notarill dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari perjanjian sebelumnya.

Dalam penyelesaian ini diutamakan cara musyawarah dan berada dalam ruang lingkup jalur tata cara penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam perjanjian. Pada pelaksanaan negosiasi perubahan kontrak perjanjian atau renegosiasi tetap mengedepankan musyawarah. Tujuannya adalah untuk menghindari penyelesaian secara litigasi yang akan berdampak luas dan rumit ditambah lagi pandemi COVID-19 dimana pengadilan turut memberlakukan pembatasan fisik hingga saat ini.

Tentu proses renegosiasi ini tetap dapat menggunakan jasa konsultan hukum terkait mengenai opsi terbaik yang dapat dilakukan. Penerapan perjanjian bukan hanya berkaitan dengan aspek bisnis saja, melainkan dapat juga ditinjau dari aspek legal. Hal ini penting agar terhindar dari permasalahan yang akan timbul kembali di kemudian hari.

Dalam konteks kontrak perjanjian, COVID-19 bukan sebagai force majeure untuk membatalkan perjanjian. Melainkan, pandemi ini menjadi suatu jalan untuk melakukan perjanjian kembali/renegosiasi dengan para pihak terkait dalam perjanjian. Dalam renegosiasi ini para pihak harus dengan itikat baik dalam bermusyawarah agar tidak ada terjadinya perselisihan yang mengakibatkan permasalahan lebih panjang. Juga, dalam renegosiasi ini diperlukan konsultan hukum agar dapat memberikan opsi-opsi legal yang bagus agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Share.

Leave A Reply