Fiat Justitia Ruat Caelum “tegakkan keadilan meski langit akan runtuh” adalah sebuah adagium yang selalu disanjung dimana-mana. Jaksa, hakim, advokat selalu bangga mengumandangkannya. Bahkan para mahasiswa hukum sedari semester pertama pun telah dikenalkan dengan adagium tersebut. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara hukum. Pengakuan tersebut menyiratkan sebuah makna bahwa ciri-ciri suatu negera merupakan negara hukum adalah bahwa negara tersebut kehidupannya sejalan dengan hukum.

Pada era Pemerintah Kepemimpinan Presiden: Jokowi Widodo dan Mak’ruf amin, Negara Kesatuan Republik Indonesia di Uji dengan datangnya covid 19, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pada Masa Pandemi Covid 19, Kehidupan Hukum di Indonesia Semakin di uji akibat datangnya covid 19, Penghasilan rakyat berkurang akibat semuanya aktivitas dengan daring, Indonesia memiliki hak konstitusional Warga Negara Atas Kesehatan, Dasar Konstusional Hak Warga Negara Mendapatkan Jaminan atas Kesehatan di Masa Pandemi Covid-­‐19 : • Alinea ke Empat UUD Negara Republik Indonesia 1945-­‐Perlindungan hukum (Rechtsbesserming) :Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik. Menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.

• Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 45-­‐Kedaulatan Rakyat (souvereiniteiit Van de bevolking) : menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat.

• Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI ’45-­‐Negara Hukum (Rechtsstaat-­‐HAM) : Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

• Pasal 4 Ayat (1)-­‐Presiden Kepala Pemerintahan (atribu>e) : Memegang kekuasaan pemerintahan

• Pasal 5 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia ‘’45-­‐Peraturan pemerintah (delega>e van wetgeving) : Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang. Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

• Pasal 17 UUD NRI 1945  menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. … Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

• Pasal 18, Pasal 18 Ayat (2), (5), dan (6) UUD NRI ’45-­‐pemerintah daerah, deconsentrae, medebewind. Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.”Pasal 18 UUD Tahun 1945 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.Dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut diatas, berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

• Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 45-­‐hak konstusional (grondweBelijke rechten) : Bahwa berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.’’ Legalitas Hukum Hak Warga Negara mendapatkan jaminan Konstusional atas Kesehatan di Masa Pandemi Covid-­19

Bagaimanakah Eksistensi Kehidupan Hukum di Indonesia di Masa Pandemi?

Terkait peradilan atau penegakan hukum di masa wabah covid-19 diminta agar selaras antarinstansi. Ketua Komisi Kejaksaan Barita LH Simanjuntak menyatakan dalam upaya pencegahan covid-19 di bidang penegakan hukum, petunjuk pimpinan dan teknis antarinstansi berjalan masing-masing dan kurang memperhitungkan penegakan hukum yang terintegrasi.

“Antar instansi masih jalan sendiri-sendiri kurang memperhitungkan penegakan hukum terintegrasi antara Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, Kepolisian. Permasalahan di satuan kerja kesulitan khususnya dalam hal penahanan tersangka/terdakwa,” kata Barita dalam keterangan pers, Kamis (26/3).

Barita mencontohkan Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat bernomor M.HH.PK.01.01.01-04 tertanggal 24 Maret. Dalam surat kepada jajaran lapas tersebut, Menteri Hukum dan HAM meminta supaya tidak mengeluarkan dan menerima tahanan di masa wabah. Persoalannya, imbuh Barita, penahanan tersangka oleh penegak hukum dibatasi dalam KUHAP. Ia menyatakan menjaga kepastian hukum tetap penting di masa sulit wabah covid-19 saat ini.

“Sebagai Ketua Komisi Kejaksaan kami minta kepada pimpinan MA, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri agar mengeluarkan petunjuk bersama atau surat edaran di MA mengenai hal ini. Sebab akan berdampak negatif terhadap penegakan hukum dan penanganan tindak pidana demi menjaga keamanan ketertiban masyarakat,” ucapnya.

Mahkamah Agung sebelumnya memperketat sistem kerja di lembaga peradilan dengan mengeluarkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Edaran tersebut diteken 23 Maret 2020.

Dalam surat tersebut, persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran covid-19.

Selain itu, persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

Untuk penanganan perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya, Hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

Jika perkara tidak memungkinkan untuk ditunda dan harus disidangkan, MA meminta empat hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan. Kedua, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).

Ketiga, majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian pemeriksaan suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak yang akan hadir atau dihadirkan di persidangan. Keempat, majelis hakim ataupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai kondisi dan situasi persidangan.

Kehidupan Hukum di Indonesia Pada masa eksistensi Pandemi COVID-19, Konstitusi dalam Mendapatkan Jaminan Kesehatan bagi Warga Negara Indonesia.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply