Manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas yang hidup dalam keinginan dan kekuatan untuk bertahan hidup. Kebebasan inilah yang membuat manusia bagaikan serigala bagi sesamanya, istilah ini disebut dengan homo homini lupus.
Gambaran mengenai seseorang yang terdampar disebuah pulau, hidup sendiri, membuat ia tidak mengenal hukum. Tidak ada interaksi antarsesama membuat hukum tidak lahir didalam kehidupan. Ketika muncul satu orang, maka secara tidak sadar hukum terbentuk, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.
Dalam bentuk sederhana ini, hukum terus berkembang sesuai dengan jumlah dan keadaan sosial-budaya umat manusia sehingga membentuk hukum yang lebih kompleks untuk menjawab segala permasalahan yang hadir akibat interaksi masyarakat seperti kondisi saat ini.
Melihat keadaan yang demikian, maka dapat dilihat bahwa Masyarakat dan Hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan baik pada masa lalu maupun masa kini. Ubi societas ibi ius merupakan istilah yang menjelaskan keadaan tersebut di mana ada masyarakat, disitulah terdapat hukum.
Tentu, hukum memiliki makna yang sangat kuat dan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia di muka bumi. Secara sederhana, hukum merupakan alat yang mampu memberikan jaminan kehidupan yang bermoral, aman dan tentram dalam setiap aktivitas dan interaksi yang dilakukan masyarakat.
Dalam perkembangannya, hukum tidak lagi hanya sebatas dalam aspek untuk membentuk moral dan memberikan jaminan rasa keamanan dan ketentraman terhadap masyarakat. Kehadiran hukum dalam sektor lain pun sangat dibutuhkan, salah satunya dalam sektor perekonomian. Kehadiran hukum dalam aktivitas perekonomian masyarakat merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk menciptakan titik keseimbangan.
Titik keseimbangan yang dimaksud ini adalah kemampuan hukum dalam mewadahi dan mengatur setiap aktivitas para pihak yang terjadi dalam bidang ekonomi yang secara dinamis tumbuh dan berkembang karena berbagai pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang terjadi.
Secara garis besar, hukum dan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan akan selalu berhubungan dalam proses pembentukan tatanan perekonomian dalam suatu negara. Walaupun terdapat beberapa ahli yang berpendapat dan mempertentangkan kaitan antara hukum dan ekonomi karena dianggap memiliki kutub yang bertolak belakang.
Pertentangan ini dikarenakan perbedaan karakteristik keduanya, di mana ekonomi dinilai memiliki karakteristik pergerakan dan perkembangan yang cepat dan fleksibel, sementara hukum justru dianggap bergerak lebih lambat dan kaku.
Apabila melihat pernyataan tersebut, tentu dapat dilihat dan dirasakan bahwa hadirnya hukum mungkin akan lebih banyak menjadi faktor penghambat perkembangan ekonomi daripada sebagai faktor yang dapat melandasi dan mendukung ekonomi.
Tentu tidak ada yang salah dalam pernyataan tersebut. Apabila melihat dengan keadaan masa kini, tentu disatu sisi pernyataan tersebut dapat dikatakan benar, bahwa hukum seringkali belum mampu untuk mengejar pergerakan ekonomi. Namun, rasanya akan menjadi kacau apabila hukum tidak dihadirkan dan tidak ditegakkan dalam aktivitas perekonomian suatu bangsa.
Sebenarnya, penelitian hubungan antara keadaan ekonomi dengan perkembangan hukum sudah dilakukan para ahli ilmu-ilmu sosial sejak abad ke-18. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat suatu korelasi antara hukum dan ekonomi baik pada masa lalu, masa kini maupun untuk masa yang akan datang, walaupun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.
Apabila meninjau dalam perjalanan sejarah, keterkaitan antara bidang hukum dan ekonomi yang tunjukan pada masa kini merupakan titik penyelesaian dari masa lalu yang menggambarkan tatanan perekonomian yang tidak adil.
Tatanan perekonomian yang tidak adil ini ditunjukan dengan adanya berbagai tindakan penindasan oleh para pemilik sumber daya ekonomi karena tidak adanya pengaturan dan pembatasan yang dilakukan oleh negara melalui hukum terhadap tindakan-tindakan di masa sistem perekonomian liberal tersebut.
Keadaan masa lalu tersebut menyebabkan banyaknya dorongan dan keinginan oleh para pihak (masyarakat) diseluruh dunia yang meminta kehadiran negara dalam proses aktivitas ekonomi agar mampu menciptakan tatanan perekonomian yang adil bagi seluruh rakyat.
Dengan demikian, muncullah kesadaran untuk membentuk pengaturan dalam aktivitas ekonomi melalui negara yang tidak lagi hanya menjadi penjaga malam melainkan menjadi negara yang berkonsep welfare state dengan tidak hanya mengamanatkan kepastian hukum namun juga keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya dalam menjalani aktivitas ekonominya.
kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.
