Sila pertama dari ideologi kehidupan Negara Republik Indonesia yang tertuang ke dalam Pancasila merupakan “Ketuhanan yang Maha Esa”. Menurut Ir. Soekarno, Indonesia merupakan suatu negara yang mengakui keberadaan banyak sistem kepercayaan. Mendetilkannya dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1960, kepercayaan-kepercayaan tersebut termasuk Mohammadens (Islam), Christians (Nasrani), Buddhists (Buddha), dan those of no religion (Ateis).

Bapak Proklamasi Indonesia juga melanjutkan bahwa dengan 85% dari 92 Juta penduduk Indonesia (pada saat itu) menganut kepercayaan Islam, dengan mempertimbangkan keberagaman yang bersatu dari Bangsa Indonesia, Kepercayaan kepada Tuhan dijadikan suatu filosofi kehidupan Negara. Individu atau kelompok yang tidak menganut agama pun juga dikatakan untuk mengakui bahwa kepercayaan kepada kekuatan yang lebih tinggi merupakan karakteristik dari negaranya.

Sebagaimana dikatakan oleh Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila merupakan landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar atau staatsfundamentalnorm. Mengikuti pernyataan ini, Jimly Asshidique menyatakan pula bahwa ide-ide dalam pancasila harus mempengaruhi pembentukan hukum positif Indonesia sebagai suatu batu uji, dimana Jazim Hamidi menambahkan bahwa Staatsfundamentalnorm memiliki posisi hukum tertinggi dalam suatu tatanan hukum positif.

Posisi dari Sila Pertama Pancasila dalam hukum positif Indonesia yang dikemukakan oleh kedua sarjana hukum terkemuka ini terefleksikan dalam Pasal 61 dan 64 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan pencantuman agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia atau pengosongan bagi penghayat kepercayaan.

Lalu bagaimana dengan individu atau kelompok yang memiliki kepercayaan atau agama yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia? Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP-nya. Putusan ini telah membiarkan penganut kepercayaan untuk lebih jauh menghayati kepercayaannya dalam hitam di atas putih – pencatatan sipil. Tentunya, putusan ini tidak datang tanpa wajah mengerut dari organisasi-organisasi keagamaan. Majelis Ulama Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 97/PUU-XIV/2016 ini karena telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.

Walau ada akhir dari pertanyaan ini, jawaban tetap meninggalkan perkara, bagaimana dengan ateis atau orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan sama sekali? Pengosongan dan pengisian kolom agama dengan agama orang tua tetap direkomendasikan. Mayoritas dari ateis, secara terus terang, tidak peduli apa yang tercantum dalam kolom agama di KTP-nya. Yakni, suatu keterbalikan oleh orang-orang yang beragama dan berkepercayaan tercerminkan oleh gugatan uji materil yang telah disebutkan di atas dan komentar-komentar yang dilontarkan seusainya.

Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui kebebasan seorang warga negara Indonesia untuk memeluk agama. Namun, tentunya sebagai suatu forum internum yang merupakan kebebasan individu yang tidak bisa di atur secara riil oleh pengaruh luar seperti negara. Sederhananya, jika seorang yang beragama X dan sudah menghayati agama tersebut secara penuh, walaupun dihalangi untuk beribadat dan dipaksa untuk pindah ke Agama Y, orang tersebut akan tetap berpegang teguh bahwa agamanya adalah X.

Logika ini juga berlaku kepada individu-individu yang telah tercantum suatu agama dalam KTP-nya, padahal tidak menghayati maupun beribadat sesuai dengan agama yang tercantum itu. Pengaruh luar tidak dapat mempengaruhinya untuk menjadi saleh akan agamanya karena kepercayaannya akan agamanya ataupun agama lain merupakan forum internum.

Lalu, apa gunanya pencantuman kolom agama di KTP jika bukan sebagai takaran mutlak akan keagamaan seseorang? Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa contoh, seperti dalam kala terjadi waris. Menurut Pasal 172 dari Kompilasi Hukum Islam, KTP sebagai suatu Kartu Identitas merupakan alat bukti untuk membuktikan agama dari seorang ahli waris. Selanjutnya, Pasal 1, 6, dan 8 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa mengikuti ketentuan agama yang dipeluknya merupakan salah satu syarat sah dari suatu perkawinan. Kedua fungsi yang telah disebutkan merupakan pengamalan dari agama atau kepercayaan yang memasuki ranah forum eksternum.

Berbalik arah dari konsep forum internum terkait seorang memeluk agama tertentu, beribadat dan mengamalkan suatu agama merupakan forum eksternum yang dapat diatur pula oleh factor eksternal seperti negara. Pengaturan ini lebih ditegaskan saat terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menghapus ketentuan bahwa pihak ahli waris dapat memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Perubahan ini pun secara jelas membatasi orang yang beragama Islam untuk hanya dapat menggunakan hukum waris Islam dalam masalah warisnya.

Perbedaan yang jelas pun terlihat di atas. Jikalau suatu orang yang memiliki kepercayaan itu merupakan contoh kasus forum internum, dan jika ia mengamalkan kepercayaan tersebut yang salah satunya itu mengakui dan mengumumkan kepercayaannya, kasus tersebut berubah menjadi forum eksternum. Ini menimbulkan lagi-lagi satu pertanyaan, mengapa Pemerintah Indonesia mewajibkan hal tersebut kepada penduduknya? Bukankah agama dan kepercayaan merupakan urusan pribadi yang tidak bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal?

Taris Azhary menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, memiliki ciri untuk tidak membenarkan ateisme. Tetapi, tidak membenarkan tentunya bukan berarti menyediakan sanksi bagi seorang ateis dikarenakan konsep forum internum. Ini menyebabkan suatu argumentasi sirkuler mengenai Permasalahan Sila Pertama Pancasila, kolom agama di KTP, konsep forum internum, forum eksternum dan keberadaan ateisme.

Seorang tetap mendapatkan suatu KTP yang didalamnya terdapat kolom agama dan/atau kepercayaan walaupun ia seorang ateis yang merupakan kebebasan pribadi yang melekat pada jiwanya (forum internum) untuk dapat menjalankan hak-hak seperti perkawinan dan mengurus hak waris yang mengarah kepada peribadatan dari suatu kepercayaan (forum eksternum) karena Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Di akhir kalimat tersebut, untuk melengkapi argumen sirkuler tersebut, perlu dinyatakan bahwa pengamalan dari Sila Pertama Pancasila merupakan pencantuman kolom agama dan/atau kepercayaan di KTP.

Akhir kata, setelah menunjukkan ruwetnya system yang sudah menyumsum ini Penulis harus berkesimpulan bahwa ada dan tiadanya kolom agama di KTP tidak mempengaruhi kapabilitas seorang warga negara untuk memeluk dan mengamalkan kepercayaannya secara luas, walaupun warga negara tersebut tidak memiliki kepercayaan. Dengan itu, perlu juga dinyatakan bahwa dengan mengatur sebuah masalah forum internum, memperbolehkannya suatu kepercayan ditulis di dalam kolom agama membantu penganut kepercayaan di Indonesia untuk lebih jauh menghayati kepercayaannya dan merasa diakui di negara plural ini.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply