Hari ini:Oktober 20, 2019

Kebakaran Hutan, Lahan ‘Karhutla’ dan Perusahaan: Pemerintah Bisa Apa?

Tampaknya kini suasana mencekam dan berkabut bukan hanya terdapat pada Thread  Cerita ”KKN di Desa Penari” di twitter saja. Namun masyarakat Riau dan sekitarnya kini merasakan hal serupa dan justru lebih parah!

Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLK) menetapkan Kebakaran di Riau ini sebagai prioritas yang perlu ditangani segera dalam tahun ini. Sebagaimana dilansir dari berbagai media online, Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, luas lahan yang terbakar mencapai 996 hektare dan meningkat lebih dari 100 hektare dalam waktu kurang dari sepekan. Terlebih pula,  setidaknya ada 151.862 titik kebakaran hutan di Indonesia. Hal ini barangtentu bukan masalah yang main-main untuk ditangani oleh negara.

Dampak Kebakaran Hutan Parah!

Berbagai dampak dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Riau, Palembang, Jambi,  Banjarmasin, hingga negara tetangga Malaysia yang turut terselimuti kabut asap. Aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat, bandara udara lumpuh, bahkan kegiatan belajar-mengajar diliburkan. Terlebih pula kerugian lain yang tidak teridentifikasi termasuk kerugian sosial dan immateril dipastikan lebih luas dari yang diperhitungkan. Dampak kabut asap terhadap kesehatan juga sangat serius, penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) menyerang lebih dari 529.527 orang, serta merenggut banyak korban jiwa. Seperti salahsatunya pada provinsi Sumatera selatan seorang bayi usia 4 bulan meninggal akibat terpapar kabut asap.

Penyikapan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memanglah menempati urutan teratas menegenai permasalahan lingkungan dari tahun ke tahun. Pemerintah sendiri sudah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian Agreement on Haze Pollution (AHP) pada tahun 2012 dan 2015. Dengan demikian maka Indonesia sudah masuk dalam perjanjian itu (Salah satu inti dari perjanjian tersebut dalam pasal 9 adalah pengendalian karhutla yang berpotensi menimbulkan pencemaran lintas batas. Salah satu upayanya dengan mengedepankan mekanisme hukum nasional). Namun sejauh ini masih sangatlah nampak sekali bahwa penanggulangan permasalahan ini lemah dari sisi penegakan hukum serta pengawasannya.

Dalam menyikapi persoalan Kebakaran hutan dan lahan ini atau biasa disebut Kebakaran Bentang Alam (Landscape Fire) perlu paham betul mengenai kondisi di lapangan (ground check). Penyebab dari kebakaran hutan dan lahan di Riau sejauh ini memang belum dapat dipastikan merupakan ulah manusia atau alam. Namun Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyegel 42 perusahaan di lima provinsi. Hal itu dilakukan setelah melakukan pengawasan dan pemantauan di lima provinsi sejak Juli-Agustus lalu. Mengapa perusahaan disegel?

Perusahaan yang disegel tersebut diduga sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan tersebut terindikasi telah melakukan praktik “nakal” dalam melakukan land clearing dengan memanfaatkan musim kemarau.

Lalu sebetulnya, apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara terhadap Perusahaan pembakar hutan?

Ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh negara dalam rangka penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan. Diantaranya adalah :

  1. Gugatan perdata yang berujung pada denda.

Dalam hal ini, tuntutan secara perdata dapat dilayangkan jika ada tindak pidana (pembakaran hutan dan lahan) yang terbukti dilakukan korporasi. Tuntutan secara perdata ini dapat dilakukan oleh Kejaksaan yang berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) melawan perusahaan pembakar hutan.  Namun perlu disertai Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Kementerian terkait pada Kejaksaan terlebih dahulu.

Tuntutan perdata dilayangkan jika ada dampak tidak langsung dari sebuah tindak kejahatan. Dalam kasus kebakaran hutan, jika masyarakat merasa terganggu kesehatan dan aktivitas sehari-harinya karena itu, maka gugatan perdata dapat dilayangkan kepada tersangka yang membakar hutan terkait. Dalam hal ini, perusahaan berkewajiban untuk membayar denda sejumlah yang dilayangkan oleh pengguggat.

Gugatan perdata ini pernah diterapkan pada PT NSP dan Jatim Jaya Perkasa di Riau. Perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas kebakaran a quo sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

  1. Gugatan pidana terhadap elite perusahaan.

Berbeda dengan tuntutan secara perdata, tuntutan pidana ini dapat dilayangkan jika ada tindak kejahatan yang langsung berdampak pada keadaan seseorang, lembaga, atau alam. Jika sebuah perusahaan terbukti membakar hutan dan tidak sesuai caranya dengan peraturan yang berlaku, maka ia dapat dituntut secara pidana oleh penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap lingkungan berkaitan dengan Pembakaran Hutan dan Lahan ini telah diatur dalam beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kesemua udang-undang tersebut didalamnya ketentuan pidana atas perbuatan Pembakaran Lahan.

Dalam penegakan hukum pidana, terdapat sanksi perorangan dan sanksi korporasi. Serta dapat diberlakukan dua-duanya. Sebagaimana penerapan sanksinya, terdapat pemidanaan penjara bagi pelaku dan Petinggi perusahaan yang menyebabkan adanya pembakaran hutan dan lahan serta terdapat pula pidana denda yang wajib dibayar perusahaan ke negara.

  1. Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin konsesi.

Mengenai sanksi administratif, sanksi ini memiliki beberapa jenis yang diantaranya adalah teguran tertulis, sanksi paksaan dari pemerintah, sanksi pembekuan izin, serta ada sanksi pencabutan izin pada perusahaan tersebut. Juga dapat berupa ganti rugi pemulihan sebagai tindakan preventif.

Pencabutan dan pembekuan izin itu sendiri merupakan wewenang pemberi izin yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang dalam pencabutan serta pembekuan izin bagi perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karena pada dasarnya, perusahaan beroperasi berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah (sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) yang memberikan Perizinan Operasi hingga mengenai Izin Lingkungan kepada perusahaan.

Akhir-akhir ini banyak kita lihat di media bahwa pemerintah sudah memberikan sanksi administrasi. Namun, kita yang tidak kita ketahui adalah perusahaan mana saja yang diberikan sanksi, kenapa mereka diberikan, serta rekomendasi apa perusahaan harus penuhi sehingga sanksi tersebut pada akhirnya bisa dicabut.

Disamping itu, masyarakat juga dapat melakukan gugatan terhadap Negara atas adanya Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Gugatan Warga Negara (Class Action) dan  Gugatan Kelompok (Citizen Lawsuit).

Pada dasarnya, model gugatan class action (CA) maupun citizen lawsuit (CLS) bukanlah barang baru, karena kedua model gugatan tersebut pernah diajukan sebelumnya terhadap kasus-kasus yang menimpa kepentingan publik. Model gugatan CA dan gugatan CLS ini, menurut Perma No. 1 tahun 2002, adalah sebagai berikut :

Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Class Action harus terdapat unsur kesamaan fakta dan dasar hukum dalam sebuah kelompok yang mengajukan gugatan dalam hal ini mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi. Hal penting lainnya dalam gugatan CA adalah, bahwa gugatan class action harus memuat tuntutan (petitum) tentang ganti rugi secara jelas dan rinci, serta memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Seperti yang dilakukan warga Riau, Mereka menyiapkan gugatan warga negara (class action) melawan wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Sebabnya karhutla terus berulang tanpa ada solusi yang menyentuh akar masalah. Terlebih karhutla terjadi karena ada unsur kesengajaan.

Gugatan  Kelompok (Citizen Lawsuit)

adalah mekanisme gugatan bagi warga negara untuk review menggugat tanggung jawab penyelenggara negara differences kelalaian hearts memenuhi hak-hak Warga Negara. Kelalaian ini didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga CLS yang diminta pada peradilan umum dalam perkara perdata.

Seperti contohnya adalah Perkara yang membelit Presiden Jokowi, gugatan kelompok ini dilakukan masyarakat atas kasus kebakaran hutan dan lahan. Mereka menggugat Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan DPRD Kalimantan Tengah.

Lalu bagaimana segel tersebut dapat dicabut?

Pencabutan segel yang diberikan pemerintah kepada perusahaan baru dapat dilakukan setelah diberikan suatu proses hukum berkekuatan hukum tetap atau incraght.

The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we can not sustain the environment, we can not sustain ourselves. — Wangari Maathai

Share

Seorang mahasiswa Fakultas Hukum namun tidak tulen hukum-nya (Karena Hukum Gravitasi dan Hukum Newton belum masuk Kurikulum). Menaruh perhatian pada seni komedi verbal, suka membuat konten videografi dan musik, belum punya prestasi apa-apa semasa kuliah ini. Santuy,