Agustus 10, 2020

Kalau Trotoar Dipakai Parkir dan PKL, Pejalan Kaki Lewat Mana?

Bagikan

Pernah ga sih kamu merasa sebel, waktu lagi jalan kaki di trotoar, eh dihadang sama pedagang kaki lima. Ga cuma itu aja, mau jalan di trotoar, eh malah trotoarnya dibuat parkir, mana juga ada motor lewat sana lagi. Ah, pusing deh!

Kekesalanmu bukan tanpa alasan kawan. Pada dasarnya, trotoar diciptakan untuk jalan bagi pejalan kaki. Seperti dia yang diciptakan untuk singgah di hati wkwk, becanda. Oke, kembali ke laptop.

Harus kita tau dan pahami, bahwa trotoar sebagai akses jalan bagi pejalan kaki merupakan hak setiap orang yang dicantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hak dan prioritas bagi pejalan kaki diakomodasi pada UU ini.

Lalu, apakah kenyataan di lapangan seperti itu?

Jawabannya, belum. Ya, belum sepenuhnya kabupaten/kota di Indonesia benar-benar memfasilitasi trotoar bagi masyarakatnya untuk berjalan kaki. Padahal, selain membuat tubuh sehat dan bugar, berjalan kaki sangat bermanfaat untuk mengurangi kemacetan dan tentunya mengurangi polusi asap dari kendaraan.

Dijelaskan pada Pasal 131 UU LLAJ, pejalan kaki berhak atas fasilitas yang pendukung yang mendukung trotoar dan tempat penyeberangan. Pemerintah dan instansi bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat berjalan kaki.

Tidak hanya berhak atas fasilitas dan prioritas yang diberikan, pejalan kaki juga mempunyai tanggung jawab atas kewajiban yang terdapat pada Pasal 132 UU LLAJ. Pasal tersebut mengatur kepada pejalan kaki untuk berjalan kaki pada bagian yang telah ditentukan serta memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Ngomong-ngomong, ketika kita sebal atas perlakuan beberapa oknum masyarakat yang memanfaatkan trotoar tidak sebagaimana mestinya seperti, pedagang kaki lima, parkir, bahkan mengendarai kendaraan di atas trotoar.

Lalu bagaimana hak saudara kita, penyandang disabilitas?

Beberapa daerah di Indonesia mulai memfasilitasi guiding block pada trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki ramah disabilitas. Hal itu merupakan hak penyadang disabilitas yang diatur pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Maka dari itu, sudah sepatutnya kita menjaga hak pejalan kaki, siapapun mereka prioritas utama adalah pejalan kaki. Pemerintah amat bertanggung jawab memperbaiki kondisi trotoar yang nyaman dan ramah disabilitas. Tak hanya pemerintah saja lho, kita secara individu perlu tertib dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan trotoar sesuai kegunaannya yaitu, trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin idemu diterbitkan di sini?

Lebih akrab dengan sapaan Shofi Hoo. Lahir di kota terpencil tak membuat hatinya kecil. Lahir di daerah tertinggal tak membuat semangatnya pudar. Bangga menjadi minoritas yang terbuang, terpinggirkan, tersisihkan.

Tinggalkan Balasan