Jual Beli Produk Mystery Box di Marketplace Menurut Hukum Perdata Indonesia



Pandemi Covid-19 membawa pengaruh luar biasa dalam keberlangsungan jual beli online melalui internet atau dikenal dengan e-commerce saat ini. Tren berbelanja online akhirnya meningkat drastis seiring dengan sentimen dan berbagai aturan yang membatasi aktivitas masyarakat. Hal itu terjadi karena berbelanja kebutuhan sehari-hari tidak perlu datang ke toko lagi. Disinilah pola ditribusi dan konsumsi barang bergeser dari yang awalnya konvensional dengan tatap muka beralih dengan cara berbelanja online.

Fenomena ini tidak lepas dari pelaku usaha yang kian pintar dalam beradaptasi dan kreatif menggunakan berbagai trik penjualan untuk mempertahankan eksistensi usahanya, meraup keuntungan serta tetap melindungi sumber penghidupan untuk karyawannya. Misalnya, adanya tambahan promo, cashback dan iklan yang menarik perhatian konsumen yang berujung terjadinya sebuah transaksi. Trik-trik apapun diterapkan di berbagai pilihan platform mulai dari marketplace, media sosial dan website. Menurut SIRCLO, marketplace menjadi platform berbelanja secara online yang paling dipercaya oleh 97% responden, sementara terdapat 91% percaya untuk berbelanja di website, dan 82% di media sosial.

Oleh karena itu, ada saja pelaku usaha di marketplace yang menggunakan trik-trik tidak baik dalam jual beli produknya. Menerapkan sistem jual beli yang terdapat unsur ketidakpastian/spekulatif. Bentuk jual beli kotak rahasia ini dikenal dengan jual beli produk mystery box. Pembeli dipengaruhi untuk memesan sebuah kotak yang isinya terdapat produk tertentu yang tidak diketahui barang apa yang pasti diterimanya nanti. Cara mempengaruhinya dengan memberikan kata-kata pemikat pada gambar produk dengan harga murah.

Intinya bila memesan produk tersebut, bagi yang beruntung akan mendapatkan barang yang lebih mahal dari harga beli kotak tersebut. Seperti handphone dan skincare cosrx.. Bagi pihak yang tidak beruntung harus menerima barang apapun yang ditentukan penjual. Walhasil pembeli tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan isi barang yang dibeli sejak awal.

Mengingat jual beli pasti lekat dengan sebuah legalitas. Maka, proses jual beli ini tidak jauh dengan kegiatan akad atau perjanjian jual beli. Lebih lanjut setiap perbuatan hukum utamanya dalam perjanjian selalu terdapat akibat hukumnya. Nah, dilihat dari KUHPerdata pada bab perikatan terdapat pasal yang menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata meliputi adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, adanya kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, adanya objek tertentu dan suatu sebab yang halal.[1] Selain itu, perjanjian yang telah disepakati tanpa adanya paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan berkedudukan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena itulah, perjanjian semestinya berjalan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

Meskipun jual beli produk mystery box sangat menarik minat pembeli karena menggiurkan, unik dan menguntungkan. Misalnya transaksi produk mystery box seharga Rp.150.000 dimungkinkan mendapat handphone. Padahal pada praktiknya, mayoritas pembeli merasa dirugikan karena tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Kemungkinan mendapatkan handphone itu kecil karena itikad baik dan kejujuran penjual tidak bisa diukur.  Selain itu justru jual beli seperti sangat berpotensi sebagai ajang menipu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh, banyak pelaku usaha produk mystery box di bukalapak tidak menyebutkan secara rinci, pasti dan khusus isi mystery box yang dibeli. Ketentuan lainnya pembeli dilarang request barang, komplain dan meminta retur barang atau refund dana.

Secara umum dalam jual beli produk mystery box di atas terdapat dua syarat pertama sebagai syarat subjektif yang terpenuhi. Pertama, adanya kesepakatan para pihak, yang secara sadar pembeli menyepakati hal-hal yang tercantum didalam deksripsi sekalipun tidak lengkap. Kedua, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Ketentuan mengakses atau menggunakan layanan marketplace terdapat ketentuan sejak awal bahwa bagi yang berusia di bawah 17 tahun atau belum menikah dan di bawah pengampuan wajib melibatkan persetujuan orangtua. Artinya orangtua yang sudah cakap hukum bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan atas nama anak tersebut termasuk melakukan transaksi jual beli produk mystery box.

Sementara dua syarat lainnya yang merupakan syarat objektif berkenaan dengan objek perjanjian tidak terpenuhi yakni suatu hal tertentu (objek tertentu) dan sebab yang halal. Suatu hal tertentu artinya barang yang diperjanjikan paling sedikit atau minimal dapat ditentukan jenisnya. Namun faktanya, banyak penjualan produk mystery box tanpa keterangan jenis barang yang dijual. Sama sekali tidak ada informasi apapun terkait isi kotak karena isinya random dan tertentu yang hanya diketahui penjual sehingga jual beli ini dilarang karena tidak dapat ditentukan jenisnya.

Lebih lanjut, dalam perjanjian harus terdapat kausa tapi kausa yang halal. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana Pasal 1337 KUHPerdata. Namun dalam jual beli mystery box di marketplace banyak yang dengan sengaja mencantumkan klausa baku yaitu aturan sepihak dari pelaku usaha. Seperti penolakan pengembalian barang atau refund uang yang sudah dibayarkan. Selain itu ketentuan lain-lain yang mengharuskan pembeli tunduk pada aturan lanjutan yang ditetapkan penjual.

Pengaturan atau pencantuman klausa baku di atas dalam perjanjian jual beli produk mystery box melalui marketplace jelas bertentangan dan melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat objektif artinya perjanjian tersebut seolah dianggap tidak pernah ada sejak awal terhadap siapapun juga. Konsumen memiliki hak sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satunya berhak menuntut ganti rugi kepada penjual. Baik berupa kompensasi, ganti rugi, pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis yang setara nilainya. Adapun dalam Pasal 62 ayat (1) Undnag-Undang Perlindungan Konsumen menentukan sanksi terhadap Pelanggaran Pasal 18 tersebut yaitu ancaman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Guna menghindari kerugian dalam transaksi jual beli melalui marketplace ini sebaiknya pembeli dapat mempertimbangkan kembali sebelum memutuskan pembelian suatu produk, terlebih barangnya tidak jelas dan tidak pasti. Selain itu, masukan untuk setiap pengelola marketplace agar lebih selektif dalam memeriksa barang yang dijual oleh penjual. Terutama yang sudah jelas berpotensi adanya unsur penipuan, gambling dan lotre. Demi kemaslahatan dalam transaksi jual beli secara online.

[1] Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), hlm.167-168.

 



Tinggalkan Balasan