Launching will be held in Surabaya, 01 September 2019Agustus 23, 2019

Isu Referendum Aceh Apakah Dampak dari Pemilu 2019?

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Saat ini satuan pemerintahan daerah yang berstatus Daerah Istimewa di Indonesia hanya dua provinsi yaitu Provinsi Aceh (UU Nomor 44 Tahun 1999) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13 Tahun 2012). Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan kehidupan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Pada penyelenggaraan kehidupan adat, di Aceh memiliki keterkaitan dengan kehidupan agama islam karena mayoritas suku yang ada di Aceh beragama Islam. Daerah Istimewa serta khususan yang dimiliki Aceh telah diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pada hakikatnya manifestasi dari UUD Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang pemerintahan Aceh (UU-PA), sebagai daerah khusus, saat ini sudah memiliki 26 kewenanagan khusus dengan demikian otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Oleh karena itu Aceh terdapat 2 sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus Provinsi daerah istimewa Aceh.

Pada tahun 2004 Aceh mengalami bencana gempa yang menimbulkan gelombang tsunami dan menerjang sebagian besar Provinsi Aceh mengakibatkan sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut. Bencana ini mendorong perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Gerakan Aceh Merdeka merupakan organisasi separatis yang memiliki tujuan memisahkan Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. meski banyak langkah yang ditempuh untuk menciptakan perdamaian tersebut, sejatinya sampai sekarang masih menyisakan persoalan yang belum menemukan jalan keluar yang jelas. Karena baik itu para tokoh yang berada pada Gerakan Aceh Merdeka masih menyisakan banyak persoalan. Secara umum menganggap bahwa GAM dilahirkan pada 4 desember 1746.  Sebenarnya GAM sendiri sebagai bahan pergerakan baru didirikan pada 20 mei 1977. Timbulnya gerakan separatis tentunya memiliki maksud dan tujuan dari didirikannya gerakan separatis tersebut.

Kita sebagai warga negara Indonesia perlu menolehkan perhatian pada Aceh karena bentuk usaha Aceh yang dilakukan untuk mendukung terbentuknya Republik Indonesia sangat banyak. Seperti melalui dukungan para ulama yang telah memberikan andil besar dalam membantu kelangsungan Republik Indonesia. Akan tetapi pengorbanan rakyat Aceh yang tulus kepada Republik Indonesia tidak mendapat timbal balik dari pemerintah republik Indonesia. Awalnya gerakan ini adalah gerakan secara diam-diam. GAM juga memiliki keterkaitan dengan DI/TII, DI/TII memiliki tujuan yakni ingin menyatakan diri bahwa aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia.

Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamirkan kemerdekaannya menjadi negara dengan agama islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al-qur’an dan Sunnah”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat islam , dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan “hukum kafir”.

Akhir dari pemberontakan DI/TII di Aceh adalah menyerahnya Daud Beureueh setelah dicapai kesepakatan dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Musyawarah ini berlangsung pada tanggal 17-21 Desember 1962, dan mendirikan kembali provinsi Aceh dengan status daerah istimewa. Faktor lainnya yang menjadi timbulnya konflik di Aceh yaitu ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Akan tetapi faktor ekonomi memang tidak bisa dijadikan begitu saja yang menjadi faktor lahirnya GAM, karena faktor ekonomi dapat diselesaikan dengan tuntutan ekonomi bagi rakyat Aceh. Ketidakadilan dibidang ekonomi, politik, dan lainnya faktor ini yang bisa merupakan faktor kelahiran GAM.

Adanya isu referendum Aceh yang dikaitkan dengan dampak pemilu 2019, bahwa sebelumnya, Muzakir Manaf, mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini menjabat sebagai ketua umum komite peralihan Aceh (KPA) dan sekaligus ketua umum partai Aceh (PA) mengutarakan gagasannya untuk menggelarkan referendum di Aceh. Salah satu alasannya, “Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing. Itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur” demikian penjelasan muzakir sebagaimana dikutip oleh media di Indonesia.

Di sisi lain Menkopolhukam Wiranto menduga referendum yang diembuskan Ketua Dewan Pimipinan Aceh (DPA) partai Aceh, Muzakir Manaf alias mualem, dilatarbelakangi kekalahan pada pemilu kepala daerah 2017 dan pemilu serentak 2019. Saat kontestasi pemilihan gubernur Aceh 2017, Muzakir kalah bersaing dengan calon terpilih Iwandi Yusuf. disisi lain yakni staf kepala kepresidenan mengatakan bahwa isu referendum Aceh tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Karena tidak lain dari adanya isu ini hanyalah emosi yang dilatari yang bersangkutan. tentu saja adanya isu referendum ataupun tidak ada keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat aceh haruslah berjalan dengan baik demi memajukan kesejahteraan umum. apabila dari segi baik itu ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan di Aceh mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah dan perhatian itu dapat mewujudkan keadilan, tentu saja isu referendum tidak akan timbul lagi.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.