ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya mengadakan webinar dengan tema Investment Law As an Instrument to Stimulate the Economic Growth In Indonesia pada hari Senin, 31 Mei 2021. Webinar ini merupakan rangkaian acara dari ALSA Legal Opinion Competition yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2021 hingga 25 Juni 2021.


Webinar kali ini menghadirkan Dr. Indra Darmawan (Expert Staff of Macro Economics Ministry of Investment/ Indonesian Investment Coordinating Board), Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (Profesor Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada), Luciana Fransiska Butarbutar, S.H., LL.M. (Associate at Assegaf Hamzah & Partners), dan Hilton R. King (Senior Foreign Legal Consultant Makarim & Taira S.) sebagai pembicara dan Fildzah Dian Salsabilla, S.H. sebagai moderator.

Webinar ini dimulai pada pukul 09:30 WIB dengan terlebih dahulu Nindyo yang memaparkan materinya. Di dalam teori hukum investasi yang dikutip oleh Raymond Vernon dijelaskan bahwa tidak ada satupun investasi yang orientasinya bukan profit. Melainkan Semua orientasi investasi pasti menghasilkan profit. Nindyo menjelaskan bahwa yang perlu dijaga dan diperjuangkan adalah bagaimana keuntungan yang diperoleh tersebut dapat berguna untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti contoh adanya alih teknologi kepada SDM Indonesia sehingga pada akhirnya SDM Indonesia dapat memiliki kemampuan untuk mandiri secara teknologi dan inovasi yang didapatkan. Terkait dengan hukum investasi, menurut Nindyo bangsa Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN lainnya dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura.

Tantangan bagi Indonesia dengan adanya investor asing adalah negara penerima modal seperti Indonesia adalah Indonesia harus mampu mengatasi ketimpangan kedudukan antara investor dengan negara penerima modal. Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia dapat mengupayakan agar hubungan antara investor dan negara penerima modal tidak berorientasi pada perbedaan kepentingan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah negara penerima modal harus mampu mengembangkan potensi ekonominya dan mampu menjaring informasi yang seluas-luasnya mengenai kegiatan usaha penanaman modal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, bangsa Indonesia dapat melakukan transfer knowledge dari investor asing supaya SDM Indonesia mendapat ilmu dari adanya kegiatan tersebut dan mampu menjadi SDM yang mandiri.

Setelah Nindyo memaparkan materinya, kini giliran Indra Darmawan yang menyampaikan materinya. Darmawan dalam presentasinya memaparkan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan pertama tahun 2021. Dalam grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2021 ada di angka -0,74%. Namun dengan rendahnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, angka realisasi investasi PMA di Indonesia tidak mengalami penurunan. Realisasi investasi PMA di Indonesia datang dari berbagai negara seperti Singapura, China, Korea Selatan. Dengan adanya investasi PMA dan PMDN, mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja setiap tahunnya. Atas dasar tersebut, maka Darmawan menyimpulkan bahwa investasi baik PMA maupun PMDN dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga untuk merealisasikan investasi PMA maupun PMDN, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menjamin keberlangsungan realisasi investasi di Indonesia.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan di bidang investasi atau penanaman modal seperti contoh UU Cipta Kerja dan UU Penanaman Modal. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan dasar hukum bagi penanaman modal asing di Indonesia. Luciana Fransiska menjelaskan dalam UU cipta kerja menegaskan semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal seperti budidaya dan industri narkotika, segala badan usaha untuk perjudian, dan penangkapan spesies ikan. Kemudian Luciana menambahkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, seperti belum adanya kepastian apakah daftar prioritas investasi mengesampingkan

Setelah Luciana Fransiska memaparkan materinya, webinar ini direses oleh panitia dan webinar ini dimulai kembali pada pukul 12:40 WIB. Pada webinar di jam tersebut, giliran Hilton R. King yang memaparkan materinya. Tujuan dibuatnya Undang-Undang tentang penanaman modal adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat daya saing diantara pelaku usaha, dan sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Selanjutnya, Hilton menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atau omnibus law ditujukan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dengan menargetkan beberapa sektor industri dan juga menggabungkan 11 sektor kritis termasuk hukum perburuhan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan, dan pembebasan tanah.

Hilton menambahkan adanya Undang-Undang cipta kerja juga bertujuan untuk menggabungkan dan menghapuskan beberapa perizinan yang dianggap berbelit-belit dan menyulitkan investor untuk menanamkan modalnya. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai peraturan ketenagakerjaan termasuk juga Perjanjian Kerja dengan waktu tertentu (PKWT). Lahirnya Undang-Undang cipta kerja dilatari oleh upaya pemerintah untuk mengatasi resesi ekonomi akiba pandemi COVID-19 dan merangsang beberapa sektor industri secara bersamaan sebagai efek pengganda.

Share.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Leave A Reply