Juli 7, 2020

Inilah Fasilitas Pemerintah di Bidang Perpajakan Saat COVID-19

Meningkatnya jumlah pasien positif virus corona di Indonesia semenjak tanggal 2 Maret 2020 membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak semakin terpuruk. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia guna mendukung penyelesaian kasus wabah ini, kebijakan perekonomian mulai tentang pengaturan Keuangan Negara dan kebijakan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

Insentif Perpajakan juga diberikan kepada wajib pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan jangka waktu 6 bulan selama pandemi ini masih berlangsung yaitu terhitung bulan April hingga September 2020. Pada tanggal 11 April 2020 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Fasilitas Perpajakan. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mendorong ketersediaan barang-barang seperti alat perlindungan diri dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 melalui pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atau ditanggung Pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Siaran Pers Nomor: SP-15/2020 menjelaskan terkait fasilitas pajak yang diberikan diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19 atas impor, perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa sebagai berikut:

  1. Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19:
  • Obat-obatan
  • Vaksin
  • Peralatan laboratorium
  • Peralatan pendeteksi
  • Peralatan pelindung diri
  • Peralatan untuk perawatan pasien, dan
  • Peralatan pendukung lainnya
  1. Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19:
  • Jasa konstruksi
  • Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen
  • Jasa persewaan, dan
  • Jasa pendukung lainnya

Selain insentif pajak pertambahan nilai, untuk membantu percepatan penanganan wabah COVID-19 pemerintah juga memberikan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan sebagai berikut:

  1. Pasal 22 dan Pasal 22 Impor: atas impor dan pembelian barang sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19.
  2. Pasal 22: atas penjualan barang sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh pihak penjual yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19.
  3. Pasal 21: atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19.
  4. Pasal 23: atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19.

Pengajuan surat keterangan bebas untuk fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui email resmi kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 21 tidak membutuhkan surat keterangan bebas. Insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan di atas diberikan untuk masa pajak April hingga September 2020.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.