Launching will be held in Surabaya, 01 September 2019Agustus 23, 2019

Inilah Dasar Hukum Hak THR

Tunjangan hari raya (THR) adalah pendapatan yang bukan merupakan bentuk upah atau bentuk lain dari upah yang wajib. Diberikan pengusaha (pemilik modal) kepada para pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. Dan THR wajib dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Jadi, THR bukanlah diperuntukkan hanya bagi umat beragama muslim saja. Melainkan bagi pemeluk agama lainnya, mereka juga merayakannya pada hari rayanya masing-masing.

Seperti, Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja beragama Kristen Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi pekerja beragama Buddha. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pekerja memiliki arti penting sebagai hak konstitutional warga Negara. Tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2). Bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan serta perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pemberian THR merupakan hak bagi setiap pekerja yang telah diatur dan dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016) juga mengatur hal ini. Persoalan THR merupakan persoalan klasik yang terjadi tiap tahunnya dan tiada berakhirnya. Pelanggaran pemberian THR terus berulang karena disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, ada ketakutan dari para pekerja atau dari para buruh terutama dari pekerja yang bersifat kontrak yang menjadi sasaran perusahaan. Kedua, pekerja tidak memiliki cukup waktu untuk melapor. Mengingat ketentuan paling lambat pemberian THR dilakukan tujuh hari sebelum hari lebaran tiba, pekerja ada yang telebih dahulu sudah pulang kampung. Setelah THR dibayarkan, meskipun terlambat, biasanya pekerja memilih diam karena momen lebaran sudah terlewat.

Dasar hukum THR adalah Permenaker 6/2016. Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan mulai diberlakukan saat diundangkan pada tanggal 8 Maret 2016. Tetapi terdapat peraturan lain yang menyatakan berbeda tentang THR tersebut. Yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1994. Peraturan ini menetapkan bahwa pekerja yang berhak mendapatkan THR adalah yang memiliki masa kerja minimal tiga bulan.

Ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yaitu dalam Pasal 3 ayat 2 Permenaker 6/2016. Pengusaha diwajibkan untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja, apakah telah menjadi karyawan kontrak, karyawan tetap, atau karyawan paruh waktu.

Ada kalanya juga seorang pekerja mendapatkan THR tidak sesuai dengan Hari Raya Keagamaanya yang dirayakan agamanya. Tetapi pengusaha dan pekerja harus mempunyai kesepakatan yang ditentukan lain seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 Permenaker 6/2016. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, jika ada kesepakatan anda dan pengusaha bahwa THR anda dibayarkan bersamaan dengan hari raya keagamaan lain, maka anda mendapatkan THR dihari raya keagamaan yang disepakati itu.

Ada beberapa modus perusahaan atau pengusaha yang berusaha menghindari memberikan THR kepada pekerja seperti, Pertama, pengusaha tidak memperpanjang kontrak pekerja yang habis sebelum memasuki hari raya keagamaan. Biasanya status kontrak mereka di-cut terlebih dahulu, setelah hari raya keagamaan selesai maka para pekerja dipekerjakan atau diangkat kembali. Kedua, meskipun pemberian THR sudah diatur untuk diberikan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Namun pemberian THR dengan sengaja diberikan saat mendekati hari raya kegamaan. Bahkan ada juga yang memberikan pada saat hari raya keagamaan sudah selesai.

Kemenaker menyediakan posko pengaduan ditujukan untuk menampung keluhan pekerja terkait permasalahan THR, seperti yang tidak kunjung diberikan atau tidak sesuai dengan aturan. Kemenaker akan membuka layanan konsultasi dan menindaklanjuti. Setelah itu Kemenaker akan berkoordinasi dengan pengusaha atau pemberi kerja soal pemberian THR kepada pekerja mereka. Karena THR memiliki hukum yang wajib, maka jika ada perusahaan yang telat membayar THR akan dikenakan sanksi. Termuat dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam aturan tersebut diatur bila pengusaha yang telat membayar THR dikenakan denda sebesar lima persen dari total THR keagamaan. Hal ini juga harus diberikan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha.

Pemutusan hubungan kerja terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan di perjanjian tidak menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak sama-sama menyadari hal tersebut. Tetapi jika dikaitkan dengan peraturan pelaksanaan terhadap ketentuan THR bagi pekerja di perusahaan masih terdapat celah dalam rumusan Pasal 7 ayat (3) Permenaker 6/2016. Ayat itu tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang statusnya dalam perjanjian kerja waktu tertentu telah mengalami pemutusan dan tidak memperoleh THR.

Terdapat rumusan masalah. Pertama, Apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan perlindungan hukum bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya?. Kedua, Apakah Pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diputus hubungan kerjanya sebelum 30 hari raya keagamaan tidak bertentangan dengan Hak Konstitusional pekerja?.

Dengan adanya Pasal 7 ayat (3) Permenaker 6/2016, maka pekerja dengan status waktu kerja tertentu yang hubungan kerjanya berakhir dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan tidak berhak atas perolehan THR. Artinya tidak adanya suatu toleransi mengenai ketentuan batasan waktu 30 hari yang dimaksud bagi pekerja dengan status PKWT. Hal tersebut memang merugikan dan mengakibatkan diskriminasi bagi pekerja.

Ketentuan pada Pasal 7 Permenaker 6/2016 telah bertentangan dengan hak konstitusional pekerja. Dikarenakan aturan tersebut menyebabkan adanya suatu diskriminasi dalam hubungan kerja. Selain itu, secara otomatis peraturan tersebut telah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dalam hal ini hukum dasar yaitu UUD 1945.

Justice? — You get justice in the next world. In this one you have the law”

William Gaddis

Share