Inilah Alasan Kenapa Korupsi Menjadi Penghambat Perkembangan dan Kemajuan Indonesia

Indonesia adalah negara dengan bentuk kepulauan terbesar di dunia. Dengan 268 juta lebih penduduk Indonesia tentu menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tidak perlu diragukan lagi jika Indonesia menjadi pasar dunia yang besar dan luas sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Namun ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangatlah kecil, yaitu di level 5%.

Jika diurutkan, Indonesia menempati posisi ke-120 dari 200 negara. Pendapatan per kapita Indonesia yang menjadi indikator World Bank pun masih sebesar US$3.840 dan termasuk kategori kelas menengah kebawah. Indonesia masih termasuk kategori kategori kelas menengah kebawah dikarenakan penduduknya mayoritas bekerja pada bidang pertanian, pertanian masih mendominasi angkatan kerja sekitar 30 juta, sedangkan negara maju mayoritas penduduknya bekerja pada bidang industri dan jasa.

Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro pun memiliki pandangan yang serupa. Ia menilai Indonesia masih minim wirausaha berbasis teknologi, sehingga belum layak disebut sebagai negara maju.

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara maju memiliki karakteristik seperti canggih secara teknologi, sehingga memungkinkan suatu negara untuk melakukan banyak hal dan mendukung persaingan antarnegara, negara maju juga sejatinya harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang tentunya akan berpengaruh pada produktivitas dan daya saing yang tinggi pula.

Di zaman yang semakin berkembang ini Indonesia termasuk kedalam kategori negara berkembang. Banyak pertanyaan yang timbul mengapa Indonesia tidak menjadi negara maju. Hal tersebut terjadi mengingat banyaknya sumber daya alam dan sumber daya di Indonesia. Dari pertanyaan tersebut Korupsi adalah salah satu jawabannya. Permasalahan seperti korupsi, suap hingga gratifikasi merupakan permasalahan yang marak ditemukan di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi KPK, Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2018 peringkat Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Transparancy International (TI) menyatakan skor Indonesia meningkat 1 poin dari 37 ke 38. Berdasarkan skor CPI, Indonesia berada di peringkat 89 dengan angka 38 dari 180 Negara. Kemudian pada tahun 2019 Corruption Perception Index (CPI) Indonesia terus membaik. Tahun 2019, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Dari pernyataan tersebut tingkat korupsi di Indonesia masih sangatlah tinggi. Tindak pidana korupsi di Indonesia tentu saja berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia seperti Politik, Ekonomi, Sosial dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption dan corrupt, Prancis yaitu corruption dan Belanda yaitu corruptie atau korruptie. Kemudian dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Secara harfiah arti harfiah korupsi merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Dalam Black’s Law Dictionary korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatanya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibanya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

World Bank dan UNDP mendefinisikan korupsi sebagai “the abuse of public office for private gain”. Dalam arti yang lebih luas, banyak yang mengartikan korupsi adalah suatu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain maupun merugikan Negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri orang yang melakukan tindakan korupsi tersebut.

Pada dasarnya Korupsi terjadi jika adanya sistem yang memungkinkan. Kemudian ada hasrat untuk memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak wajar bertemu dengan sistem pengawasan yang lemah dan lingkungan cenderung permisif, maka menjadi lahan bagi praktek-praktek tindak pidana korupsi. Lingkungan dengan pengawasan lemah dan permisif terhadap praktek-praktek kotor seperti ini lebih sering terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pada negara-negara berkembang lembaga- lembaga maupun sistem adminsitrasi publik dan politik umumnya lemah, gaji umumnya rendah, sehingga pejabat-pejabat berkeinginan untuk “menambah” penghasilannya. Korupsi di Indonesia masih marak terjadi karena adanya beberapa faktor salah satunya adalah di Indonesia hukum bisa dibeli dalam artian lembaga penegak hukum dalam menegakkan hukum sering menjadi sasaran gratifikasi dari pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya adalah hukuman yang tidak adil. Sebagai contohnya, rakyat kecil yang hanya mengambil kayu bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada saat yang bersamaan, pejabat yang mengambil uang rakyat milyaran rupiah hanya dihukum beberapa tahun. Kemudian adalah ketidaktakutan pada sang maha pencipta, dimana di Indonesia ada enam agama yang diakui yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dimana keenam agama tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang dilarang.

Dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang sering disebut Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 21 November 2001 dan berlaku sejak tanggal penetapan tersebut. Dengan ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2001, pemerintah mencabut Undang-undang No. 73 Tahun 1958 dan  Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menegaskan, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Di Indonesia kasus korupsi terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat dengan 101 kasus. Data tersebut dikutip dari laman resmi KPK berdasarkan perhitungan kasus korupsi dari tahun 2004 hingga tahun 2020. Kemudian adalah kasus korupsi dengan jumlah kerugian terbesar adalah kasus korupsi oleh jiwasraya dengan total kerugian Rp16,81 triliun. Jiwasraya adalah Perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang merupakan perusahaan asuransi jiwa milik Belanda NILLMIJ, yang akhirnya dinasionalisasikan dan menjadi milik negara pada tahun 1960. Jiwasraya merupakan satu-satunya perusahaan Asuransi Jiwa milik pemerintah Republik Indonesia (BUMN) dan saat ini merupakan perusahaan Asuransi Jiwa lokal terbesar di Indonesia.

Di tengah arus perekonomian Indonesia yang fluktuatif pada bulan November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Pada Tahun 2020 kasus jiwasraya akhirnya ditetapkan sebagai kasus korupsi dimana berdasarkan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa total kerugian negara dalam kasus  korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp16,81 triliun. Dan pada Bulan Juni 2020
Majelis Hakim menetapkan Hary Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syahmirwan, Joko Hartono Tirto, Benny Tjokrosaputro dan Piter Rasiman.

PENUTUP

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara. Penyebab korupsi adalah kelemahan pengajaran dan etika, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi.

Jumlah korupsi di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya. Namun meskipun perkembangan korupsi di Indonesia sudah semakin baik, dalam hal jumlah kasus korupsi yang dilakukan maupun kinerja dari lembaga terkait, Indonesia masih harus melakukan sejumlah gebrakan baru yang bisa lebih menekan angka atau jumlah kasus korupsi dengan dibuatnya peraturan dan Undang-undang baru yang mengatur tentang korupsi, seperti peningkatan masa tahanan dan denda. kemudian kita juga perlu melakukan suatu gerakan nasional anti korupsi yang bertujuan untuk lebih membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi bagi perkembangan suatu negara.

 



Tinggalkan Balasan